[JAKARTA] Langkah PLN memadamkan listrik selama beberapa hari ini merugikan warga. PLN tidak bisa seenaknya saja memadamkan tanpa bertanggungjawab atas kerugian-kerugian yang diderita warga. "Pemadaman ini merupakan ketidaksiapan PLN, kenapa rakyat yang harus dirugikan? Warga disuruh berhemat, padahal kami bayar, sekarang malah kena pemadaman," ujar Tri Sunjoko warga Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (22/2).
Menurut dia, warga selama ini membayar rekening listrik, jika telat, dikenai sanksi. Tetapi ketika ada kesalahan dari PLN, BUMN itu tidak pernah memberikan kompensasi kepada masyarakat. Menurut Tri, dengan adanya pemadaman, seharusnya PLN memberi kompensasi, seperti mengurangi sekian persen dari tagihan listrik warga yang mengalami pemadaman.
Hal senada diungkapkan B Siagian. Selama ini PLN dikenal dengan BUMN yang banyak terlibat korupsi, tidak efisien, tetapi ketika ada masalah, rakyat yang selalu menderita. Seharusnya dengan pemadaman, PLN memotong tagihan listrik warga, sehingga ada tanggungjawab yang mereka pikul.
Sejumlah warga mengaku kecewa atas pemadaman listrik itu. Selain mengganggu aktivitas, pemadaman listrik pun menimbulkan kerugian materiil bagi warga yang usahanya mengandalkan listrik. Junaidi (38) warga Lubang Buaya, Jakarta Timur mengaku kecewa, pemadaman akan menurunkan omzet usaha playstation-nya.
"Kalau biasanya sehari bisa dapat Rp 200.000, bakalan merugi segitu kalau mati listrik. Lagi pula sepekan terakhir juga daya listrik di rumah saya tiba-tiba turun, dan tidak mampu mengoperasikan peralatan elektronik di rumah," katanya.
Lain lagi, Dwi (40) berita pemadaman listrik yang dilihatnya di televisi membuat dirinya bersiap-siap. Pemilik warung nasi ini mengatakan sejak pagi, dia sudah mengisi seluruh bak dengan air. Sebab kabarnya, pemadaman itu terjadi pukul 08.00 WIB, namun hingga pukul 09.00 WIB belum juga terjadi. "Lebih baik mengantisipasi dari pada sengsara enggak bisa ngapa-ngapain," imbuhnya
Konsumen Diabaikan
Sementara itu, Ketua YLKI Husna Zahir menilai PLN sudah keterlaluan karena hanya memikirkan dirinya sendiri, sementara masyarakat yang kesulitan. Adanya keterbatasan bahan bakar karena cuaca buruk jangan lantas dijadikan alasan penguat. Di sisi lain, PLN pun wajib memberi kompensasi berupa pemotongan 10 persen biaya beban per individu.
"Kesadaran berhemat perlu, tapi kesadaran ini jangan dipaksa hemat lewat pemadaman. Bisa jadi ada masalah intern dalam tubuh PLN yang diproyeksikan ke masyarakat. Beralibi efisiensi jangan-jangan manajemen PLN yang buruk," katanya menjawab SP, Jumat (22/2).
Seharusnya PLN punya konsep penyediaan bahan bakar, dan bisa menghitung kebutuhan serta berapa stok yang harus disediakan. Selain itu, pengaturan itu sudah berada di bawah payung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, seharusnya koordinasi bisa lebih mudah. Nantinya, kata Huzna koordinasi yang berkesinambungan dan terencana wajib dilakukan PLN.
"PLN harus fair kepada masyarakat, pemadaman ini jelas memberi dampak kerugian yang luar biasa," imbuhnya.
Terkait pemadaman, PLN diminta serius menanganinya, ada standar pelayanan minimum seperti batas maksimal, berapa kali, dan lama pemadaman. [ASR/Y-4]