Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bengkulu, menolak membayar pajak balik nama alat berat oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Bengkulu. "Pajak tersebut, sangat memberatkan para pemilik alat berat," kata Ketua Apindo Bengkulu, Basri Muhammad kepada SP, di Bengkulu, baru-baru ini. Selain itu, dasar hukum penarikan pajak tersebut, tidak jelas. "Tidak ada Perda yang mengatur penarikan pajak tersebut sampai sekarang. Pajak ditarik hanya dengan alasan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Bengkulu. Silakan meningkatkan PAD, tapi jangan membebani pengusaha. Kalau kebijakan Pemprov Bengkulu seperti ini sama halnya mematikan pengusaha," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Dispenda Provinsi Bengkulu, Darmawan Yakub mengatakan, Raperda tentang penarikan pajak balik nama alat berat itu sedang dibahas di DPRD Provinsi Bengkulu. Diharapkan, dalam waktu dekat ini disahkan menjadi Perda.
"Jadi, tidak benar kalau kita dikatakan menarik pajak tanpa dasar hukum. Sebelum Perda ditetapkan, belum ada pajak bagi pemilik alat berat. Jika Perda sudah disahkan DPRD penarikan pajak segera diberlakukan kepada masyarakat," ujarnya. Bagi yang keberatan, katanya, dipersilahkan mengajukan keberatan kepada Dispenda Provinsi Bengkulu. "Jika alasan mereka masuk akal akan dipertimbangkan," katanya. [143]
SP/YC Kurniantoro
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, memimpin rapat koordinasi bidang kehutanan di Departemen Kehutanan, Jakarta, Jumat (22/2). Rapat ini antara lain membahas pembalakan hutan dan kebakaran hutan.
P/YC Kurniantoro
Wakil Presiden Jusuf Kalla, disaksikan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto (kiri) dan Menteri Pertanian Anton Apriyantono (tengah), memperhatikan sepeda tua yang dulu dipakai sebagai kendaraan operasional karyawan bea dan cukai, seusai mengikuti rapat terbatas di Departemen Keuangan, Jakarta, Kamis (21/2). Rapat tersebut antara lain membahas peninjauan kembali APBN 2008 akibat harga minyak dunia yang kembali berada di atas 100 dolar AS per barel.
SP/Charles Ulag
Komisaris Utama PT Bakrie Brothers , Irwan Syarkawi, berbincang bersama Dirut, Bobby Gafur (kedua dari kiri), Direktur Keuangan, Yuanita Rohali (kedua dari kanan) dan Direktur Alex Pollack seusai mengikuti rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) di Jakarta, Kamis (21/2). Dalam RUPLSB itu agenda yg dibicarakannya adalah peningkatan modal dasar perseroan, pengurangan jumlah saham Bakrie Brothers dalam peredaran.