[JAKARTA] Pemerintah menargetkan rasio utang atas PDB turun hingga sebesar 33 persen tahun ini. Ini akan dilakukan dengan mengarahkan komponen utang asing yang jauh lebih kecil dibanding kewajiban utang dalam negeri.
Demikian diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai ratas di Gedung Depkeu, Jakarta, Kamis (21/2).
"Harapan kita tahun ini menuju ke 33 persen dari masa krisis yang sangat tinggi, 56 persen di 2004. Pengelolaan utang yang baik perlu sehingga rasio utang menuju rasio yang sebaik-baiknya, tidak membebani APBN kita, anak cucu kita dalam mengelola negara ini," tambah Presiden.
Selain itu, Presiden juga menambahkan, pemerintah akan terus berupaya agar APBN 2008 tidak jebol menghadapi gejolak luar negeri.
"Saya katakan APBN tidak boleh dikatakan jebol. APBN kita masih ada. Dengan penyesuaian di DPR, harapan kita APBN tetap bisa melakukan pembiayaan, pembangunan maupun tugas rutin," tegasnya.
Mengenai adanya peningkatan subsidi akibat naiknya harga minyak dunia, pemerintah akan melonggarkan defisit dan di sisi lain melakukan berbagai penghematan. Namun ini tidak berarti pemerintah akan menurunkan anggaran untuk pembangunan berbagai infrastruktur.
"Oleh karena itu perlu efisiensi, pengencangan ikat pinggang, tapi kita pastikan porsi infrastruktur oleh Departemen PU, Dephub tetap berjalan sehingga tetap ada stimulus pertumbuhan," ujarnya.
Menurutnya, APBN bukanlah satu-satunya sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia. Masih terdapat beberapa faktor lainnya yakni konsumsi masyarakat yang terus meningkat dua tahun ini, investasi yang memang masih harus dipacu, serta ekspor yang menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 47 persen tahun lalu.
"Apa yang perlu kita tekankan APBN perlu memberikan stimulus
pertumbuhan, membiayai tugas pemerintahan dan social safety net. Itu yang
realistis," tambahnya.
Langkah lainnya, pemerintah akan memfokuskan diri terhadap tingginya inflasi sebagai dampak tingginya komoditas pangan yang disebabkan oleh melonjaknya harga minyak dunia.
"Akibat kenaikan minyak dunia, telah terjadi inflasi yang tinggi dan menjadikan pembengkakan subsidi. Ini tentunya memerlukan solusi dan kebijakan untuk menyelamatkan APBN," tegasnya. [D-10]