emberikan pelayanan yang berkualitas dan mudah merupakan tugas utama pemerintah kepada semua warga. Sayangnya tugas tersebut belum mampu dijalankan dengan baik oleh jajaran Pemprov DKI Jakarta, Dinas Kesehatan DKI, Walikota, Kelurahan, RW, RT dan Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM). Banyak fakta yang bisa disodorkan untuk membuktikan pernyataan ini.
Surati (46), perempuan separuh baya yang tinggal di Bukit Duri, Jakarta Selatan, terlihat sibuk. Beberapa lembar kertas tak lekang dari tangannya. Ia mondar-mandir ke kantor Sekretariat RT 05/12, Bukit Duri, Jakarta Selatan, akhir pekan lalu ini mengurus akta kelahiran anaknya. Ia hanya ingin diakui dan mendapatkan identitas sebagai orang miskin. Dengan pengakuan itu, ia bisa mendapat kartu keluarga miskin atau biasa diistilahkan Gakin.
"Kalau berobat ke puskesmas inginnya gratis. Tapi sudah lama saya tidak punya kartu berobat gratis. Biaya pengobatan di Jakarta mahal. Buat makan saja sulit, apalagi harus beli obat atau berobat ke rumah sakit," ujarnya lirih.
Karena itu pula, wanita yang sudah 15 tahun menghuni bantaran Ciliwung itu berusaha mendapatkan kartu berobat gratis dengan pertama-tama mendaftarkan diri anaknya sebagai warga Jakarta yang sah. "Kartu berobat gratis ini sangat bermanfaat untuk kami yang miskin ini," tuturnya.
Selama tidak mendapatkan kartu berobat gratis, Surati mengaku tidak pernah berobat ke dokter. Empat anaknya pun lahir tanpa sentuhan tangan bidan. Apalagi merasakan empuknya kasur puskesmas dan ramahnya pelayanan para medis. Dukun beranaklah pilihan satu-satunya, selain tidak perlu dibayar juga mudah dijangkau.
Tetapi Surati belakangan sadar, dukun beranak tidak bisa mengobati segala penyakit. Itulah alasan ia harus berpeluh mengu- rus akta kelahiran putra-putranya.
Lain Surati, lain pula Sarhan (50), pria asal Tegal, pengemudi bajaj. Bagi Sarhan, jangankan memiliki kartu berobat gratis, mengetahui program pengobatan gratis untuk warga miskin saja tak ia ketahui. Ketika ditanya, apakah bapak punya kartu gakin? Sarhan tidak bisa menjawab. Sorot matanya menunjukkan dia bingung. Ia sama sekali tidak paham istilah yang baru didengar.
"Pak RT enggak pernah bilang apa-apa tuh. Ya untungnya saya jarang sakit. Tapi kalau memang ada, tentunya saya pasti mau berobat gratis," kata bapak tiga anak yang mengontrak di Jalan Wijaya I, Jakarta Selatan.
Ironis memang. Di tengah gencarnya pemerintah mensosialisasikan gakin dan asuransi keluarga miskin (askeskin), justru warga akar rumput alias keluarga miskin tak tahu banyak soal itu. Apakah karena kurang sosialisasi atau sedang dalam proses?
Yang pasti, kata Ketua RT 05/12, Bukit Duri, Jakarta Selatan, dari 125 KK di tempatnya, 70 diantaranya adalah keluarga tidak mampu. Mereka ini yang harus mendapat kartu gakin. "Kartu itu masih dalam proses. Tetapi sudah dua bulan ini belum ada kabar ," kata Ita.
Ia mengakui, warganya itu dulu punya surat keterangan tidak mampu (SKTM), tetapi ditarik oleh Pak RT yang lama. "Katanya sih mau diganti. Saya tak tahu persis, karena baru dua bulan menjabat. Intinya, saya juga butuh kepastian nasib 70 KK warga saya ini. Pendataan ulang sebaiknya dilakukan langsung di RT, jangan dari kecamatan, karena yang mengerti langsung kondisi warga adalah RT setempat," tegasnya.
Surati dan Sarhan hanyalah contoh. Masih banyak Surati dan Sarhan lainnya yang bernasib sama di Ibukota tercinta ini.
Tentu kita tidak butuh pernyataan-pernyataan muluk dari Menteri Kesehatan tentang pengobatan gratis untuk kaum miskin. Yang dibutuhkan adalah fakta bahwa keluarga miskin sudah bisa berobat gratis tanpa dipingpong.
Apalagi baru-baru ini, Departemen Kesehatan mengeluarkan kebijakan baru dalam program pelayanan Askeskin 2008. Kebijakan baru itu antara lain penyaluran dana langsung dari Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPKN) Departemen Keuangan ke rumah sakit melalui bank yang ditunjuk.
Artinya jelas, gakin tidak perlu pusing memikirkan biaya untuk berobat. Dan bangsa ini akan maju karena melahirkan generasi yang sehat dan kuat. [Ari Supriyanti Rikin]