[SURABAYA] Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengemukakan, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) akan dihapus secara bertahap, guna mengurangi subsidi kepada PT PLN Persero.
"Subsidinya terlalu besar. Dari Rp 800 triliun APBN tahun 2008, 40 persen digunakan untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan membayar utang. Khusus untuk listrik, pemerintah mengucurkan subsidi Rp 50 triliun- 60 triliun setiap tahun, atau Rp 160 miliar per hari," kata Wapres ketika membuka Musyawarah Nasional X Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) di Surabaya, Minggu (17/2). Musyawarah Nasional berlangsung tiga hari, diikuti 1.200 peserta dari seluruh Indonesia.
Subsidi katanya, akan terus membengkak dengan semakin banyaknya pembangkit listrik yang menggunakan BBM dan untuk mencukupi kebutuhan pemenuhan daya listrik ketika beban puncak. Karena itu, penghematan harus dilakukan, mulai dari pembangkit, dengan menghapus PLTD secara bertahap.
Saat ini, dari 28.613 Mega Watt (MW) daya listrik yang dihasilkan, 34 persen menggunakan BBM. Biaya produksi menggunakan BBM Rp 2.500/Kwh listrik, sedangkan harga jualnya hanya Rp 700/Kwh. Kekurangannya disubsidi pemerintah melalui APBN.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Imam Utomo Suparno dalam laporannya mengatakan, kebutuhan listrik di daerah ini terus meningkat setiap tahun. Pada 2008, kebutuhannya naik 6,6 persen. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan pembangunan pembangkit baru. [080]