inggu 17 Februari 2008 adalah hari bersejarah bagi Kosovo dan 1,9 juta rakyatnya yang beretnis Albania, karena parlemen dan pemerintahnya telah menyatakan kemerdekaan bekas Provinsi Yugoslavia- Serbia itu. Kosovo tercatat sebagai negara ke-194 dan negara terakhir di Eropa yang menyatakan kemerdekaannya.
Deklarasi kemerdekaan oleh Ketua Parlemen Kosovo Jakup Krasniqi itu disaksikan oleh PM Hashim Thaci dan Presiden Fatmir Sejdiu. Adalah Washington dan Uni Eropa yang mendukung kuat kemerdekaan tersebut yang selama dua tahun diperjuangkan oleh diplomat perdamaian dan bekas Presiden Finlandia, Marthi Ahtisaari.
Rakyat Kosovo menyambut kemerdekaan itu karena merasa terbebas dari kekerasan akibat perpecahan dan kekerasan etnis di Jazirah Balkan (1995-2001) yang dilancarkan Presiden Serbia, mendiang Slobodan Milosevic dan komandan militer, Ratko Mladic. Pristina, ibu kota Kosovo, terbebas dari trauma kekerasan pasukan Serbia yang melancarkan kekerasan - pembersihan sekitar 250.000 etnis Albania, khususnya di Srebrenica (1995) dengan korban kurang lebih 7.800 orang. PM Thaci segera menulis surat kepada 192 negara, termasuk Serbia, untuk menyatakan kemerdekaan dan meminta pengakuan negara- negara anggota PBB itu.
Namun, ada yang menentang. Rusia termasuk Serbia, sebagai sekutu utama Serbia segera menolak kemerdekaan Kosovo dan meminta Dewan Keamanan PBB untuk bersidang. Sebanyak 10 anggota parlemen etnis Serbia di Pristina juga memboikot kemerdekaan tersebut. Sekitar 100.000 etnis minoritas Serbia menuntut persamaan hak, keadilan, kebebasan dan terjaganya warisan Biara Gereja Ortodoks.
Lalu akan bagaimanakah nasib Kosovo setelah mendeklarasikan kemerdekaan pada 17 Februari 2008? Apakah goyah oleh penolakan Serbia dan Rusia, atau maju terus dengan dukungan Uni Eropa, AS, dan dunia. Tiongkok juga mencemaskan deklarasi kemerdekaan itu bisa mengganggu stabilitas kawasan Balkan dan bekas Yugoslavia.
Menurut kita, seperti halnya Serbia mengiyakan pemisahan diri Makedonia, Bosnia Herzegovina, Montenegro, maka Beograd juga harus merelakan Pristina dan Kosovo merdeka. Balkan dan Beograd memang kubu utama pro-Moskwa di masa perang dingin meskipun di pihak lain juga adalah non-blok. Maka wajar jika Rusia dan Tiongkok harus membela keutuhan Serbia dan menafikan Kosovo. Namun, penderitaan etnis Albania atas berbagai kekerasan yang dilancarkan Serbia hanya bisa dirasakan oleh rakyat Kosovo yang mayoritas Albania tersebut.
Selama pergolakan hebat pada periode 1999-2001 Kosovo dijaga ketat oleh pasukan NATO dan pasukan AS untuk meredam kekerasan Serbia. Maka selain Slobodan Milosevic dan Ratko Mladic, puluhan komandan Serbia yang didakwa melakukan kejahatan perang harus diadili mahkamah internasional, The Hague.
Negara-negara Balkan memiliki ekonomi kuat karena industri tekstil, garmen, dan manufaktur lainnya, walaupun sebagian merosot akibat perang dan kekacauan.
Dengan merdeka maka Kosovo dan negara-negara bekas Yugoslavia bisa bertahap memajukan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya. Apalagi, Uni Eropa dan AS kini mendukung kemerdekaan Kosovo dan memperhatikan pembangunan Jazirah Balkan. Kita berharap keberatan Rusia dan Serbia hanya sentimen politik yang bisa diredam, dan membangun dasar hubungan baru. Betapapun Kosovo, Albania, Montenegro, Kroasi, Bosnia, Makedonia, dan lainnya harus menghirup kebebasan dan mandiri di masa depan.