TAJUK RENCANA I

Nelayan Terpukul Penjatahan BBM

aut adalah "kebun" bagi nelayan seperti sawah bagi petani. Laut Indonesia yang luas tidak saja menjadi kebun yang luas bagi sekitar 16,2 juta nelayan, tetapi juga adalah laut yang subur. Banyak ikannya, tetapi ironisnya, kesuburan laut itu tidak pernah dinikmati oleh nelayan kita. Kalau bukan penangkap ikan dari luar negeri yang datang dengan teknologi yang canggih, laut subur Indonesia itu dinikmati oleh para pengusaha. Seperti nasib banyak petani di negeri ini, nelayan kita juga umumnya telah menjadi nelayan penggarap.

Kalaupun mereka mempunyai usaha penangkapan ikan biasanya modal mereka sangat terbatas. Kini dengan banyaknya kapal asing dengan peralatan penangkapan ikan canggih yang beroperasi dan makin rusaknya lingkungan akibat pencemaran terhadap laut, serta rusaknya terumbu karang, para nelayan kita dengan hampir 600.000 unit kapal harus berlayar lebih jauh dan lama untuk bisa memperoleh ikan. Artinya, makin banyak jatah bahan bakar minyak (BBM) yang harus mereka pergunakan.

Hidup nelayan makin susah. Apalagi saat ini masyarakat pesisir, khususnya nelayan, mengalami pukulan sangat berat karena sering dilanda gelombang tinggi serta cuaca buruk. Banyak nelayan yang tidak bisa melaut, sehingga tidak mendapat penghasilan sama sekali. Di beberapa tempat, perahu dan rumah milik nelayan rusak parah diterjang ombak dan angin besar. Banyak nelayan yang hilang saat melaut, sebagian di antaranya ditemukan meninggal dunia.

Mencari ikan di tengah laut adalah pekerjaan yang sangat berat, tetapi pemerintah kurang memberikan perhatian, malah mau menjatah dan menaikkan harga BBM. Kemiskinan bukannya berkurang, tetapi malah akan bertambah banyak. Kebijakan menaikkan BBM pada 2005 saja sudah membuat banyak nelayan terpukul. Kini datang pukulan baru. Jatah lima liter BBM tentu tidak akan berarti apa-apa bagi nelayan. Mereka tidak bisa berlayar jauh ke tengah laut, di mana masih banyak ikan. Rusaknya terumbu karang dan lingkungan hidup telah membuat nelayan harus berlayar sampai jauh. Itu artinya, mereka membutuhkan BBM lebih dari lima liter. Sudah pasti, mereka harus membelinya dengan harga mahal. Lama-lama makin berkurang jumlah nelayan yang kuat untuk melaut. Padahal, makanan dari sumber daya laut, seperti ikan, adalah makanan sehat, rendah lemak, dan bergizi tinggi yang harus banyak dikonsumsi. Bagaimana kita bisa mengonsumsi makanan laut kalau nelayan tidak melaut? Menunggu hasil tangkapan nelayan dari luar negeri? Tentu harga ikan atau seafood pasti akan melonjak tinggi. Laut kita pada akhirnya tidak dapat menyejahterahkan masyarakat. Kalau ini sampai terjadi, sungguh ironi bagi negeri maritim seperti kita.

Oleh karena itu, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menolak rencana pemerintah menjatah atau membatasi pembelian BBM, termasuk penerapan sistem kartu. Kalau pemerintah tetap ngotot dengan kebijakannya, HNSI meminta agar pemerintah memberikan subsidi kepada nelayan melalui mekanisme yang biasa diterapkan di sektor pertanian, seperti, subsidi benih, pupuk, dan obat-obat pembasmi hama. Nelayan belum pernah mendapat subsidi. Padahal sebagian dari mereka masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Belum dijalankan, sudah terlihat dampak dari kebijakan menjatah BBM, yaitu terjadi penimbunan BBM, seperti, yang berhasil diungkapkan polisi. Lagi-lagi rakyat kecil, seperti, nelayan dan petani yang menanggung derita akibat kebijakan penjatahan BBM. Sungguh ironi kalau nelayan kita tidak bisa melaut dan kita pun tidak bisa makan ikan.