[JAKARTA] Bursa calon Gubernur Bank Indonesia (BI) makin ramai dengan sejumlah nama dari eksternal bank sentral yang sebelumnya tidak diprediksikan. Meski demikian, kalangan DPR dan pengamat menjagokan calon dari internal BI sebagai pengganti Burhanuddin Abdullah yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 17 Mei mendatang.
Sejumlah nama dari eksternal BI yang disebut-sebut dicalonkan Presiden sebagai Gubernur BI adalah Direktur PT Bank Mandiri Tbk, Agus Martowardojo, Dirjen Pajak Departemen Keuangan Darmin Nasution, dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Erry Firmansyah.
Sedangkan dari internal BI, calon yang disebut-sebut bakal diajukan ke DPR, yakni Deputi Gubernur Senior BI, Miranda S Goeltom, Deputi Gubernur Hartadi A Sarwono, dan Deputi Gubernur Muliaman D Hadad.
Menteri Sekretaris Negara, Hatta Rajasa, di Jakarta, Jumat (15/2) menolak menyebutkan siapa saja yang diajukan Presiden ke DPR. Dia hanya memastikan, bahwa ada lebih dari satu nama yang diajukan. "Sebelum jam 12 malam, sudah diajukan ke DPR," ujarnya singkat.
Sesuai ketentuan UU 23/1999 tentang BI yang telah disempurnakan dengan UU 3/2004, pada Penjelasan Pasal 41 Ayat (1) mengatur bahwa untuk setiap jabatan Gubernur dan/atau Deputi Gubernur Senior, Presiden menyampaikan paling sedikit tiga nama dan paling banyak lima nama calon kepada DPR, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur dan/atau Deputi Gubernur Senior. Usul tersebut diajukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
Sementara itu, sejumlah anggota Komisi XI DPR yang membidangi masalah keuangan, mengaku belum memperoleh informasi pasti, siapa kandidat resmi Gubernur BI mendatang. Namun, mereka menjagokan calon dari internal BI sebagai figur yang tepat, karena dinilai sudah memiliki pengalaman dalam menjaga stabilitas moneter dan mengelola kebijakan perbankan.
"Kami harap Presiden tidak berspekulasi dengan menyodorkan calon dari eksternal BI. Sebaiknya Presiden lebih memperhatikan calon dari internal BI, khususnya dari DG (Dewan Gubernur) karena kinerja mereka dalam menjalankan otoritas moneter cukup terbukti selama tiga tahun terakhir," kata anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P), Maruarar Sirait, Jumat.
Menurut dia, Presiden memiliki hak prerogatif untuk mencalonkan siapa saja sebagai Gubernur BI periode 2008-2013. Namun, DPR juga memiliki kriteria tertentu dalam menilai calon yang disodorkan presiden.
Maruarar menilai, tiga anggota DG BI yang namanya beredar di bursa pencalonan Gubernur BI, memiliki kans yang lebih besar, karena masing-masing mempunyai kelebihan dalam pengalaman menjalankan fungsi BI, baik di bidang moneter, perbankan, dan menjaga nilai tukar rupiah.
Miranda, lanjutnya, memiliki kematangan pengalaman di bidang moneter dan memiliki hubungan yang baik dengan dunia internasional. Hartadi juga memiliki pengalaman dan integritas yang cukup baik. Sedangkan Muliaman berpengalaman di bidang perbankan.
Hal senada juga dikatakan anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Rama Pratama. Menurutnya, kriteria yang paling penting dimiliki para calon gubernur BI adalah kemampuan dan pengalaman yang baik di bidang moneter, perbankan, dan juga ekonomi makro. "Kalau tiga kriteria ini sudah terpenuhi, baru dipertimbangkan dari aspek moral dan track record para calon," kata Rama.
Pengaruh Politik
Dia menilai, calon dari internal BI umumnya lebih terjamin kredibilitas dan independensinya dari pengaruh politik. Hal itu, akan membuat independensi BI ke depan lebih terjamin, daripada calon eksternal yang umumnya melibatkan kekuatan politik.
"Pada akhirnya calon dari internal yang berpeluang paling besar untuk menjadi Gubernur BI karena minim bersentuhan dengan politik," ujar Rama.
Sebagai tambahan, lanjutnya, ada tuntutan besar agar Gubernur BI ke depan dapat berkoordinasi dengan otoritas fiskal yang dijalankan Departemen Keuangan, namun tidak meninggalkan independesi BI.
"Selain itu, patut dipertimbangkan pula wacana untuk menjadikan BI lebih fokus pada fungsi otoritas moneter, sehingga otoritas perbankan dikelola oleh lembaga lain. Jadi tentu calon gubernur BI ke depan, pengetahuan ekonomi makronya harus kuat," ujar Rama.
Secara terpisah, pengamat perbankan, Ryan Kiryanto mengatakan, calon Gubernur BI ke depan harus memiliki rekam jejak yang baik dalam bidang moneter, mengingat tantangan perekonomian Indonesia ke depan semakin berat.
"Gubernur BI ke depan harus bisa bekerja sama dengan jajaran internal maupun eksternal, terutama tim ekonomi pemerintah. Ini sudah dimiliki oleh para calon dari internal BI. Jadi kenapa harus ubah yang sudah baik," kata Ryan. [J-9/A-21]