[JAKARTA] Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu kunci utama suksesnya program Keluarga Berencana (KB). Pemberdayaan perempuan berupa peningkatan kualitas pendidikan dapat mendorong terwujudnya keluarga yang berkualitas.
Sosiolog dari Universitas Indonesia, Imam B Prasodjo, yang tampil sebagai pembicara dalam diskusi bertajuk KB dan Kemiskinan yang diselenggarakan Suara Pembaruan, di Jakarta, Kamis (14/2), mengemukakan, dengan meningkatnya pengetahuan perempuan, cara pandang terhadap asumsi yang menekankan pada kuantitas anak atau keluarga menjadi kualitas anak.
"Mengapa perempuan yang diberdayakan? Karena perempuan itulah yang menentukan jumlah anak, karena dia yang melahirkan, bukan laki-laki," ujar Imam.
Imam mengakui, untuk mengubah cara mewujudkan pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga di Indonesia tidaklah mudah, karena harus mengubah sejumlah besar tra- disi atau cara pandang masyarakat yang saat ini dianggapnya keliru.
Dia mencontohkan, saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang masih melihat perempuan sebagai ibu rumah tangga yang kodratnya bekerja di dapur untuk mengurus keperluan suami dan anak.
"Mengubah budaya itu susah, perlu waktu dan tidak boleh tergesa-gesa. Kalau mendadak dan dipaksakan, dampaknya akan sangat besar," kata Imam.
Selain pemberdayaan perempuan, hal yang perlu dilakukan untuk suksesnya KB adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perlunya target atau sasaran yang jelas terhadap program KB tersebut. "Intinya kalau semua berpikir kualitas hidup ke depan, maka kemiskinan di negeri ini bisa ditekan secara bertahap," ujarnya.
Sementara, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sugiri Syarief, menyoroti masih rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam program KB.
Menurut dia, survei yang dilakukan tahun 2002 menemukan jumlah peserta KB sebanyak 60 persen. Yang cukup menyedihkan adalah dari jumlah 60 persen tersebut hanya 1,8 persen dilakukan oleh para laki-laki.
Sugiri mengatakan, rendahnya keikutsertaan laki-laki kemungkinan besar, karena terbatasnya kontrasepsi yang disediakan pemerintah. Saat ini, kontrasepsi laki-laki ada dua jenis yakni kondom dan vasektomi.
"Sebanyak 98 persen laki-laki mengerti tentang program KB, tetapi hanya 1,8 persen yang mau mengikutinya. Kami sedang mengembangkan satu jenis penelitian sebagai tambahan alternatif kontrasepsi bagi laki-laki," ujar Sugiri.
Kurang Antusias
Sedangkan, Kepala Litbang SP, Sabar Subekti, menyoroti peran media massa yang dianggap kurang mempersoalkan hal yang substansi dalam isu kependudukan.
"Selama ini liputan di media hanya berkisar pada masalah angka-angka kemiskinan saja, belum menggali kenapa kemiskinan itu terjadi," katanya.
Sabar juga mengkritisi aparat pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang kurang memperhatikan persoalan kependudukan.
"Mereka (aparat pemerintah) kurang peduli. Jadi, kalau diajak diskusi tentang kependudukan, mereka kurang antusias. Berbeda kalau berbicara mengenai persoalan politik," katanya.
Dia mengusulkan, agar masalah kependudukan khususnya KB bisa menjadi isu utama pembangunan di masa datang, persoalan kependudukan terutama tentang kemiskinan bisa dijadikan indikator keberhasilan sebuah pemimpin daerah. [E-7]