[JAKARTA] Aksi PT Kereta Api (PT KA) melakukan penertiban penumpang di atas atap dengan menyemprot zat pewarna dan menangkap penumpang tidak akan menyelesaikan masalah. Sebab yang dilakukan bukan hal yang substansi.
"Aksi penertiban sudah berkali-kali dilakukan dengan berbagai aksi seperti memasang kawat di atap KA, melumuri atap dengan oli, dan membuat bentuk atap kerucut. Tetapi saya yakin penumpang di atas atap KRL ekonomi sangat sulit dihentikan selama jumlah armada KRL ekonomi minim," ujar Peneliti LIPI Bidang Perkeretaapian Taufik Hidayat kepada SP di Jakarta, Kamis (14/2).
Dijelaskan, jumlah armada KRL ekonomi sebanyak 237 unit, hanya lebih banyak 7,48 persen ketimbang KRL komersial (204 unit). Namun armada siap operasi (SO) KRL ekonomi lebih rendah yakni cuma 149 unit, sementara armada SO KRL komersial 150 unit. Sehingga keandalannya lebih rendah ketimbang KRL komersial.
Ironisnya, kata dia, dengan jumlah armada yang hanya berbeda 7,48 persen, KRL ekonomi mengangkut penumpang jauh lebih banyak yaitu 90,76 persen dari total penumpang KA Jabotabek. Pada 2006 lalu, total penumpang KA Jabotabek 104,4 juta orang, dari jumlah itu, 94,7 juta diangkut KRL ekonomi dan 9,6 juta diangkut KRL komersial (9,2 persen).
"Ketimpangan porsi jumlah armada KRL kelas ekonomi ini yang menyebabkan penumpang berdesakan sampai di atap. Itu bukan hanya disebabkan tidak disiplinnya penumpang, tetapi keberadaan angkutan KA komuter Jabotabek yang seharusnya untuk masyarakat kelas bawah, sudah menyimpang dari misi semula," paparnya.
Sementara itu Kepala Divisi PT KA Jabotabek Ahmad Marzuki mengatakan, program penertiban itu perlu untuk menyadarkan masyarakat. "Kita ingin mengubah kebiasaan dulu, perlu belajar, tidak bisa seketika. Kalau tidak seperti itu, kapan lagi bisa berubah?" kata dia.
Soal kekurangan armada, menurut dia, berapa pun armada ditambah, belum menyelesaikan masalah. Jadi, ujarnya, penegakan hukum yang efektif. Sedangkan soal kapasitas angkut KRL ekonomi menurut dia sudah memadai. Permasalahannya selama ini, pada jam sibuk, penumpang berangkat secara bersamaan. "Makanya kami imbau mereka berangkat pada jam berikutnya," kata dia.
Ditambahkan, pihaknya juga akan mengganti seluruh kelas ekonomi menjadi ekonomi berpendingin ruangan (AC) secara bertahap. Penumpang membayar lebih mahal dari biasanya, tetapi mendapat kenyamanan. Penggunaan kelas ekonomi AC itu sudah diuji operasi pada Senin (11/2) lalu.
Taufik melanjutkan, pemisahan KA Jabotabek dari PT KA harus segera dilakukan. Hal ini terkait pengucuran subsidi pemerintah untuk angkutan publik (PSO) yang seharusnya masuk ke Jabotabek, ternyata menjadi porsi pendapatan PT KA di Kantor Pusat di Bandung. Makanya, kata dia, Daop I Jabotabek menggenjot operasional KA komersial.
Jika dilihat dari sisi pendapatan, sebenarnya KRL ekonomi mampu memberi kontribusi pendapatan sebesar 57,4 persen, sementara KRL komersial hanya 42,6 persen.
Sebagai kompensasi terhadap kondisi itu, Pemerintah memberi dana PSO sangat besar ke PT KA sebagai kompensasi atas angkutan penugasan bagi masyarakat miskin. Namun dana PSO itu tidak dinikmati penumpang KRL ekonomi Jabodetabek.
Taufik mencurigai, program itu hanya manuver PT KA untuk menunjukkan ke pemerintah bahwa carut marutnya KA Jabotabek bukan karena tidak becusnya mereka, melainkan karena ketidaktertiban penumpang. Tujuan akhirnya, PT KA ingin menggagalkan program spin off (pemisahan) KA Jabotabek dari PT KA. [Y-4]