TAJUK RENCANA II

Permintaan Maaf Pemerintah Australia

ada hari Rabu, 13 Februari 2008, Pemerintah Australia (termasuk rakyatnya yang berkulit putih) telah menyampaikan maaf nasional secara resmi kepada penduduk asli negeri itu yang disebut Aborigin. Permintaan maaf resmi dan seremonial di depan Parlemen di Ibukota Canberra tersebut menjadi suatu peristiwa bersejarah dan sikap kerendahan hati PM Australia Kevin Rudd, sebagai pimpinan Partai Buruh yang baru terpilih pada November 2007. Peristiwa signifikan ini dihadiri oleh mantan PM Gough Whitlam, mantan PM Malcom Fraser, dan tokoh Aborigin Matilda House-Williams.

Peristiwa ini bersejarah dan amat berarti, karena dengan demikian Australia khususnya penduduk kulit putih (Eropa) mengakui kesalahan secara formal, atas politik rasisme yang membuat menderita penduduk asli negeri tersebut. Pertanyaannya, mengapa baru pada era PM Kevin Rudd permintaan maaf itu seolah menjadi salah satu prioritas pemerintahnya. Tentu selain alasan politik dan moral, Partai Buruh dan PM Kevin Rudd ingin meraih prestasi politik di awal masa kekuasaannya.

Australia perlu melakukan hal ini. Karena sejarah hitam perlakuan tidak senonoh yang dianggap ingin memecah-belah para keluarga Aborigin (dengan cara mengambil paksa anak-anak dari orangtua-ibu mereka) cukup naif dan tidak terhormat di abad modern ini.

Tindakan pemerintah mengambil paksa anak-anak Aborigin dan memasukkan mereka di kamp-kamp khusus untuk dibina menurut cara Eropa, selama puluhan tahun menjadi bahan kritik dan perdebatan.

Kebijakan diskriminatif sejak 1910-1970-an ini menjadi sorotan tajam selama Australia modern-pasca Perang Dunia II. Banyak LSM, gereja dan lembaga-lembaga sosial, khususnya penduduk asli terpelajar yang menentang atau mengecam tindakan tersebut. Alhasil dari kebijakan rasial ini, banyak kaum Aborigin terlantar, menderita, menjadi pemabuk, buta huruf, berpendidikan rendah dan terkucilkan dari masyarakat mayoritas kulit putih.

Beberapa pihak berupaya memperoleh santunan akibat tindakan tersebut, dan bisa memperoleh antara US 4.000 - US$ 770.000. Tentu tergantung kemampuan menuntut dan bukti-bukti perlakuan buruk yang bisa dikemukakan para penuntut kaum Aborigin.

Meskipun masalah maaf atas kaum Aborigin-Australia ini soal internal, namun dapat menjadi contoh yang baik bagi suatu masyarakat modern. Betapa pelanggaran dan penaifan hak-hak asasi manusia, baik perorangan maupun kelompok telah menjadi sejarah buruk dalam negara beradab dan seharusnya menghargai hak-hak asasi manusia. Apapun etnis dan rasnya, apapun golongan dan agamanya harus diperlakukan sama, sederajat dan adil.

Kebijakan maaf ingin menghapus berbagai kesalahan fatal atas penduduk asli benua dan negara itu. Mestinya ada maaf atas penduduk Selat Torres, warga asli lainnya yang lebih minoritas yang juga telantarkan. Usul permintaan maaf nasional untuk Aborigin dinaifkan Pemerintah Partai Nasional-Liberal pimpinan PM John Howard, karena ada anggapan bila hal itu dilakukan maka Pemerintah Australia akan terbebani secara terus-menerus. Suatu penolakan politik yang secara moral dan kemanusiaan juga tidak pantas dilakukan.

Di antara 21 juta penduduk Australia, terdapat sekitar 450 ribu warga Aborigin, dan beberapa ribu penduduk Selat Torres. Cukup banyak warga asal Asia, termasuk Indonesia yang bermigrasi ke sana sejak puluhan tahun silam. Warga Asia sering disebut sebagai penyangga angkatan kerja yang berarti bagi industri dan ekonomi Australia. Partai Buruh sering mengupayakan abolisi (pengampunan) bagi para imigran ilegal, pada saat pemilu.