[JAKARTA] Tingkat potensi rata-rata kelahiran wanita Indonesia selama usia subur (total fertility rate/TFR) cenderung menurun setiap tahunnya. Data dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang diperoleh dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan, tahun 1971 nilai TFR mencapai 5,61, tahun 1980 sebesar 4,68, tahun 1987 sebesar 3,39, tahun 1990 sebesar 3,02, tahun 1994 sebesar 2,86, tahun 1997 sebesar 2,78, dan 2002 sebesar 2,02. Untuk tahun 2008, BKKB menargetkan TFR sebesar 2,20.
Demikian diungkapkan Kepala Badan Koordinasi Ke-luarga Berencana Nasional (BKKBN), Sugiri Syarief, dalam seminar program KB yang diselenggarakan Suara Pembaruan, Selasa (14/2). Seminar ini juga menampilkan sosiolog Imam B Prasodjo, dan wartawan Suara Pembaruan Sabar Subekti.
Sugiri menambahkan, untuk menekan TFR pemerintah akan melakukan sejumlah program yang akan lebih difokuskan untuk menjangkau kaum miskin. Hal itu terkait dengan masih rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam program KB.
Menurut data BKKBN, meskipun dari tahun ke tahun jumlah masyarakat yang mengikuti program KB (Current Prevalency Rate/CPR) terus bertambah setiap tahun, tetapi tingkat keikutsertaan masyarakat miskin tergolong rendah dibandingkan masyarakat golongan ekonomi mampu. Tahun 2002, CPR mencapai 60,3 persen. Jika tingkat keikutsertaan masyarakat miskin mencapai 52,4 persen, untuk masyarakat golongan ekonomi atas tingkat keikutsertaan mencapai 63,5 persen.
"Masih rendahnya tingkat keikutksertaan masyarakat miskin itulah yang bisa menjadi potensi berlipat gandanya jumlah penduduk di masa mendatang secara tidak terkontrol," kata Sugiri.
Menurut dia, BKBBN saat ini berusaha menanggulangi perangkap kependudukan (demographic trap). Perangkap kependudukan ini berupa adanya potensi tingkat fertilitas yang tinggi pada masyarakat miskin dan masyarakat yang berpendidikan rendah.
Dalam skenario yang dibuat BKKBN, bila CPR meningkat 1 persen per tahun, penduduk akan bertambah 23 juta orang, sehingga pada tahun 20105 nanti jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 237,8 juta orang. Sedangkan jika nilai CPR turun 0,5 persen per tahun, penduduk bisa bertambah sekitar 50 juta orang yang berakibat jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 264,4 juta orang.
Untuk mengatasi hal itu, BKKBN sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan berupa pelayanan dan pemberian obat KB gratis kepada masyarakat. Mengingat tingkat partisipasi yang masih rendah, BKKBN juga akan melakukan sejumlah hal, yakni memberikan insentif dana kepada masyarakat untuk biaya transportasi dari rumah ke tempat pelayanan KB.
Agar program tersebut berhasil, kata Sugiri, perlu waktu dan dana yang cukup besar. Diperkirakan, untuk menaikkan tingkat partisipasi masyarakat miskin dari 52 persen menjadi 72 persen, dibutuhkan waktu sekitar tiga tahun dengan kebutuhan anggaran Rp 4,7 triliun per tahun. "Tahun ini anggaran kami baru Rp 1,6 triliun. Tapi kekurangan anggaran itu kami akan coba siasati," katanya. [E-7]