[JAKARTA] Fraksi Partai Golkar (FPG) di DPR diperintahkan untuk tidak menyetujui pemekaran Papua Barat yang tertuang dalam rancangan undang-undang (RUU). Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Papua Barat Jimmie Demianus Ijie seusai diterima Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Rabu (13/2).
Menurut Jimmie, pernyataan Jusuf Kalla yang juga Wakil Presiden RI itu memberi semangat bagi masyarakat untuk tetap bertahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Karena kalau RUU itu disetujui menjadi undang-undang, hal itu bisa mendorong Papua Merdeka," ujar Jimmie.
Dijelaskan, jika terjadi pemekaran dimana Papua Barat Daya menjadi provinsi baru, akan memakan hampir sebagain besar wilayah Papua Barat yang juga merupakan provinsi baru. "Jelas ini menjadi tidak kondusif bagi kami, dan Papua pada umumnya. Kami sebenarnya tidak alergi terhadap pemekaran. Tetapi janganlah melakukannya seperti ini, yakni dengan melakukan terobosan untuk percepatan ekonomi Papua Barat," kata dia.
Dia menyayangkan sikap DPR RI yang tidak teliti, serta salah kaprah dalam menerapkan undang-undang tentang pemerintah daerah. "Seharusnya DPR mempertimbangkan baik-buruknya pemekaran tersebut. Untunglah Pak Jusuf Kalla memerintahkan partainya menolak undang-undang tersebut," kata dia. [M-16]