SP/Alex Suban
Siswa sekolah dasar di Serang, Banten, belajar di bawah tenda, beberapa waktu lalu. Sementara itu, di Kota Bekasi program pendidikan gratis untuk anak SD/MI mulai diberlakukan tahun ini.
ochtar Mohamad-Rahmat Effendi (MuRah) sudah terpilih menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2008-2013. Bila tidak ada aral melintang pada 10 Maret 2008, pasangan ini akan dilantik. Warga menaruh harapan besar pasangan ini mampu menjadikan Kota Bekasi lebih baik.
Mochtar memang bukan orang baru lagi di birokrat pemerintahan Kota Bekasi. Sebelumnya, ia menduduki posisi sebagai wakil wali kota. Sedangkan Rahmat merupakan pendatang baru di birokrat tetapi telah berpengalaman memimpin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi.
Kemenangan pasangan MuRah adalah kemenangan warga kota Bekasi. Sesuatu yang dihasilkan dari pemilihan langsung tentu diharapkan membawa harapan besar akan perubahan. Ada pandangan di masyarakat bahwa setiap pemimpin yang dipilih secara langsung akan mampu membawa perubahan yang signifikan.
Hal itu dapat dimaklumi karena adanya kedekatan psikologi calon pemimpin saat berkampanye. Pemimpin daerah terpilih akan bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat banyak. Wali kota pilihan rakyat secara otomatis pula mengemban amanah dalam memenuhi tuntutan rakyat sebagaimana dijanjikan ketika kampanye.
Dengan demikian, episode selanjutnya adalah bagaimana wali kota terpilih bekerja untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Dengan menggunakan modal politik dukungan rakyat tentunya menjadikan pemerintahan yang dipimpinnya akan lebih kuat.
Namun, janji saat kampanye bisa berbeda dengan aktualisasi ketika terpilih menjadi pemimpin. Hal itu dapat terlihat di beberapa daerah di Indonesia yang terlebih dahulu melaksanakan pilkada langsung. Tingkat kepercayaan masyarakat menurun akibat tidak melihat hal yang signifikan dari kinerja pemimpin terpilih. Secara logika politik setiap pemimpin yang terpilih dari pemilihan langsung akan tetap menjaga dukungan masyarakat dengan berupaya melaksanakan tuntutannya.
Hal itu bisa terjadi karena beberapa faktor seperti adanya variabel lain yang juga berpengaruh secara signifikan dalam menentukan kebijakan pasangan terpilih. Pelaku ini memiliki logika dengan kecenderungan mempengaruhi kebijakan yang akan diimplementasikan oleh wali kota terpilih selama masa pemerintahannya.
Pelayanan Publik
Masyarakat umum yang merupakan pemilih, menginginkan penyediaan kebijakan untuk meningkatkan pelayanan publik, baik dalam kebijakan penyediaan fasilitas kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, maupun perumahan.
Demikian halnya dalam mendukung pengembangan perekonomian rakyat, tersedianya infrastruktur publik yang lebih baik seperti jalan, jembatan, energi listrik, fasilitas pendukung lainnya untuk memudahkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Bila wali kota terpilih mengutamakan kepentingan publik, akan terlihat dari alokasi belanja publik di APBD. Faktor lain yang menghambat pemimpin terpilih tidak konsisten dengan janjinya adalah partai politik (parpol) yang mendukung dalam pilkada. Salah satu tujuan dari parpol adalah meningkatkan jumlah pemilih untuk mendapatkan kursi yang maksimal dalam pemilihan berikutnya. Kepentingan parpol ini tentu akan mempengaruhi kebijakan wali kota terpilih, terutama dalam mengarahkan kebijakan yang memihak kepada kepentingan rakyat banyak.
Selain itu, birokrasi yang ada tidak mendukung kebijakan yang digulirkan pemimpin baru. Birokrasi pemerintahan umumnya cenderung memaksimalkan anggaran untuk kepentingan mereka sendiri. Cara itu bisa dalam bentuk memaksimalkan honor dan penghasilan tambahan, memperkuat kekuasaan guna mempengaruhi kebijakan, serta mengarahkan kebijakan yang menguntungkan klien mereka.
Perilaku birokrasi seperti ini akan mempengaruhi kebijakan sehingga dapat menyebabkan pemimpin terpilih kesulitan dalam memaksimalkan anggaran untuk kepentingan rakyat. Warga hanya bisa berharap pemimpin hasil pilkada bersedia dan mau menempatkan kepentingan publik sebagai penentu dari kebijakan yang akan dilaksanakannya. Perjuangan mengangkat keberhasilan di segala bidang harus dibuktikan dengan kerja nyata sehingga mampu mengangkat harkat dan martabat warga Kota Bekasi.
Harapan warga begitu besar kepada pemimpin baru hasil pilkada. Warga mengharapkan pendidikan gratis yang dijanjikan wali kota terpilih dapat segera terwujud. Yunan (39), warga Kelurahan Cibening, Bekasi Barat, mengatakan, janji kampanye pendidikan gratis tingkat SD dan madrasah ibtidaiyah (MI) harus segera direalisasikan.
"Janji saat kampanye pilkada jangan hanya dijadikan sebagai ajang meraih simpati rakyat untuk mendapat dukungan, tetapi harus konsisten dilaksanakan," kata dia.
Yunan, yang bekerja sebagai buruh pabrik pada sebuah perusahaan di Bekasi mempunyai tiga anak yang bersekolah di SD dan MI swasta. "Mudah-mudahan saja calon terpilih tidak ingkar janji. Realisasi janji pendidikan gratis yang dikampanyekan pemenang pilkada ditunggu masyarakat," kata dia.
Hal senada juga dikatakan Sonia (32). Warga Kelurahan Jakasampurna, Kota Bekasi ini mempunyai dua anak yang masih duduk di bangku SD. Ibu rumah tangga ini mengungkapkan, pada tahun ajaran 2006/2007, Wali Kota Bekasi, Ahmad Zurfaih telah melarang sekolah memungut dana dari orangtua murid baru. Namun, kenyataannya pihak sekolah masih tetap melakukan pungutan seperti pembangunan gedung.
"Waktu itu anak saya diterima di sebuah sekolah dasar negeri di Bekasi Barat, tetapi sekolah minta sumbangan pembangunan gedung yang sebelumnya dilarang," ungkapnya.
Berdasarkan pengalaman itu, ia mengaku pesimis pendidikan gratis di Kota Bekasi dapat diterapkan, karena biasanya pihak sekolah tetap melakukan pungutan dengan berbagai alasan.
Ia menyarankan wali kota terpilih bila ingin melaksanakan pendidikan gratis tingkat SD/MI di Kota Bekasi, harus dibarengi dengan pengawasan, sehingga tidak ada lagi guru yang melakukan pungutan kepada orangtua murid.
Disahkan DPRD
Menanggapi harapan warga terkait dengan pendidikan gratis, calon wakil walikota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan, pada tahun ajaran 2008 pendidikan gratis untuk tingkat sekolah dasar akan dilaksanakan sepenuhnya. Pemerintah Kota Bekasi telah mengalokasikan dana pendidikan dalam APBD 2008 sebesar Rp 61 miliar dan sudah disahkan dalam sidang paripurna dewan pada akhir Desember lalu.
"Anggaran pendidikan gratis sudah disahkan DPRD Kota Bekasi, sehingga para orangtua murid tidak perlu khawatir masalah itu. Itu sudah menjadi komitmen kami bahwa pendidikan gratis untuk SD/MI harus terwujud tahun ini. Sekolah tidak diperbolehkan lagi melakukan pungutan," kata Rahmat.
Bidang pendidikan dan kesehatan menjadi andalan pasangan ini selama kampanye. Rahmat berjanji akan bekerja keras untuk merealisasikan semua janji selama kampanye.
Yang tidak kalah penting yang harus diprioritaskan adalah masalah banjir. Banjir di Kota Bekasi makin lama makin parah. Resapan air, taman, jalur terbuka hijau hilang, karena berganti menjadi mal dan perumahan. Bila musim hujan tiba, Kota Bekasi tidak pernah luput dari banjir. Pasti ada yang salah dalam pengelolaan Kota Bekasi selama ini. Butuh pemimpin yang benar-benar memiliki visi yang kuat dalam mengatasi masalah itu.
Kemudian soal pengangguran dan kemiskinan. Wali kota terpilih, hendaknya peduli pada rakyat kecil, seperti pedagang kaki lima dan pedagang pasar tradisional. Para pedagang berharap mereka tidak digusur-gusur hanya karena akan membangun pusat perbelanjaan baru yang lebih mewah. "Ekonomi rakyat harus menjadi prioritas, apalagi pada zaman yang masih susah begini," kata Titi (40), salah satu pedagang di pasar Pondok Gede, yang juga korban penggusuran pasar Pondok Gede beberapa waktu lalu.
"Sudah dua tahun saya menganggur dan belum dapat kerja juga. Mudah-mudahan wali kota terpilih mampu membuat lapangan kerja baru agar kami dapat bekerja," kata Edward (20), saat mengurus kartu kuning di kantor dinas tenaga kerja kota Bekasi beberapa waktu lalu. [SP/Hotman Siregar]