SP/YC Kurniantoro
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Menko Perekonomian Boediono (kiri), Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu (kedua dari kiri), Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi (kedua dari kanan), dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, memberikan keterangan pers seusai mengikuti rapat koordinasi terbatas bidang perdagangan di Departemen Perdagangan, Jakarta, Rabu (13/2). Rapat tersebut antara lain membahas peningkatan ekspor dan investasi, stabilitas harga bahan pangan, serta pemberdayaan usaha kecil menengah.
[JAKARTA] Pemerintah dinilai tidak mampu mengambil kebijakan dan keputusan yang konkret untuk mengatasi berbagai masalah dalam negeri, seperti kenaikan harga komoditas pangan, impor bahan baku pangan, ekonomi biaya tinggi, dan pertumbuhan ekspor. Sejauh ini, kebijakan yang diambil hanya sebatas lip service atau berupa wacana.
Terbukti, masalah lonjakan harga komoditas bahan pangan yang terjadi sejak Januari 2007, belum bisa terselesaikan. Bahkan, kondisi saat ini bukan hanya lonjakan harga, namun bertambah kepada kelangkaan bahan baku pangan.
Pengamat ekonomi dari Center for Strategic and Internasional Studies (CSIS) Pande Radja Silalahi dan anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Irmadi Lubis menyampaikan pandangan tersebut kepada SP, Rabu (13/2). Mereka menanggapi janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan penyelesaian masalah lonjakan harga pangan nasional.
Menurut Pande, langkah Presiden dalam mengatasi masalah pangan hanya tambal sulam semata. Keputusan mengurangi subdisi BBM, yang kemudian dialihkan kepada subsidi pangan, bukanlah jalan keluar yang tepat. Masyarakat nantinya tetap dibebani dengan kenaikan tarif angkutan, apabila pemerintah membatasi BBM bersubsidi.
Di lain pihak, subsidi untuk bahan pokok, seperti beras, kedelai, dan minyak goreng belum juga diberikan. Pemerintah kerap mengatakan, dana subdisi masih harus menunggu pencairan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sementara kondisi di lapangan, masyarakat sudah tidak bisa lagi menanggung beban hidup ekonomi yang tinggi.
"Langkah konkretnya belum ada. Bahkan, untuk hal mendasar, seperti perbaikan infrastruktur guna mendukung arus ekonomi dan distribusi, belum juga ditangani serius. Jadi, tidak bisa diharapkan pertumbuhan ekonomi di 2007 bisa lebih dari 6,5 persen," papar Pande.
Sebelumnya, secara terpisah seusai rapat koordinasi terbatas di Depdag, Rabu (13/2), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, persoalan yang dihadapi Indonesia merupakan dampak dari dinamika global. Namun, pemerintah tidak tinggal diam, namun tetap mengoptimalkan instrumen fiskal untuk mengatasi masalah pangan.
Yudhoyono berjanji akan fokus menurunkan harga bahan pokok, yang saat ini tinggi, seperti kedelai dan minyak goreng. Diharapkan, melalui pembebasan bea masuk untuk kedelai dan penangguhan PPN untuk minyak goreng serta terigu, harga bisa kembali stabil.
"Kondisi dunia saat ini memang tidak bersahabat, karena beberapa negara maju mengalami perlambatan ekonomi. Untuk itu, pemerintah akan lebih proaktif, responsif, dan adaptif dalam mengatasi masalah," kata Yudhoyono.
Selain masalah pangan, Yudhoyono juga berjanji akan menyelesaikan masalah ekonomi biaya tinggi, yang masih menjadi momok masyarakat. Penyimpangan-penyimpangan yang berdampak pada pemborosan dan merugikan masyarakat serta kalangan pengusaha, akan diefisienkan, sehingga masyarakat tidak merugi di negeri sendiri.
Bukan Jalan Keluar
Menanggapi peryataan Presiden itu, Irmadi mengemukakan, kebijakan fiskal bukan jalan keluar yang tepat. Terbukti, harga komoditas pangan tetap tinggi.
Bahkan, di beberapa lokasi, sudah terjadi kelangkaan yang menimbulkan antrean panjang masyarakat. Faktor terpenting yang dibutuhkan adalah keberpihakan pemerintah pada daya beli masyarakat.
"Masyarakat membutuhkan harga pangan yang terjangkau, bukan stabil. Percuma harga stabil, tetapi tetap tidak bisa dibeli oleh masyarakat. Jadi, yang harus dipikirkan pemerintah adalah daya beli," tandasnya.
Terkait dengan janji menekan ekonomi biaya tinggi, Irmadi mengatakan, pemerintah hanya mencoba menghibur masyarakat dengan janji-janji saja. Terlihat dari langkah yang diambil untuk pangan, pemerintah seperti mencoba mengulur-ulur waktu, sampai nantinya massyarakat siap dengan kenaikan harga.
"Sekarang, masyarakat dilatih untuk menerima lonjakan harga komoditas. Janji menurunkan harga hanya lip service saja," katanya.
Berdasarkan pantauan SP, harga komoditas bahan pokok masih tetap tinggi, meskipun pemerintah sudah menurunkan BM dan menagguhkan PPN. Harga minyak goreng tetap di kisaran Rp 10.000 per kilogram, harga tepung terigu Rp 5.500-6.000/kg dan harga kedelai Rp 7.000-8.000/kg. [EAS/N-6]