agelan politik kembali dipertontonkan oleh para elite politik di DPR. Seolah-olah tak ada habisnya insan-insan di lembaga yang seharusnya terhormat ini mencekoki rakyat dengan adegan-adegan memalukan sekaligus menyedihkan. Kali ini mereka tampil lagi lewat sebuah aksi yang diberi judul Interpelasi BLBI.
Tema interpelasi memang bernilai jual tinggi. Malapetaka BLBI yang merugikan negara triliunan rupiah memang merupakan isu yang sangat mengundang animo masyarakat. Tidak mengherankan bila banyak orang yang sempat berharap lewat interpelasi ini dana negara yang dikemplang para obligor bisa direbut kembali. Tapi, lagi-lagi masyarakat harus kecewa karena yang ditampilkan para wakil rakyat kita hanyalah dagelan klasik, mengulangi dagelan interpelasi sebelumnya seperti Interpelasi Busung Lapar dan Interpelasi Iran.
Bayangan bakal mendapat sajian perdebatan yang sifatnya substansial antara anggota DPR dan para menteri yang mewakili pemerintah untuk mengembalikan uang negara langsung sirna sesaat interpelasi dimulai, Selasa (12/2). Anggota DPR secara beramai- ramai langsung menyajikan aksi interupsi yang hanya mempersoalkan hal-hal remeh-temeh, yang jauh dari substansi persoalan. Hujan interupsi yang tak jelas juntrungannya yang diikuti dengan aksi walk out sejumlah anggota DPR, membuat sidang paripurna deadlock dan akan dilanjutkan di kemudian hari.
Orang awam mungkin melihat sikap para anggota DPR itu adalah sebuah kebodohan spontan. Namun, bagi yang jeli, jelas bahwa sikap tersebut adalah hasil rekayasa yang tujuannya mengalihkan perhatian agar masalah inti pengemplangan BLBI terlupakan atau paling tidak tertunda pembahasannya.
Sudah bukan rahasia lagi kalau kasus BLBI telah lama dijadikan komoditas oleh para elite politik untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Sudah bukan rahasia pula bahwa parpol tertentu atau oknum dari parpol tertentu menjadi beking dari pengemplang tertentu, dengan kompensasi "jatah preman" rutin dan berkelanjutan.
Dalam situasi seperti itu, sangat tidak mungkin rasanya bagi kita untuk berharap kasus BLBI bisa diselesaikan lewat proses politik di Senayan. Mayoritas fraksi yang hari ini lantang berteriak interpelasi adalah pendukung presiden yang ketika berkuasa tidak pernah serius menyelesaikan BLBI. Apa yang dilakukan Golkar saat Habibie berkuasa? Apa yang diperbuat PKB saat Gus Dur memimpin? Apa yang dikerjakan PDI-P saat Megawati menjadi presiden?
Kini, bola panas ada di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, Yudhoyono tidak boleh hanya mengeluh sebagai tukang cuci piring yang kelelahan. Justru karena banyak piring kotorlah maka rakyat memilih Anda menjadi presiden. Kini, salah satu tugas penting pemerintahan Anda adalah bagaimana mencuci piring BLBI yang belum semuanya bersih, sehingga triliunan uang negara yang masih dikemplang para obligor bisa kembali.
Menurut hemat kami, lanjutkanlah kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah terdahulu dengan perbaikan seperlunya, dan kejarlah para obligor yang tidak kooperatif dan yang belum menyelesaikan utangnya. Pilihan untuk menyelesaikan persoalan BLBI di luar pengadilan patut dinapaktilasi. Mekanisme penyelesaian yang sudah ditetapkan pemerintahan sebelumnya, seperti pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) yang diikuti release and discharge (pembebasan dari tuntutan pidana), layak diteruskan karena terbukti cukup efektif, dan dapat memberikan kepastian hukum. Jangan risaukan dagelan politik di Senayan, karena mayoritas mereka adalah bagian dari orang atau kelompok yang meninggalkan piring kotor untuk Anda bersihkan.