[SERANG] Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2008 mengalokasikan anggaran Rp 151 miliar lebih untuk penanggulangan kemiskinan. Anggaran ini tersebar di setiap program di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Banten.
Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Banten HM Masduki, di sela-sela rapat penangulangan kemiskinan, di Serang, Senin (11/2).
Anggaran untuk penanggulangan kemiskinan itu sudah cukup memadai, karena dana tersebut belum termasuk dana dari pemerintah pusat yang diberikan melalui lembaga vertikal.
"Untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan itu, perlu dilakukan koordinasi dengan baik dengan pemerintah kabupaten/kota se-Banten, sehingga tidak terjadi tumpah-tindih," katanya.
Faktor utama terjadinya kemiskinan karena adanya keterbatasan akses pelayanan pendidikan, keterbatasan akses layanan kesehatan, keterbatasan akses layanan modal usaha, dan keterbatasan rumah layak huni. "Strategi yang akan dalam penanggulangan kemiskinan meliputi perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas, perluasan kesempatan, dan penataan kemitraan," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Fairoeszaman mengatakan, di Kabupaten Bengkulu Utara masih ada 79 desa tertinggal. Desa tertinggal tersebut selama ini belum tersentuh pembangunan sama sekali, sehingga minim infrastruktur. Hal ini menghambat peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa bersangkutan.
Pada tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mengalokasi sejumlah dana di APBD tingkat II setempat untuk peningkatkan infrastruktur di desa, seperti pembangunan jalan desa, perbaikan jaringan irigasi, dan sarana air bersih. [149/143]