Didit Majalolo
Sejumlah aktivis Garda Keadilan berunjuk rasa di kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/2). Mereka menilai pengadaan mobil pemadam kebakaran di beberapa wilayah Indonesia sarat korupsi.
[JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai melindungi Saleh Djasit, mantan Gubernur Riau, yang sekarang anggota DPR dari Partai Golkar, yang sudah lama menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penggelembungan dana pengadaan mobil kebakaran pada 2003.
"KPK belum juga menahannya dalam kasus itu, saya kira KPK ingin melindunginya. Padahal tersangka lain dalam kasus yang sama sudah ditahan," kata Ketua Umum Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Indra Sahnun Lubis, kepada SP, Selasa (12/2).
Indra mengatakan, dari dulu KPK memang selalu menjadi pengecut ketika berhadapan dengan anggota DPR. Karena itulah Indra mengaku pesimistis KPK bisa menyentuh anggota DPR dalam kasus aliran dana BI ke DPR. "Buktinya Saleh Djasit sudah lama menjadi tersangka saja KPK belum menahannya, sementara tersangka lain sudah masuk jeruji besi," kata dia.
Senada dengannya, Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM, Denny Indrayana mengatakan, salah satu kelemahan KPK selama ini adalah tidak menyentuh politisi dan tidak menyentuh aparat penegak hukum.
Seharusnya, kata Denny, kekurangan kepemimpinan KPK periode yang lalu, jangan diteruskan pimpinan KPK sekarang. "KPK tidak boleh mendiskriminasi seperti itu dalam menegakkan hukum," kata dia. KPK menetapkan Saleh Djasit sebagai tersangka dalam kasus itu sejak Oktober 2007. Nilai proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran itu senilai Rp 15,2 miliar.
Indra mengatakan, dalam waktu dekat ia dan sejumlah anggota IPHI akan mendatangi Ketua KPK di kantornya untuk meminta agar jangan mengistimewakan anggota DPR dalam menegakkan hukum.
Banyak pihak sejak awal mendesak, agar Saleh Djasit ditahan. "Tersangka lain dalam kasus yang sama sudah ditahan, mengapa Saleh Djasit belum? Apa KPK dapat tekanan dari pihak tertentu seperti Partai Golkar? Saya minta KPK jangan diskriminatif dalam menegakkan hukum," kata Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus SH.
Petrus meminta Ketua KPK, Antasari Azhar, agar tunjukkan kepada publik bahwa ia tidak mempunyai beban moral terhadap para pendukungnya di DPR ketika diuji di DPR untuk menjadi pimpinan KPK. Senada dengan itu, anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), Ibrahim Fahmi Badoh, mengatakan, KPK jangan sampai pilih dalam menegakkan hukum, terutama dalam kasus tersebut.
Fahmi mengatakan, dengan tidak ditahannya Saleh Djasit, KPK semakin mempertontonkan tindakan tebang pilih dalam menegakkan hukum. "KPK tidak menahan Saleh Djasit, karena ada tekanan dari Golkar. Kalau ini benar, KPK sangat memalukan di mata masyarakat," kata dia. [E-8]