ANTARA/Marboen
Anggota Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Indonesia-Timor Leste menyiapkan rute patroli di sekitar posnya, di Pos Salore, NTT, Selasa (12/2). Perintah meningkatkan kesiagaan telah dikeluarkan menyusul perkembangan kondisi keamanan di Timor Leste.
[DILI] Komandan Militer Timor Leste Brigadir Jendereal Taur Matan Ruak menuntut penjelasan pasukan internasional, soal bagaimana pasukan pemberontak bisa memasuki kediaman dua pemimpin, Presiden Jose Ramos Horta dan Perdana Menteri Xanana Gusmao, untuk melakukan upaya pembunuhan.
Demikian disampaikan Taur Matan Ruak, Selasa (12/2). Dikatakan, pihak militer hanya bertanggung jawab untuk keamanan di luar kediaman Presiden Jose Ramos Horta, sementara untuk keamanan pribadinya, merupakan yuridiksi polisi Timor Leste dan polisi PBB. "Melihat jumlah pasukan internasional yang ada di Timor Leste, terutama di Dili, bagaimana mungkin kendaraan yang membawa orang-orang bersenjata bisa memasuki kota, memasuki kediaman presiden, dan perdana menteri tanpa terdeteksi?" ujarnya.
Dia menegaskan, ada kelemahan kapasitas yang ditunjukkan pasukan internasional, yang bertanggung jawab atas keamanan di Timor Leste, untuk memprediksi, bereaksi, dan mencegah insiden seperti itu, meski mungkin tidak ada operasi yang ditujukan untuk menangkap orang-orang yang terlibat dalam serangan itu.
Sebelumnya, Kepala Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) Australia, Brigadir Jenderal James Baker mengatakan, Ramos Horta lebih memilih menggunakan personil lokal sebagai pengamanan pribadinya. "Misi ISF untuk mendukung Pemerintah Timor Leste dan polisi PBB. Jika mereka telah meminta kami sebelumnya, tentu kami akan selalu responsif," katanya. Baker mengatakan, anggota ISF tidak pernah diminta menyediakan keamanan untuk presiden.
Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda mengatakan serangan tentara pemberontak ke rumah Presiden Jose Ramos-Horta dan Perdana Menteri Xanana Gusmao adalah persoalan dalam negeri Timor Leste. Insiden dipastikan tidak akan berpengaruh terhadap upaya-upaya membangun hubungan bilateral RI-Timor Leste yang rekonsiliatif.
"Kita tetap melanjutkan upaya membangun hubungan bilateral Indonesia-Timor Leste yang rekonsiliatif karena ada beban sejarah masa lalu dua negara. Kita berupaya membangun hubungan berorientasi ke depan yang 'forward looking'," ungkapnya.
Di dalam mengantisipasi dampak insiden tersebut, Pemerintah Indonesia terus membantu mengamankan perbatasan RI-Timor Leste, meskipun selama ini situasinya sudah aman.
"Ini sesuatu yang relatif biasa saja, tidak memerlukan upaya yang luar biasa," katanya. Di sisi lain, upaya-upaya rekonsiliasi yang dilakukan melalui Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) terus dikedepankan.
Diharapkan, laporan hasil kerja KKP sudah rampung pada akhir bulan Maret dan bisa diserahkan kepada Pemerintah RI dan Timor Leste. Selain itu, kontak-kontak intim terus dilakukan Pemerintah Indonesia dengan para pimpinan di Timor Leste. "Kita menghargai upaya positif PM Xanana Gusmao dalam menata hubungan Indonesia-Timor Leste," kata Menlu.
Ia menambahkan tidak ada ganjalan atau halangan sama sekali di dalam membina hubungan rekonsiliatif. Sebab, keputusan untuk menyelesaikan beban sejarah masa lalu dibuat sendiri oleh para pemimpin RI-Timor Leste. Dari pihak Timor Leste, Presiden Jose Ramos-Horta dan PM Xanana Gusmao merupakan pihak yang duduk bersama dengan Pemerintah Indonesia untuk menyepakati dijalinnya hubungan yang rekonsiliatif. Bahkan, lebih dari itu mereka secara bersama ingin memajukan persahabatan dua negara.
Menurutnya, sejauh ini tidak ada persoalan atas keamanan warga Indonesia di Timor Leste. "Pada Senin malam, Kuasa Usaha RI di Timor Leste sempat berkeliling kota Dili. Situasinya tenang. Sejumlah WNI juga sempat dikunjungi. Tidak ada yang mengkhawatirkan, begitu pula dengan perbatasan," ujar Menlu Hassan Wirajuda. [B-14/E-9]