Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi mengatakan, pihaknya telah menambah sarana operasional 13 unit kapal speed boat pengawas, sehingga total mencapai 31 unit. Kapal ini akan ditempatkan di enam kabupaten, satu unit di setiap Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi, satu unit di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga, dan lima lagi pada Unit Pelaksana Teknis. Dana pengadaan speed boat atau kapal pengawasan tersebut, diambil dari APBN 2007, dengan biaya mencapai kurang lebih Rp 3,9 miliar. "Beberapa daerah yang masih mengalami eksploitasi akibat cara penangkapan yang tidak ramah lingkungan adalah wilayah perairan Raja Ampat, Papua, wilayah perairan Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Riau," ujar Freddy.
Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) mengklaim, telah menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp 1,27 triliun dari aksi perikanan ilegal. Capaian itu adalah hasil pengawasan dan pencegahan perikanan ilegal selama 2002-2007. Menurut data DKP, kerugian yang bisa diselamatkan pada 2002 sebesar Rp 28,66 miliar dan 2007 sudah mencapai Rp 389,37 miliar. [L-11]