[JAKARTA] Menteri Koordinator Perekonomian, Boediono, membantah dugaan bahwa pemerintah menghemat BBM semata-mata hanya sebagai langkah untuk menaikkan harga. "Kebijakan tersebut, diambil agar BBM bersubsidi bisa diberikan kepada sasaran yang tepat, yakni masyarakat miskin," kata Boediono seusai menghadiri rapat interpelasi BLBI di DPR, Selasa (12/2).
"Kita hanya mengarahkan kepada yang paling membutuhkan. Kebijakan ini tidak untuk menaikkan harga BBM," katanya menambahkan.
Ia menjelaskan, subsidi BBM seharusnya diberikan kepada masyarakat kelas menengah bawah, yang tentunya paling membutuhkan. Boediono mencontohkan para pengendara angkutan umum, motor, dan kendaraan kecil. Kebijakan ini diarahkan kepada mereka karena volume BBM yang terbatas.
"Sekarang ini, BBM bersubsidi kan justru dipakai oleh mereka yang seharusnya tidak memakai BBM bersubsidi. Mobil mewah itu contohnya," tambah Boediono.
Dalam waktu dekat, pemerintah akan membahas lebih lanjut mengenai volume BBM bersubsidi bersama-sama dengan DPR. Diharapkan, apa pun hasilnya nanti, itulah yang akan dijadikan pegangan oleh pemerintah, apalagi anggaran subsidi BBM terbatas.
Ketika dikonfirmasi, apakah perubahan APBN akan berdampak pada anggaran kemiskinan, Boediono langsung menampiknya. "Kalau soal kemiskinan, pendidikan, kesehatan, itu sejauh mungkin kita amankan. Angkanya nanti deh ya," ujarnya.
Menteri Perindustrian, Fahmi Idris saat peresmian perluasan Bluescope Steel di Cilegon, Banten mengatakan, khusus untuk angkutan umum dan niaga akan mendapat perlakukan khusus dalam pembatasan BBM bersubsidi. Pemerintah berjanji memenuhi kebutuhan BBM kendaraan umum, mengingat kegunaan kendaraan umum berbeda dengan kendaraan pribadi.
"Satu hari saja kendaraan umum bisa menempuh lebih dari 40 kilometer, jadi tidak mungkin BBM bersubsidi dibatasi seperti kendaraan pribadi," katanya.
Rencananya, pemerintah akan membatasi pemakaian BBM subsidi untuk kendaraan pribadi sebanyak 5 liter/hari, sementara angkutan umum diperkirakan 10-20 liter/hari. Namun ditegaskan Fahmi, rencana tersebut masih dibahas, sehingga belum ada angka pasti pembatasan itu.
Terkait dengan pembatasan tersebut, Fahmi mengatakan industri otomotif tidak akan terpengaruh. Target pertumbuhan penjualan industri otomotif tetap 20 persen dari 2007.
Dikatakan, kendala lain dalam penerapan smart card adalah sulitnya masyarakat menganti premium dengan pertamax. Ditambah lagi harga pertamax lebih mahal ketimbang premium.
"Intinya, pemerintah berencana membatasi subsidi BBM untuk kendaraan pribadi. Jadi angkutan umum dan niaga belum terkena patokan BBM," tegasnya.
Belajar
Pemerintah diminta belajar dari pengalaman konversi minyak tanah ke gas, sebelum nantinya memberlakukan sistem smart card untuk bahan bakar minyak (BBM). Terbukti, sampai saat ini, upaya konversi minyak tanah ke gas masih terkendala dengan prosedur pelaksanaan di lapangan, sehingga pembagian kompor gas beserta tabungnya tidak tepat sasaran.
"Dari tata cara pelaksanaan konversi minyak tanah ke gas saja, masyarakat bisa menilai pemerintah belum siap. Apalagi untuk membatasi BBM bersubsidi untuk skala nasional," papar anggota Komisi IV DPR Alvien Lie kepada SP, Selasa (12/2).
DPR meminta pemerintah mengkaji ulang dan mengevaluasi pelaksanaan smart card. Lebih baik pemerintah memperbaiki dan melancarkan dulu pemberian subsidi minyak tanah atau program konversi. "Setelah itu, apabila konsepnya bisa berjalan lancar di lapangan, kemungkinan pembatasan BBM bersubsidi baru bisa dilakukan," kata Alvien Lie. [EAS/D-10]