TAJUK RENCANA I

Soal BBM, Lebih Banyak Politis

arga minyak dunia belum stabil. Hari ini harga minyak mentah di pasar dunia kembali di atas US$ 90 per barel. Bahkan Selasa (12/2) kemarin sempat berada di angka US$ 93 per barel. Dampak melambungnya harga minyak telah dirasakan oleh Indonesia. Di tambah lagi naiknya harga pangan dan perlambatan ekonomi global telah membuat anggaran negara terancam. Hal ini bisa merembet langsung ke penderitaan rakyat. Pemerintah perlu merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih cepat dari yang ditentukan. Dalam usulan perubahan APBN 2008, pemerintah memperkirakan subsidi BBM bakal melonjak dari Rp 45,8 triliun menjadi Rp 116,8 triliun. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menekan subsidi BBM menjadi Rp 106,8 triliun. Hasil dari menekan subsidi BBM sebesar Rp10 triliun akan digunakan untuk subsidi program stabilisasi pangan, yang telah dicanangkan pemerintah, baru-baru ini.

Sulit memang pemerintah harus memberikan subsidi untuk bahan pokok yang amat penting bagi rakyat, yaitu energi dan pangan, akibat faktor eksternal. Pemerintah tentu tidak ingin rakyatnya sengsara maka diberlakukan subsidi.

Salah satu opsi pemerintah untuk menekan subsidi BBM sebesar Rp 10 triliun adalah pembatasan konsumsi BBM jenis premium, solar, dan minyak tanah. Untuk setiap kendaraan akan dibatasi pemakaian BBM. Walaupun belum final, namun ada pihak yang menyebutkan kendaraan pribadi di bawah 2.000 cc akan dijatah 10 liter per hari, kendaraan umum 25-30 liter, dan kendaraan pribadi di atas 2000 cc tidak diperbolehkan membeli premium, harus memakai BBM non-subsidi.

Pembatasan BBM ini memakai kartu kendali (smart card) yang ditempelkan di kaca depan mobil. Kartu ini dapat dibaca oleh alat pemindai untuk menecek sudah berapa liter BBM yang dikonsumsi.

Sepintas, sepertinya rencana yang diterapkan Mei mendatang ini bagus. Namun, sulit membayangkan apa yang akan terjadi nanti di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Antrean panjang pasti akan terjadi. Lalu, bagaimana dengan kesiapan SPBU membaca kartu pintar tersebut? Belum lagi cara pembagian kartu itu. Jumlah kendaraan bermotor di Jabodetabek dan Jawa Barat saja lebih dari satu juta. Bisa saja terjadi jual beli kartu. Bisa juga berlangsung jual beli BBM di antara pengemudi kendaraan bermotor. Pada akhirnya yang terjadi kekacauan.

Untuk menyiapkan kartu pintar paling tidak dibutuhkan waktu setahun, bukan dua bulan seperti sekarang. Perilaku konsumen kita pun harus diubah dan untuk itu survei perilaku sangat dibutuhkan.

Waktu berjalan terus, harga minyak dunia belum stabil dan subsidi terus membengkak. Untuk itu harus ada jalan keluar. Selain mempercepat dan memperbanyak program konversi minyak tanah ke elpiji, mengapa tidak dinaikkan harga BBM. Yang disubsidi hanya BBM untuk angkutan umum dan minyak tanah. Untuk mobil pribadi harga BBM diserahkan saja kepada mekanisme pasar, seperti yang diberlakukan terhadap Pertamax.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada awal harga minyak dunia naik sudah menegaskan tidak akan menaikkan harga BBM. Karena Pemilu 2009 tinggal setahun lagi maka kita bisa berasumsi keputusan soal BBM ini lebih banyak berdasarkan pertimbangan politis daripada ekonomi.

Harga energi memang mahal, karena itu kita harus hemat. Dengan memaksakan kebijakan pembatasan BBM pada Mei nanti, kita akan membayarnya lebih mahal kelak.