Oleh Achmad Deni Daruri
emilih gubernur bank sentral tidak semudah memilih seorang menteri, apalagi regulator pasar modal dan direksi sebuah bank. Gubernur bank sentral memiliki tanggung jawab lebih luas ketimbang menteri, karena bank sentral bertanggung jawab menentukan stabilitas ekonomi makro. Selain itu, gubernur bank sentral dituntut memiliki integritas yang tidak bersifat partisan.
Di negara-negara OECD (negara ekonomi maju), gubernur bank sentral tidak pernah dipilih dari mantan menteri. Argumentasinya, mantan menteri, walaupun tidak menjadi anggota partai politik, sebetulnya sudah menjadi agen politik partai penguasa yang menguasai kabinet pemerintahan suatu negara. Semakin lama ia menjabat sebagai menteri, mentalitasnya telah terbentuk menjadi bagian program politik dari pemerintah yang berkuasa.
Padahal, seorang gubernur bank sentral harus siap berkontradiksi dengan program pemerintah, yang mungkin didukung Dana Moneter Internasional (IMF) termasuk Bank Dunia, dalam rangka mencapai tujuan stabilitas ekonomi makro nasional. Dengan kata lain, gubernur bank sentral harus memiliki integritas manunggal yang independen, selain juga harus didukung keberanian untuk berkonflik dengan kepala pemerintahan.
Alan Greenspan (mantan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat/Federal Reserve/The Fed), misalnya, sudah memberikan contoh tersebut, di mana ia berani berbeda pandangan dan kebijakan dengan Presiden Amerika Serikat (AS).
Mantan Presiden AS, George Bush senior, pernah mengadu Greenspan dengan beberapa ekonom top, untuk memperlihatkan bahwa program pemerintah jauh lebih tepat ketimbang program The Fed. Dia tetap pada khitahnya yang amanah dalam menjalankan The Fed sebagai bank sentral yang kredibel, yang akhirnya berdampak pada tidak terpilihnya Bush senior pada pemilihan presiden.
Mengapa Greenspan berani seperti itu? Sebab, dia sangat paham dengan bidang yang digelutinya. Ia sangat memahami fungsi dari bank sentral.
Gubernur bank sentral juga harus paham terhadap pentingnya kebijakan moneter dalam mencapai tujuan stabilitas ekonomi makro. Terbukti, kebijakan Greenspan berhasil pada masa pemerintahan Bill Clinton, untuk menopang pertumbuhan ekonomi tinggi dan stabilitas ekonomi makro yang luar biasa.
Menstabilkan Harga
Ilmu moneter sendiri telah berkembang sangat pesat sehingga diperlukan seseorang yang bukan saja pernah belajar moneter, tetapi juga terus melakukan up-dating terhadap perkembangan ilmu itu sendiri.
Analogi yang cocok antara kebijakan moneter (bank sentral) dan kebijakan fiskal (departemen keuangan) adalah antara rem dan gas. Seseorang yang terbiasa menginjak gas cenderung tak menyukai rem.
Dalam kasus negara OECD juga, tidak ada gubernur bank sentral yang berasal dari birokrasi regulator pasar modal, apalagi direksi sebuah bank milik negara. Regulator pasar modal tak memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang ilmu moneter, selain kepentingannya juga berbeda. Regulator pasar modal berkepentingan agar harga aset (saham) dapat terus membubung tinggi, sementara gubernur bank sentral berorientasi pada stabilitas harga-harga. Semakin tinggi harga aset, artinya berpotensi menyebabkan harga-harga umum juga meningkat.
Instrumen kebijakan yang digunakan oleh pengelola pasar modal sangat berbeda dengan instrumen moneter untuk menstabilkan harga-harga. Dalam ilmu moneter tidak dikenal instrumen halting harga, seperti pada halting harga saham.
Konsep IPO (penjualan saham perdana ke publik) juga berbeda dengan konsep menciptakan uang. Konsep harga saham juga berbeda dengan konsep inflasi. Dan yang paling vital adalah, jangkauan publik dari pasar modal di Indonesia hanya sebesar jumlah investor di dalam negeri yang tak lebih dari satu juta orang, sedangkan jangkauan kebijakan moneter, seperti inflasi, dirasakan seluruh penduduk Indonesia.
Bagaimana dengan peluang direktur bank atau ahli perbankan sebagai gubernur bank sentral? Di sini kita melihat hal yang tidak jauh berbeda, karena di negara- negara OECD pun tidak ada satupun gubernur bank sentral yang berasal dari direksi bank dan/atau ahli perbankan. Direksi bank hanya paham masalah pengelolaan perusahaan, sedangkan gubernur bank sentral bukan hanya mengelola lembaga bank sentral, tetapi juga memahami kebijakan moneter dan kondisi ekonomi makro Indonesia. Direksi bank berkepentingan menyalurkan kredit, sedangkan gubernur bank sentral berkepentingan bahwa kredit yang disalurkan tidak menimbulkan inflasi.
Jadi daya pikir gubenur bank sentral lebih luas dan dalam ketimbang direksi bank. Apalagi, direksi bank pemerintah yang selalu disetir oleh program pemerintah tentu tak layak menjadi gubernur bank sentral yang independen. Begitu juga dengan ahli perbankan.
Fakta memperlihatkan bahwa ahli perbankan juga tidak ada yang laku sebagai gubernur bank sentral dalam kasus negara-negara OECD. Ahli perbankan hanya merupakan bagian kecil dari cakupan tugas bank sentral. Ahli perbankan tidak paham instrumen moneter untuk menciptakan stabilitas moneter. Jika ahli perbankan dipaksakan menjadi gubernur bank sentral, dipastikan bank sentral akan lebih terfokus mengurusi bank ketimbang mengurusi kestabilan ekonomi makro melalui stabilitas harga-harga umum.
Bidang perbankan hanyalah satu bagian kecil dari matra yang diperlukan untuk eksekusi instrumen moneter secara efektif. Seperti kata ahli moneter Milton Friedman, bahwa inflasi adalah semata-mata merupakan fenomena moneter. Jelas bahwa inflasi bukan merupakan fenomena perbankan, fenomena pasar modal, atau manajemen sebuah bank.
Hampir di seluruh bank sentral di negara OECD, gubernur bank sentral umumnya dipilih dari para anggota dewan gubernur, yang hampir selalu mengikuti jenjang senioritas yang tidak mempunyai masalah. Bank Sentral India, misalnya, Gubernur JV Reddy adalah bekas Deputi Gubernur yang paling senior. Di Bank Sentral Malaysia yang dikenal dengan Bank Negara Malaysia (BNM), Gubernur Tan Sri Zeti Akhtar Azis sebelumnya adalah Deputi Gubernur Senior.
Gubernur Bank Sentral Italia Mario Draghi, Gubernur Bank of Thailand Tharisa, Gubernur Reserve Bank of Australia Glen Stephens, Gubernur Banco Central ng Philipina Amanda Tetangco, Gubernur Bank of England Merphyn King, dan Gubernur Federal Reserve Ben Bernanke yang menggantikan Alan Greenspan, semuanya melalui kawah candradimuka sebagai ahli di bidang moneter, sebagai anggota Dewan Gubernur yang cukup lama, sebelum akhirnya ditunjuk menjadi gubernur.
Karena itu, Gubernur Bank Indonesia yang baru haruslah seorang yang ahli dalam bidangnya, yaitu moneter. Selain itu, tentunya harus memiliki integritas yang tinggi sehingga tak mudah diintervensi. *
Penulis adalah Presiden Direktur Center for Banking Crisis