SP/Charles Ulag
Ketua Dewan Suro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdurrahman Wahid (tengah), bersama Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar (kanan), dan Ketua Umum DPP Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (DPP PPKB), Badriyah Fayumi hadir pada pelantikan DPP-PPPKB periode 2007-2012, di Jakarta, Sabtu (9/2).
[JAKARTA] Ketua Umum Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Sutrisno Bachir menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya datang sendiri menjawab interpelasi DPR soal skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pandangan Gus Dur dan Sutrisno dinyatakan secara terpisah pada Sabtu (8/2) dan Minggu (9/2) menyusul rencana Yudhoyono yang akan mengutus para menteri dalam menjawab pertanyaan DPR.
"Interpelasi itu suatu cara DPR berkomunikasi dengan pemerintah. Jadi harus datanglah," kata Gus Dur kepada wartawan di sela-sela pelantikan dan orientasi DPP Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB) di Jakarta.
Dikatakan, jika Presiden Yudhoyono tidak mau datang atau mewakilkan kepada para menteri berarti tidak menghormati Undang Undang Dasar (UUD).
Semasa menjadi Presiden RI, Gus Dur hadir sendiri menjawab interpelasi DPR pada tahun 2000, yang kemudian menjadi awal kejatuhannya dari kursi kepresidenan.
Secara terpisah, Sutrisno juga mendesak agar Yudhoyono hadir karena momentum tersebut lebih penting dibanding menciptakan lagu atau menyanyi.
Kehadiran Presiden Yudhoyono menjadi penting bagi tegaknya hukum di negeri ini, terutama komitmen dan konsistensi pemerintah dalam penegakan hukum. "Tapi ya itulah Presiden kita yang kadang-kadang mempunyai pandangan yang berbeda. Kadang-kadang menciptakan lagu atau nyanyi lebih penting dibandingkan hadir di acara-acara DPR," kata Sutrisno Bachir di Pasuruan, Jawa Timur, seusai mengikuti acara Mlaku Bareng yang digelar Ketua Umum GP Ansor Saifullah Yusuf.
PAN sendiri, katanya, konsisten untuk membongkar kasus BLBI ini, termasuk dalam interpelasi yang diprakarsai Fraksi PAN DPR.
Sementara itu, ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Pande Radja Silalahi kepada SP di Jakarta, Senin (11/2) menyatakan hadir tidaknya Presiden Yudhoyono bukanlah ukuran penyelesaian BLBI. Yang paling penting adalah ada kesamaan pandangan DPR dan Pemerintah dalam menyelesaikan kasus tersebut. Misalnya menyeret siapa pun yang terlibat dalam kasus itu, termasuk dari partai mana pun mereka. Pemerintah dan DPR jangan bikin hura-hura dengan kasus BLBI tersebut.
"Saya pikir kehadiran Presiden tidak menjadi ukuran.Tetapi bagaimana hak itu dijawab. Itu paling penting.Yang paling penting, bagaimana kesamaan pandang untuk menyelesaikan masalah BLBI itu. Memang sebaiknya Presiden datang," ujarnya. [A-21/Y-3]