SP/Stefy Thenu
Wartawan senior, yang juga Ketua Dewan Redaksi "Suara Pembaruan", Sabam Siagian (kanan) menerima Lifetime Achievement Award dari Ketua Umum PWI Pusat Tarman Azzam, dalam acara penutupan Hari Pers Nasional (HPN) di Semarang, Sabtu (9/2).
[JAKARTA] Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa era beredel terhadap media massa tidak akan hidup lagi di Indonesia. Sebab, hal itu bertentangan dengan semangat demokrasi.
Untuk itu, pers harus melakukan koreksi diri dan mampu membedakan sendiri mana yang layak dimuat dan tidak. Hal itu ditegaskan Presiden Yudhoyono dalam sambutannya pada acara puncak peringatan Hari Pers Nasional 2008 di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (9/2).
Presiden Yudhoyono mengaku bahwa dia adalah orang yang percaya bahwa sensor terbaik dilakukan oleh media massa sendiri. Namun, Presiden bertanya kepada insan pers, sejauh mana self sensor itu dilakukan oleh mereka.
Presiden juga menekankan perlunya refleksi oleh kalangan pers agar bergerak pada arah yang benar. Sejumlah pertanyaan reflektif dikemukakan Presiden pada saat itu, misalnya, sejauh mana pers dan media massa bisa memberi sumbangan lebih besar bagi kemapanan demokrasi.
Presiden juga menekankan agar insan pers tidak meninggalkan idealisme para pejuang pers. Presiden mengingatkan jangan sampai idealisme mereka luntur oleh industrialisasi pers dan keberpihakan kepada kepentingan kelompok tertentu.
Pada kesempatan itu Presiden berterima kasih karena selalu dikritik pers. Tetapi, dia meminta agar dosis kritik pers pas sehingga bisa menyembuhkan. Kritik itu jangan hanya kepada Presiden yang saat ini menjabat, tetapi juga untuk pemerintahan di masa yang akan datang.
Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Taman Azam dalam sambutannya menyampaikan penghargaan kepada Presiden Yudhoyono yang mau berdialog dengan pers dan menggunakan hak jawab atas pemberitaan media massa yang merugikan.
Dia berharap sikap seperti itu menjadi contoh bagi pihak lain untuk mengutamakan hak jawab ketimbang menempuh jalur hukum terhadap pemberitaan media massa yang merugikan.
Sementara itu, Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) mendesak pemerintah untuk segera menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) yang dikenakan terhadap surat kabar. PPN atas penjualan dan produksi surat kabar telah menjadi penghambat penerbit untuk mengembangkan oplah.
Ketua Harian Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) Pusat M Ridlo Eisy mengungkapkan dalam dua dasawarsa terakhir media cetak mengalami tantangan yang sangat besar.
Oplah harus meningkat, sedang biaya produksi, khususnya biaya kertas dan bahan baku cetak terus membumbung.
"PPN atas penjualan dan produksi koran sangat memberatkan penerbit dalam mengembangkan jumlah oplah. [A-21/142/S-27]