[JAKARTA] Partai Golkar bisa saja mengusung ketua umumnya, Jusuf Kalla sebagai calon presiden (capres) pada pemilihan presiden (pilpres) 2009. Hal itu bisa terjadi jika perolehan suara Partai Golkar pada Pemilu (legislatif) 2009 cukup signifikan dan perolehan Partai Demokrat turun.
Jusuf Kalla juga bisa menjadi capres, jika kinerja Presiden Yudhoyono dinilai gagal oleh rakyat, tercermin dari survei atau polling. Hal itu dikatakan Ketua DPP Partai Golkar Burhanuddin Napitupulu kepada SP di Jakarta, Minggu (10/2). Dia ditanya soal wacana duet Yudhoyono-Kalla untuk diusung kembali pada Pilpres 2009.
"Memang pilihan pertama masih Yudhoyono-Kalla adalah maju kembali nanti," kata Burnap, panggilan Ketua Koodinator Bidang Tenaga Kerja DPP Partai Golkar itu.
Karena itu, Partai Golkar sampai saat ini belum menentukan sikap apa pun atas capres-cawapres di Pilpres 2009. Partai Golkar baru akan menetapkannya seusai Pemilu 2009 atau paling cepat April-Mei 2009 nanti.
Duet Yudhoyono-Kalla memang mensyaratkan beberapa hal, yakni Partai Golkar dan Partai Demokrat memperoleh suara signifikan di Pemilu 2009. Juga tidak ada turbulensi ekonomi, selain terpaan rumor dan persoalan yang dipersonifikasikan kepada Presiden Yudhoyono.
Namun, jika yang terjadi adalah Partai Golkar memperoleh suara signifikan namun tidak diikuti Partai Demokrat, jajaran Partai Golkar sudah pasti berpikir lain. Di Golkar banyak kader dan nama yang bisa diusung, baik untuk menjadi capres atau cawapres.
Kerja Keras
Untuk itu, ujar Burnap, langkah tepat yang harus dilakukan adalah Partai Golkar dan Partai Demokrat harus bekerja keras agar memperoleh suara signifikan pada pemilu mendatang. Langkah ini yang bisa membuat duet Yudhoyono-Kalla tetap bisa dipertahankan.
Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Rully Chairul Azwar mengatakan sampai saat ini, berdasarkan berbagai survei, duet Yudhoyono-Kalla memang yang paling kuat dan paling realistis untuk dicermati. Namun, DPP Partai Golkar belum menentukan sikap dan menunggu hasil Pemilu 2009. "Atau, sekitar April 2009 kami akan menyatakannya," kata dia.
Sementara dalam pandangan mantan Ketua Umum Partai Golkar periode 1999-2004, Akbar Tandjung, wacana yang dimunculkan tentang Yudhoyono-Kalla hanya menunjukkan Partai Golkar masih berorientasi pada kekuasaan, terutama di kalangan para elitenya.
"Mestinya, kan, berpikir bagaimana membangun partai, mengkonsolidasikan kekuatan, mempertahankan kemenangan pada Pemilu 2004, bukan bicara soal kekuasaan atau siapa memperoleh apa," kata Akbar.
Setelah Pemilu
Akbar menilai ada kepentingan dengan dimunculkannya wacana duet Yudhoyono-Kalla tersebut. "Saya tidak tahu kepentingan apa, namun wacana itu dimunculkan juga untuk melihat reaksi masyarakat. Namun, seharusnya institusi partai lebih utama ketimbang urusan orang per orang seperti ini," kata dia.
Di tempat terpisah, Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum mengatakan partainya akan menentukan pasangan calon presiden dan wapres setelah pemilu legislatif. PD akan menetapkan waktu untuk berpikir, membahas, dan menetapkan pasangan calon.
"Sekarang belum ada calon definitif. Belum waktunya menentukan pasangan calon," ujar Anas. Menurut dia, PD dan partai lain masih harus menunggu hasil pemilu legislatif.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, A Mubarok mengemukakan jika negara ini stabil, idealnya duet Yudhoyono-Kalla tetap diberi kesempatan untuk memimpin untuk kedua kali.
"Pada prinsipnya Partai Demokrat tidak keberatan jika duet Yudhoyono-Kalla tetap dipertahankan. Bahkan, kami berterima kasih kalau Yudhoyono dicalonkan oleh partai lain, seperti Golkar," kata dia. [IGK/Y-3/M-16]