SUARA PEMBARUAN DAILY

KB Gagal, Negara Harus Siapkan Rp 55,6 Triliun

Data perkiraan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang dikutip dari data tiap provinsi, diperkirakan pada 2015 jumlah penduduk Indonesia dapat mencapai 247,5 jiwa. Jika target program KB berhasil mencapai 0,5 persen setiap tahun, maka estimasi angka pertambahan penduduk Indonesia dapat ditekan hingga 230 juta jiwa pada tahun 2015, atau 17 juta jiwa dalam tujuh tahun.

Pada penelitian yang dilakukan oleh pakar kependudukan dari Universitas Indonesia Ascobat Gani terhadap penduduk DKI Jakarta pada kurun waktu 1990-2000, ditemukan bahwa warga Jakarta berhasil mencegah angka kelahiran sebesar 1.818.270 jiwa.

Dia mengasumsikan, jika kelahiran tak dapat dicegah, maka pemerintah harus mengeluarkan dana Rp 2,59 triliun untuk pendidikan dasar dan Rp 3,3 triliun untuk pelayanan kesehatan dasar.

Jika penelitian tersebut diterapkan pada pertumbuhan secara nasional pada 2015, maka penekanan 17 juta jiwa penduduk dapat menekan pengeluaran pemerintah sampai Rp 55,60 triliun, yaitu Rp 24,45 triliun untuk pendidikan dasar dan Rp 31,15 triliun untuk biaya kesehatan.

Namun, jika program KB pada 2015 tidak berhasil dilaksanakan maka estimasi peningkatan jumlah penduduk dapat melonjak hingga mencapai angka 300 juta jiwa.

Hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan fenomena ledakan jumlah bayi atau "Baby Boom", yakni kelahiran bayi tidak dapat dikontrol.

BKKBN menyebutkan, laju pertumbuhan penduduk mulai berkurang dari 1,34 persen pada 2000-2005 menjadi 1,27 persen pada 2005-2010. Data estimasi angka kelahiran total (TFR) menurut provinsi tahun 2000-2025 memperlihatkan adanya penurunan dari 2,276 persen pada tahun 2002 menjadi 2,177 persen pada 2007.

Hal itu membuktikan bahwa faktor penggunaan alat kontrasepsi berperan penting dalam mengurangi laju pertambahan penduduk. Data BKKBN juga memperlihatkan adanya peningkatan peserta baru KB setiap bulan. Data terakhir pada November 2007 menunjukkan, 526.433 pasangan usia subur (PUS) tercatat sebagai peserta KB baru, atau meningkat dari 402.506 PUS pada bulan sebelumnya.

Walaupun terlihat adanya peningkatan, di beberapa daerah tertentu penggunaan alat kontrasepsi masih sulit disosialisasikan. Di dua provinsi baru, yakni Maluku Utara dan Papua Barat, pencapaian peserta baru alat kontrasepsi merupakan yang terendah dari provinsi lainnya. Di provinsi Papua Barat, pertambahan pengguna kontrasepsi pada November 2007 hanya 604 PUS dibandingkan dengan provinsi kecil seperti Bali yang dapat mencapai 4.387.

Angka kelahiran total tahun 2007 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan yang terkecil, yaitu 1,373 dibandingkan dengan Papua sebesar 2,761, Sulawesi Utara 1,909, dan Maluku 2,751. Hal ini membuktikan bahwa perkembangan penggunaan alat kontrasepsi di daerah timur Indonesia lebih sulit ketimbang penggunaan di bagian barat Indonesia.

Desentralisasi

Menurut penjelasan staf humas BKKBN, Sofyan Zakaria, hal tersebut dapat disebabkan berbagai hal, antara lain sulitnya akses untuk menjangkau masyarakat di daerah tertentu, khususnya yang berada di pedalaman. Ia juga menyebutkan bahwa sejak adanya desentralisasi pemerintahan, maka tenaga petugas lapangan KB menjadi semakin berkurang.

"Di beberapa daerah tertentu, pemerintah daerah masih kurang memperhatikan masalah pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk menekan jumlah penduduk. Selain itu, masih ada masyarakat yang memiliki pandangan bahwa penggunaan alat kontrasepsi tidak sesuai dengan budaya dan kepercayaan mereka," ucapnya.

Angka harapan hidup di juga naik menjadi 69,8 tahun pada 2007, atau naik dari 67,8 tahun pada 2002, dan diharapkan mencapai 73,6 tahun pada 2022. "Angka tersebut didapatkan dengan asumsi bahwa tingkat kesehatan masyarakat akan semakin meningkat setiap tahun," tuturnya.

Jika penggunaan alat kontrasepsi dapat ditingkatkan dan angka harapan hidup masyarakat Indonesia dapat terus bertambah, maka beban biaya negara untuk pendidikan dan kesehatan juga semakin diringankan. Target Millennium Development Goals (MDGs) untuk pemenuhan pendidikan, kesehatan ibu dan anak, serta pengurangan angka kemiskinan juga dapat direalisasikan. [CAT/S-26]


Last modified: 10/2/08