[JAKARTA] Menteri Pertanian, Anton Apriyantono yakin Indonesia mampu mengatasi persyaratan ketat yang akan diterapkan parlemen Uni Eropa terhadap produk biofuel Indonesia. Saat dihubungi SP, di Jakarta, pekan lalu, Mentan mengatakan Indonesia siap menerapkan prinsip-prinsip pengembangan sawit yang ramah lingkungan.
Sehingga tidak ada alasan bagi UE untuk menolak sawit Indonesia dan produk turunannya. Pemerintah juga akan melanjutkan kampanye sawit Indonesia di Eropa untuk lebih meyakinkan mereka bahwa produk sawit Indonesia tidak merusak lingkungan. Lebih lanjut Mentan mengatakan, penerapan persyaratan yang ketat bisa menjadi alat pembatas jumlah poduk biofuel dari sawit yang di ekspor. Hal itu sejalan dengan keinginan pemerintah untuk mengutamakan penggunaan sawit untuk pangan terutama minyak goreng.
Sedangkan untuk energi, pemerintah mendorong sumber-sumber energi non pangan yang berlimpah di Indonesia. "Kami siap membantu dari sisi riset dan penyediaan benih unggul," ujar Anton.
Sebelumnya Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) mengeluhkan sikap diskriminatif parlemen UE terhadap biofuel dari sawit. Untuk sawit diterapkan persyaratan yang ketat, sedang untuk minyak kanola (rapeseed) tidak, ujar Sekjen Aprobi, Paulus Tjakarwan.
Syarat-syarat yang dimasukkan dalam draft undang-undang biofuel UE sangat memberatkan produsen biofuel sawit sehingga sulit dipenuhi. Hal itu dinilai akan menghambat ekspor biofuel Indonesia, ujar Paulus.
"Kita bisa saja memenuhi semua persyaratan, namun biayanya sangat mahal. Dampak harga biofuel kita menjadi mahal dan sulit bersaing," keluhnya.
Saat ini volume ekspor biofuel sawit Indonesia ke mencapai 665 ribu ton per tahun atau 95 persen dari total produksi. Pasar Eropa sangat besar karena UE akan menerapkan kebijakan 5 persen BBM mereka berasal dari bioefuel.
"Tahun 2006 saja, konsumsi biofuel Eropa mencapai 5,5 juta ton. Tahun 2020 diproyeksikan konsumsi biofuel Eropa mencapai 20,2 juta ton," tutur Paulus. [L-11]