Christianto Wibisono
enteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diundang mengikuti pertemuan G-7 bersama Menlu Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Tokyo dan diliput oleh stasiun televisi Tiongkok, CCTV. Ini berarti Indonesia masuk kekuatan yang diperhitungkan oleh G-7. Dean Lee Kuan Yew School of Public Policy Kishore Mahbubani, yang termasuk dalam daftar 100 intelektual dunia terkemuka versi Forbes, menulis buku The New Asian Hemisphere, yang menjabarkan kebangkitan Asia menggeser dominasi Barat untuk kembali pada posisi sebelum era kolonial. Pada 1000 Masehi, PDB Asia 70,3 persen dunia, sedang Eropa Barat hanya 8,7 persen. Setelah revolusi industri pada 1820 Asia merosot di bawah 60 persen Eropa, yang melonjak ke hampir seperempat. Pada krisis moneter 1998, PDB Eropa Barat 20,6 persen sedang Asia mulai menanjak ke 37,2 persen. Menurut proyeksi Goldman Sachs, pada 2050 Tiongkok, AS, India, dan Jepang adalah empat besar dunia.
Pada 1896, Jepang melaksanakan Restorasi Meiji, mengubah Jepang feodal yang stagnan menjadi Jepang modern. Dalam tempo satu generasi armada Jepang di bawah Laksamana Togo berhasil mengalahkan armada kulit putih Rusia di Selat Tsushima pada 1905. Hanya perlu tiga tahun untuk merangsang bangkitnya semangat modernisasi di kalangan priyayi di Jawa yang mendirikan Boedi Oetomo pada 1908 atau tiga tahun sebelum DR Sun Yat Sen memimpin revolusi demokratis pertama di Tiongkok dengan partai Kuo Min Tang, KMT, menggulingkan dinasti Mancu menjadi Republik Tiongkok pada 10 Oktober 1911. Uji coba sistem politik dan model pembangunan komunisme di RRT gagal total.
RRT membuka sistem ekonomi dengan tetap mempertahankan politik monolitik, sedang India dengan sabar meniti demokrasi, yang sekarang mulai memetik hasilnya. Mengutip studi mantan Menkeu AS Larry Summers, Mahbubani menyatakan bahwa Revolusi Industri hanya meningkatkan pertumbuhan PDB Eropa/AS dengan 50 persen dalam satu generasi. Sedang pertumbuhan Asia mungkin 10.000 persen dalam satu usia harapan hidup manusia.
The Economist menjadi acuan Yayasan Indonesia Forum untuk meramalkan bahwa Indonesia akan menjadi satu dari lima besar ekonomi dunia pada 2030. Bagaimana Indonesia akan berperanan dalam dunia versi Mahbubani berupa Restorasi Asia jilid II? Hanya kepemimpinan arif bijaksana, tangguh, cerdik, berwibawa dan berbobot moral yang mampu memotivasi perubahan tingkah laku bangsa Indonesia bisa memimpin bangsa ini secara kompetitif dalam proses Restorasi Asia jilid II, seabad setelah Restorasi Asia I di zaman Togo, Boedi Oetomo, dan Kuo Min Tang
Persaingan
Kepemimpinan yang lahir dari persaingan di mana meritokrasi merupakan kriteria penting adalah prasyarat keberhasilan bangsa Indonesia. Selama ini dirasakan kesulitan membuka peluang bagi calon independen berbobot untuk tampil sebagai calon presiden (capres) efektif dan proaktif. Masyarakat Indonesia telah mengalami kekecewaan terhadap rezim partai politik era pasca Reformasi. Terutama karena partai politik di Indonesia masih melestarikan pola feodal otoriter, model Soeharto - Golkar. Partai seolah didirikan sebagai domain kultus perorangan yang tidak melahirkan institusi yang sehat dan mandiri dengan kaderisasi yang mengutamakan meritokrasi sebagai saringan jenjang kepemimpinan yang berbobot.
Partai dikenal sebagai "monster" yang memungut dana pra-seleksi bagi calon bupati, wali kota, gubernur, dan presiden dalam jumlah fantastis, sehingga semakin menyuburkan virus money politics yang membelit elite nasional Indonesia.
Di AS, capres Obama muncul dari posisi yunior dengan penuh keyakinan dan percaya diri dan menembus batas SARA yang di Indonesia masih bertumpu pada mayoritas Jawa sehingga Jusuf Kalla merasa "minder" untuk mencalonkan diri. Tokoh Golkar, Muladi, sudah mulai melempar wacana bahwa Golkar meskipun menang lebih baik tetap rela menjadi Wapres dalam duet dengan Presiden Yudho- yono.
Sudah tiba saatnya Indonesia memperkenalkan cara berpolitik baru dengan partai yang memberikan peluang kepada capres independen atau pendatang yunior, seperti Obama, untuk bersaing secara adil, bersih, efektif dan proaktif.
Di AS yang disebut Ketua Komite Nasional Demokrat atau Komite Nasional Republik bukan capres, tapi mengatur persaingan para capres secara elegan dan independen, yang langsung diadu dalam primaries menuju konvensi tanpa broker pimpinan partai..
Dalam pengelolaan ekonomi juga masih terdapat sisa-sisa SARA yang sangat mengganggu percepatan pertumbuhan ekonomi agar kita tidak ketinggalan dalam Restorasi Asia jilid II. Posisi Indonesia pada Restorasi Asia II tentu harus bisa menjawab di mana peranan Indonesia pada pergeseran kekuatan dunia dari AS ke Tiongkok, India, dan Jepang.
Kita sekarang tentu tidak berbicara tentang perang zaman Laksamana Togo, melainkan, misalnya, tentang bagaimana mengamankan salah satu selat tersibuk sedunia, Selat Malaka, demi kepentingan nasional Indonesia atau regional ASEAN. Tiongkok dan Jepang sangat berkepentingan dengan Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok, sebab lalu lintas migas dari Timur Tengah harus melalui Selat Malaka. Atau jika Selat Malaka tertutup karena pencemaran, pendangkalan atau kemacetan dan kemungkinan tabrakan, maka Selat Sunda dan Lombok akan menjadi alternatif.
Di zaman Bung Karno secara menggebu-gebu sudah dipidatokan mau membangun jembatan menghubungkan Sumatera, Jawa, Bali sampai ujung Nusa Tenggara. Di zaman Soeharto, Habibie menghidupkan kembali mimpi Bung Karno dengan proyek Trinusa Bima Sakti, yang tetap saja mimpi belaka. Seluruh investasi teknologi tinggi Habibie menjadi mubazir termasuk hobi membuat pesawat terbang, PT IPTN sekarang PT DI.
Di zaman Reformasi ini karena keterbatasan kemampuan APBN maka diundang peranan swasta dalam dan luar negeri untuk mega proyek. Tapi, semuanya terbentur pada masalah kepastian hukum dan kemauan politik. Akibatnya, secara makro kita melihat betapa arus dana dari negara surplus dana, seperti, Asia Timur dan Timur Tengah malah dipakai untuk menyelamatkan bank-bank AS dan Eropa gara-gara krisis kredit properti di AS.
Duet Yudhoyono - Kalla harus segera mengisi sisa satu setengah tahun masa jabatan dengan gebrakan konkrit, kalau masih ingin dipilih lagi. Dalam konteks inspirasi dan motivasi sejarah, 2008 ini bisa dijadikan momentum mendesak untuk mewujudkan program konkret bagi masyarakat.
Presiden Bush dan Kongres AS mengucurkan US$ 179 miliar untuk menghadang resesi. Mumpung Menkeu Sri Mulyani menjadi bintang pujaan G-7 di Tokyo mestinya bisa dipakai untuk mengimbau konglomerat G-7 agar secara konkret menanamkan investasi proyek yang memerlukan kerja sama strategis lintas negara. Sejak zaman Gus Dur poros Jakarta -Beijing sudah diproklamirkan kembali, tapi pelaksanaan teknisnya tersendat di kalangan birokrasi dan faktor SARA. Siapa yang akan menikmati proyek ini, apakah elite kerabat, kroni, atau lu lagi lu lagi. Proyek Jembatan Selat Sunda, misalnya, menjadi ujian apakah figur pemrakarsa (trio Tomy Winata, Surya Paloh dan Siswono Yudo Husodo) menjadi halangan atau Indonesia sudah siap untuk menerapkan meritokrasi tuntas di segala bidang.
Kalau cara berpikir prasangka negatif masih dominan, maka Indonesia tidak akan mempunyai peluang memiliki seorang Obama. Atau mengelola dana seperti Sovereign Wealth Fund Dunia Ketiga yang secara profesional berhasil mengembangkan aset nasional. Kalau kita tidak menghargai prestasi orang atas dasar meritokrasi, tapi terus mencurigai atas dasar prasangka, maka bangsa ini akan ketinggalan dalam Restorasi Asia II. Berarti elite Indonesia 2008 lebih "achterlijk" dari elite 1908.
Penulis adalah pengamat masalah nasional dan internasional