iso rumongso, ojo rumongso biso adalah filosofi Jawa yang diterapkan betul oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam banyak sisi kehidupannya, terutama sebagai Raja dari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (biasa disebut Keraton Yogyakarta) dan juga sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Artinya, filosofi Jawa itu adalah, cobalah bisa merasa, bukan merasa bisa.
Namun disadarinya pula, yang terjadi justru kebalikannya, rumongso biso nanging ora biso rumongso, yakni merasa bisa tetapi tidak bisa merasa. "Mungkin hanya di Indonesia yang banyak capres (calon presiden, Red)-nya karena banyak orang yang merasa mampu tapi tidak mampu merasa," kata Sri Sultan yang punya banyak nama sebutan di antaranya Sinuhun Ndalem dan HB X ketika berkunjung ke Kantor Suara Pembaruan, Selasa (5/2) siang. Dalam perbincangan lebih dari dua jam namun terasa masih kurang, Ngarso Ndalem -sebutannya yang lain- menjawab banyak pertanyaan, juga menjelaskan banyak hal, termasuk yang sebagian dimintanya off the record, mulai dari filosofi keraton yang dipimpinnya sejak 7 Maret 1998 sampai soal otonomi daerah, diperbincangkan dalam pertemuan tersebut. Sri Sultan juga menjelaskan mengapa tidak melakukan poligami meskipun punya hak untuk itu dan dengan alasan pewarisan takhta. Juga tentang pengabdiannya yang seumur hidup, bukan sekadar periodik sebagaimana jabatan publik lainnya yang berdampak pada penyikapannya terhadap kekuasaan.
Berikut antara lain petikan perbincangan itu:
Nama Sultan banyak disebut sebagai layak menjadi calon presiden di Pemilu Presiden (Pilpres) 2009. Apa tanggapan Sultan?
Saya tidak mungkin mendekati ketua partai dan minta saya dicalonkan. Itu tidak mungkin saya lakukan, katanya tegas. Menurut saya, kekuasaan adalah pengabdian dan tidak diperebutkan sebagaimana terjadi saat ini. Kekuasaan adalah arena pengabdian. Seperti pengabdian seumur hidup saya sebagai raja di Yogyakarta.
Karena itu katanya, posisi presiden bukan tujuan yang akan saya raih dengan merebut atau bersaing mem-babi buta.
Tapi Sultan pernah menyatakan akan berkiprah di kancah nasional saat peringatan ulangtahunnya yang ke-61, 7 April 2007, di Keraton Yogyakarta bukan?
Itu niat saya untuk menyumbangkan pemikiran dan tenaga bagi kepentingan bangsa dan negara. Kekuasaan adalah amanah. "Ya kalau rakyat memberi amanah, saya terima, kalau ada partai yang mendekati saya dan bertanya apa Sultan mau dicalonkan dan ada potensi untuk itu, saya akan pertimbangkan.
Pertimbangan itu pun harus matang dan bukan sekadar merasa mampu menjadi presiden. Maka adalah kekonyolan, jika kemudian saya membentuk atau mendirikan parpol untuk dijadikan kendaraan menuju posisi presiden. Jangan saya yang menilai diri saya, tetapi harus orang lain.
Diceritakan, dirinya pernah di- undang Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR, untuk menyampaikan visi dan misinya, tentunya secara informal. Namun sampai saat ini Sri Sultan belum menyatakan sikap resminya dan memilih berhati-hati. Sri Sultan menilai, persoalan capres di negeri ini bukan sekadar siap atau tidak siap. Toh banyak orang yang merasa bisa dan merasa siap.
Namun Sri Sultan mengaku khawatir, selama proses pemilihan seperti sekarang ini, pilpres dan pilkada secara langsung dan membuat orang bisa maju tanpa persyaratan kualitatif, yang dihasilkan adalah manajer, bukan pemimpin. Seorang manajer memang tidak pernah bisa dituntut melakukan perubahan.
Sri Sultan menilai persoalannya adalah mekanisme yang belum sempurna saat ini. Parpol sebagai pihak yang berhak mengajukan calon, baik capres maupun cagub atau cabup, masih lebih mementingkan urusan uang. Siapa yang punya uang banyak, dialah yang dicalonkan oleh parpol.
Padahal seharusnya parpol justru memiliki kemampuan mengidentifikasi kinerja presiden selama lima tahun. Kekurangan dan kelebihannya, peningkatan atau penurunan orang miskin, pengangguran dan soal pangan yang tidak cukup. Juga soal strategi dan reformasi birokrasi. Parpol juga perlu mengetahui tantangan bangsa dan negara ke depan, misalnya selama lima tahun mendatang akan seperti apa.
Untuk itu parpol kemudian menetapkan capres seperti apa yang dinilai mampu menangani dan mengatasi berbagai persoalan tersebut. "Saya yakin jika itu yang terjadi, yang keluar adalah seorang leader. Tapi sekarang kan nggak seperti itu, lha parpolnya saja nggak tahu tantangan masa depan," katanya.
Berkaitan dengan itu, sebetulnya apa permasalahannya?
Persoalannya adalah wawasan, visi dan misi seseorang yang tidak pernah diuji oleh parpol. Maka kita dapatnya hanya manajer tak terkecuali SBY. Kita dapatnya manajer SBY dan kalau begitu jangan nuntut perubahan karena dia juga tidak berhak menuntut perubahan.
Apa arti leader sebenarnya?
Leader adalah pembuat sejarah untuk bangsanya. Bukan setiap hari muncul di media massa. Itu seorang selebritis! Jadi seorang leader itu nggak muncul di pers ya nggak usah mempertanyakan. Jangan malah ditanya kenapa tidak jadi headline? Itu kan selebritis!
Jadi kita perlu perubahan sistem?
Bukan perubahan sistem yang harus dilakukan saat ini. Justru dengan pengalaman demokrasi yang sudah berlangsung beberapa kali masyarakat tidak lagi tertarik pada kemasan bagus semata. Kalau pun parpol tetap belum menyadari bahwa isi lebih penting daripada penampilan atau citra, saya yakin pers, LSM dan kalangan non parpol lain mampu mengerti soal itu.
Tentang hal itu, dicontohkan Sri Sultan, soal kemiskinan yang di masa Orde Baru berkriteria berpenghasilan Rp 10.000 per hari. Namun kriteria orang miskin saat ini adalah berpenghasilan Rp 175 ribu per bulan. Dengan begitu memang orang miskin menjadi berkurang. Namun Sri Sultan menilai hal itu sama sekali tidak realistis dan hanya menunjukkan soal citra keberhasilan semata. Bukan keberhasilan nyata mengurangi kemiskinan.
Sri Sultan sendiri menyatakan tidak akan berhenti bersikap kritis jika "kejadian terulang lagi". Maksudnya, jika Presiden Yudhoyono mengulang kesalahan Presiden Gus Dur dan Presiden Megawati, atau pemerintahan siapa pun, Sri Sultan akan mengingatkannya.
Pewawancara: YW Nugroho