[BATAM] Penilaian mengenai krisis kepemimpinan di Indonesia saat ini hanyalah sebatas pernyataan-pernyataan saja. Hal itu sudah terjadi sejak masa kepemimpinan Presiden Habibie, Gus Dur, Megawati, hingga Yudhoyono kini.
Demikian dikemukakan Ketua DPP Partai Golkar Muladi di sela-sela acara silahturahmi Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla dengan tokoh masyarakat dan kader Golkar se-Kepulauan Riau, Kamis (7/2) malam.
Muladi yang juga Gubernur Lemhannas meminta berbagai pihak objektif dalam menilai suatu pemerintahan. "Haruslah diakui bahwa pemerintahan duet Yudhoyono-Kalla membawa kemajuan. Karena itu, saya yakin penilaian adanya krisis kepemimpinan hanya sebatas pernyataan saja," ujarnya menanggapi pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X bahwa Indonesia mengalami krisis pemimpin.
Pada kesempatan sama, Ketua Umum DPP Golkar Jusuf Kalla mengatakan, jika seorang pemimpin ingin dinilai baik dan mampu, sudah barang tentu harus melakukan hal-hal yang baik dan bisa memajukan kesejahteraan rakyatnya. "Semua itu tergantung dari apa yang kita perbuat selama memimpin," tegas Kalla.
Ketua Fraksi PPP DPR, Lukman Hakim Saifuddin meminta pemimpin yang telah mendapat kesempatan memimpin bangsa ini untuk berjiwa besar, merelakan tongkat kepemimpinan kepada kaum muda agar ada kaderisasi. Krisis pemimpin di negara ini, sangat bergantung pada jiwa besar pemimpin sebelumnya untuk memberi peluang dan kesempatan bagi generasi muda.
"Memasuki era reformasi, kita memang menghadapi persoalan yang luar biasa kompleks yang menyebabkan ukuran kepemimpinan menjadi relatif dan ini tidak bisa dilihat dari pemimpinnya semata," kata Lukman.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Sutrisno Bachir mengatakan, konsekuensi dari demokrasi yang menerapkan pemilihan presiden atau kepala daerah secara langsung adalah belum tentu memperoleh pemimpin yang terbaik. Karena itu, PAN selalu menggabungkan tokoh berkualitas dan populer dalam menentukan kandidat di pilpres atau pilkada.
Sutrisno Bachir mengakui adanya dilema antara kualitas dan populer. "Tapi bagi PAN jelas, tidak pernah menyebut orang atau kandidat yang hanya punya uang, karena yang kami lihat adalah kualitas," katanya.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), A Muhaimin Iskandar juga mengakui, unsur popularitas masih dominan dalam menentukan calon presiden maupun calon kepala daerah. Namun popularitas semata, apalagi ditambah politik uang, justru merugikan. [M-16/L-10/Y-3]