[JAKARTA] Sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) ternama hanya menyiapkan separuh dari daya tampung untuk calon mahasiswa lewat jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB). Bahkan, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta hanya menyediakan 18 persen.
Meskipun demikian, tetap ada PTN yang menyediakan lebih banyak kursi lewat SPMB, seperti Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar yang mencapai 80 persen dan Universitas Indonesia (UI) sebanyak 56 persen.
Semakin sedikitnya kursi yang disediakan PTN lewat jalur SPMB membuat calon mahasiswa dari keluarga berpenghasilan pas-pasan harus bertarung sengit agar bisa kuliah dan sebagian dari mereka akhirnya mendapat keringanan biaya. Sebaliknya, calon mahasiswa dari keluarga berpenghasilan besar memiliki pe- luang lebih besar kuliah di PTN melalui jalur khusus.
Demikian benang merah wawancara SP dengan Wakil Rektor UGM Retno Sumarminingsih, Rektor Unhas Makassar Idrus Andi Paturusi, Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Medan Chairuddin, Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Ganjar Kurnia, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung (ITB) Adang Surahman, serta Rektor UI Gumilar Rusliwa Soemantri, baru-baru ini.
Menanggapi pendapat bahwa minimya alokasi kursi lewat SPMB merupakan pengingkaran terhadap sebutan "kampus kerakyatan" bagi UGM, Retno Sumarminingsih menyatakan, slogan itu bukan harus dimaknai dengan gratis atau murah, tetapi out put dan keberpihakannya.
"Kampus kerakyatan tetap harus, tetapi bukan terus sekolah gratis. Ini harus kita bedakan. Mana yang harus membayar lebih dan mana yang harus dibantu. Kalau semua serbagratis, kita justru mendidik bangsa menjadi pengemis, karena semua, baik yang kaya maupun yang miskin, minta gratis. Ini tidak betul," ujarnya.
Retno mengakui, dengan status Badan Hukum Milik Negara, UGM masih menerima subsidi pemerintah sekitar 60 persen, mahasiswa dan dunia usaha masing-masing menyumbang 20 persen. "Dana operasional dalam satu tahun mencapai Rp 600 miliar. Pemerintah memang memberikan Rp 300 miliar dan itu hanya cukup untuk menggaji pegawai," ujarnya.
Sedangkan Gumilar menyatakan, pihaknya tetap mengandalkan SPMB karena melihat visinya. SPMB mampu menjaga keutuhan NKRI. "SPMB merupakan sistem yang mampu menyatukan mahasiswa dari segala penjuru Tanah Air. Artinya, siapa saja bisa ikut SPMB dan tidak membeda-bedakan. Lagi pula, sistem ini lebih efisien dan sangat efektif," katanya.
Komersialisasi Pendidikan
Para petinggi PTN itu membantah bahwa semakin sedikitnya kursi PTN yang disediakan lewat jalur SPMB merupakan bukti komersialisasi pendidikan. "Komersialisasi itu sebenarnya yang bagaimana? Perguruan tinggi yang memberlakukan sistem subsidi silang, tentu itu bukan komersialisasi," kata Idrus.
Sebelum sistem subsidi silang diberlakukan, mahasiswa dari keluarga kaya membayar SPP yang sama besarnya dengan yang dibayar mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Dengan subsidi silang, tentu saja ada dana lebih, sehingga dapat dialihkan dalam bentuk pemberian penghargaan kepada dosen, penambahan fasilitas belajar-mengajar, serta pemberian beasiswa. "UI dulu hanya mampu membayar dosen sebesar US$ 270 per bulan, sekarang mereka mampu membayar sampai US$ 1.000 per bulan," katanya.
Menurut Rektor USU, biaya kuliah di universitas yang dipimpinnya lebih murah daripada sejumlah universitas swasta di Medan. "Setiap mahasiswa dipungut biaya Rp 2 juta untuk biaya kesehatan, perpustakaan, hingga internet, selama kuliah. Sedangkan biaya per semester untuk jalur SPMB sebesar Rp 375.000 bagi mahasiswa ilmu-ilmu sosial dan Rp 500.000 untuk eksakta," katanya.
Sedangkan, Rektor Unpad Ganjar Kurnia menyatakan, sumbangan calon mahasiswa dari jalur non-SPMB antara Rp 7,5 juta hingga Rp 175 juta, bukan merupakan wujud komersialisasi pendidikan. Pasalnya, rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk menjadi seorang sarjana di Unpad mencapai Rp 18 juta per mahasiswa.
"Rata-rata masukan dana dari seleksi masuk Universitas Pa- djadjaran baru mencapai Rp 12 juta hingga Rp 18 juta. Jadi masih kurang. Mau dibilang komersial bagaimana?" ujarnya.
Sementara itu, ITB mematok biaya masuk Rp 45 juta bagi calon mahasiswa di luar jalur SPMB. Khusus Sekolah Bisnis dan Manajemen minimal Rp 60 juta. Menurut Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB, Adang Surahman, biaya tersebut merupakan sumbangan dana pengembangan akademik (SDPA) yang harus dibayar calon mahasiswa apabila lolos ujian saringan masuk (USM) ITB tahun 2008.
Menurutnya, besaran dana SDPA itu belum bisa menutupi biaya kuliah mahasiswa hingga menjadi sarjana. "Mendidik mahasiswa selama kuliah di ITB per tahun mencapai Rp 18 juta atau sekitar Rp 72 juta hingga meraih sarjana," tegasnya. [152/148/151/153/W-12]