[JAKARTA] Pemerintah akan memfokuskan program pendidikan kepada pelayanan akses pendidikan, khususnya kepa- da masyarakat miskin. "Program pendidikan bermutu, murah, dan merata bagi orang miskin harus menjadi perhatian kita semua," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam Rapat Evaluasi Program Prioritas Depdiknas Tahun 2007 dan Tahun 2008, di Jakarta, Rabu (6/2).
Hadir pada Rapat Evaluasi tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo, sejumlah Menteri, Gubernur, Wali Kota, dan Bupati seluruh Indonesia. Menurut Presiden, dengan program pendidikan Bermutu, murah, dan merata sesungguhnya kebijakan program dan pelaksanaan pendidikan sudah menuju pada arah yang benar.
Beberapa langkah menuju sasaran tersebut, lanjut Presiden, telah dilakukan seperti bantuan biaya pendidikan yang pada tahun 2007 mencapai Rp11,5 triliun masing-masing untuk program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan khusus murid dan bantuan pengadaan buku.
Selain itu pemerintah juga telah membebaskan biaya sekolah bagi 70,3 persen siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tidak mampu. "Skim bantuan ini akan terus ditingkatkan agar akses pendidikan bisa dicapai dan menghilangkan hambatan untuk belajar di sekolah," katanya.
Sedangkan untuk meningkatkan kualitas, Presiden melanjutkan, kemampuan guru dan dosen pemerintah telah memberikan program pendidikan kesetaraan bagi guru untuk jenjang strata 1 (S1) atau program diploma (D4) sebanyak 81.800 orang dan jenjang S2-S3 sebanyak 8.450 orang.
Enam Isu
Presiden mengungkapkan, terdapat enam isu utama permasalahan mendasar bidang pendidikan. Isu pertama adalah biaya pendidikan murah untuk yang miskin, bahkan gratis dan terjangkau. Isu kedua adalah kualitas dan kesejahteraan guru dan dosen.
Presiden menegaskan, para guru dan dosen harus jelas mengerti hak dan menjalankan kewajibannya serta memiliki kompetensi.
Presiden mengatakan, isu ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah mutu pendidikan terkait dengan standar, kompetisi dibandingkan dengan negara lain, dan lulusan yang siap pakai. Sementara isu yang keempat adalah relevansi pendidikan dengan lapangan pekerjaan. "Ini penting saudara gubernur, bupati, dan walikota, yakni bahwa hasil pendidikan itu klop dan cocok dengan kebutuhan pasar, industri jasa, pertanian, dan apapun yang dibutuhkan oleh ekonomi dan kegiatan di negeri ini," kata Presiden.
Isu kelima adalah pendidikan yang terus mencetak manusia Indonesia yang tangguh, tidak cengeng, berperilaku tertib, taat hukum, dan taat pranata. "Kebebasan sangat penting, tapi tidak boleh kebebasan tanpa diimbangi oleh ketaatan pada pranata. Tentu pendidikan juga berkewajiban mendidik putra-putra bangsa, mendidik manusia untuk memiliki sikap yang toleran, dan jauh dari kekerasan. Ini kita rasakan sungguh penting untuk kita lakukan di negeri ini," katanya. [W-12]