[SINGKAWANG] Menteri Ne- gara Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta meminta Dinas Pendidikan menangani penyelenggaraan kegiatan belajar di sejumlah kabupaten dan kota yang berdiam wi- layah batas antarnegara secara serius. Langkah ini perlu untuk mencegah praktik perdagangan manusia dengan membuat kurikulum bermuatan lokal yang memberikan penyadaran serta pengetahuan yang luas terhadap peserta didik di daerah perbatasan.
"Saya sungguh prihatin, karena di sejumlah kabupaten dan kota seperti di Sambas dan Singkawang pada khususnya jumlah anak yang hanya lulus sekolah dasar dan diimingi-imingi bekerja di luar negeri setiap hari bertambah banyak. Padahal, kehidupan mereka di sana kemungkinan besar akan bertambah buruk," ujar Meutia Hatta dalam kunjungan kerjanya di Singkawang Kalimantan Barat kepada SP Jumat (8/2) pagi.
Menurut dia, kasus lain yang memprihatinkan di sejumlah tempat perbatasan seperti di Singkawang adalah kasus pengantin pesanan, yaitu pasangan pengantin wanita yang dijanjikan akan dinikahi oleh pria berkebangsaan asing seperti Taiwan dan Hong Kong. Wanita-wanita kiriman tersebut, umumnya masih di bawah umur dan ternyata setelah sampai di negara tujuan mereka tidak dijadikan pengantin, namun dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dengan pembayaran dan kesejahteraan yang sangat minim.
Dikatakan, masalah perdagangan perempuan dan perkawinan pesanan di Kota Singkawang sangat besar terjadi, karena kota ini menjadi daerah persinggahan ke- luar masuknya warga negara asing dari Malaysia untuk melintasi kota ini.
Kawin Pesanan
Diungkapkan, kasus perdagangan perempuan dan perkawinan pesanan saat ini masih dalam penelitian Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan di Singkawang dan sejumlah tempat lainnya yang berbatasan dengan negara lain.
Data 2006 menunjukkan, sedikitnya ada tiga persen kaum perempuan di Indonesia yang jadi korban kekerasan. Dan untuk Provinsi Kalimantan Barat ada dua persen perempuan yang jadi kekerasan dan kekerasan yang menimpa anak-anal 1,2 persen.
Pada bagian lain Meutia menyebutkan, krisis moneter yang berkepanjangan telah mengakibatkan gerakan bina keluarga balita (BKB) yang bertujuan mencegah terjadinya masalah kesehatan dan gizi yang dialami balita Indonesia mengalami penurunan baik secara kuantitas maupun kualitas.
Pada tahun 2001 terdapat 244.567 kelompok BKB, dan pada tahun 2005 ternyata terjadi penurunan yang tajam dan kini hanya terdapat 101.598 kelompok BKB.
Sementara kualitas kegiatan BKB juga menurun yang dapat dilihat dari jumlah kelompok BKB paripurna yang kurang dari 20 persen. "Sejak kewenangan program BKB nasional diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota pada akhir tahun 2003 komitmen pemerintah daerah terhadap program BKB sangat bervariasi. Kader BKB kurang mendapat pembinaan dan pelatihan penyegaran, sarana penyuluhan dan dukungan dana untuk kelangsungan program semakin terbatas," ujar Meutia.
Di sisi lain menurutnya partisipasi masyarakat dan sektor terkait yang lain juga semakin menurun. Dengan mengetahui kondisi saat ini maka diharapkan revitalisasi gerakan BKB ke depan memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat dengan menetapkan segmentasi pasaran yang sesuai ciri masing-masing.
Meutia sangat berharap Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi memperhatikan keterlibatan masyarakat dalam BKB dan melakukan penguatan kelem- bagaan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Singkawang, Mas Ratna Kafijanto berharap pemerintah daerah segera merealisasikan terbentuknya badan pemberdayaan perempuan daerah guna mengurangi dan memerangi praktik perdagangan orang dan perkawinan pesanan yang masih banyak terjadi di Kota Singkawang.
Dengan adanya badan pemberdayaan perempuan daerah di Kota Singkawang diharapkan nantinya secara sistematis upaya untuk melawan kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan dengan lebih baik [E-5]