[JAKARTA] Upaya menstabilkan harga komoditas bahan pokok melalui Peraturan Presiden (Perpres) stabilisasi harga kebutuhan pokok dan ketahanan pangan, dinilai sebagai langkah panik yang dilakukan pemerintah. Langkah tersebut diambil hanya untuk mengurangi nilai inflasi yang pada Januari 2008 lalu sudah mencapai angka tertinggi, yakni 1,77 persen.
"Pemerintah ketakutan nilai inflasi Februari mendatang lebih tinggi dari Januari 2008 akibat harga bahan pangan dan bahan bakar minyak (BBM) belum stabil. Karena itu, semua langkah dicoba, termasuk langkah-langkah yang terkesan panik atau ketakutan," ujar mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rahardi Ramelan kepada SP, Kamis (7/2).
Selama lima tahun terakhir, inflasi bulan Januari selalu di atas satu persen. Pada Januari 2005 inflasinya sebesar 1,43 persen, Januari 2006 sebesar 1,36 persen, Januari 2007 sebesar 1,04 persen dan Januari 2008 sebesar 1,77 persen.
Inflasi Januari 2008 tergolong paling tinggi selama empat tahun terakhir, terutama didorong oleh kenaikan harga di kelompok bahan makanan yaitu 2,77 persen dan kelompok sandang sebesar 2,31 persen serta di kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 2,02 persen
Saat ini langkah yang diambil pemerintah kebanyakan mengarah pada instrumen fiskal, yakni menurunkan bea masuk (BM) atau menurunkan pajak pertambahan nilai (PPN). Sayangnya, menurut Rahardi langkah yang diambil selalu terlambat sehingga tidak memiliki dampak berarti untuk kalangan pengusaha atau industri.
Sebagai contoh, penangguhan PPN 10 persen pada tepung terigu dampaknya kecil dibandingkan kenaikan harga gandum internasional dan tepung terigu lokal sebesar 50-80 persen. Sementara untuk kedelai impor kebijakan yang diambil yakni menurunkan tarif BM sampai nol persen, padahal kenaikan bahan bakunya mencapai 100 persen.
"Upaya pemecahan masalah pemerintah kebanyakan tidak tepat sasaran. Padahal kuncinya hanya meningkatkan produktivitas pertanian yang dari dulu bisa dilakukan pemerintah," papar Rahardi.
Secara terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, saat ini masyarakat, kalangan pengusaha, dan industri hanya bisa melihat dan menunggu terhadap upaya yang diambil pemerintah. Sebab, lonjakan harga bahan pangan dan bahan baku industri tidak bisa ditekan lagi. Jalan keluar tercepat untuk jangka pendek hanya dengan memainkan instrumen fiskal.
"Saat ini tidak ada cara lain yang bisa dipakai untuk menekan harga. Jadi pengusaha dan industri mau tidak mau menerima keputusan itu. Tetapi untuk jangka panjang, memainkan instrumen fiskal tidak ada gunanya," paparnya.
Sementara itu, mengenai isi Perpres pangan yang dinilai lebih menguntungkan kalangan importir, menurut dia, dilakukan pemerintah untuk melindungi kekurangan stok pangan dalam negeri. Sebab selama ini pemerintah selalu mengambil jalan pintas melalui impor untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri.
Namun, ditegaskannya Perpres bukan jalan keluar yang bisa diandalkan. Karena perpres digunakan untuk mencari cara mengontrol harga pangan agar tidak naik terlalu tinggi. Kunci utama untuk menangani masalah pangan yakni memperbaiki sistem pertanian. Negara Harus Mementingkan Kemandirian Pangan
Kemandirian Pangan
Di tempat terpisah, mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih mengatakan, kemandirian pangan adalah suatu hal yang penting. Indonesia jangan menjadi menjadi korban dari mekanisme pasar. Ketidakmandirian pangan suatu negara dilatarbelakangi proteksi pertanian dari negara maju dengan mengekspor produksinya ke negara terbelakang termasuk Indonesia melalui subsidi pemerintah. Hal itulah yang merusak pertanian di negara terbelakang dan menimbulkan ketergantungan yang makin tinggi pada produk impor.
Pemerintah terlihat lamban mengantisipasi kondisi itu. Ketika terjadi lonjakan harga, pemerintah dan masyarakat terkejut. Padahal tanda-tanda terjadinya lonjakan harga telah terlihat sejak jauh-jauh hari. Jika Indonesia berswasembada beras, jagung, gula, dan kedelai sekalipun harga pangan strategis ini naik di tingkat global penyesuaiannya akan lebih mudah ketimbang yang dialami saat ini.
Bungaran Saragih mengatakan hal itu pada diskusi bertema "Politik Ketahanan Pangan di Tengah Arus Liberalisasi" yang diselenggarakan Akbar Tandjung Instutute, di Jakarta, Rabu (6/2).
Ketua DPP Partai Demokrat bidang pertanian Mohammad Jafar Hafsah menambahkan negara yang cerdas adalah negara yang mampu mengurus pangan masyarakatnya. Permasalahannya di Indonesia adalah inkonsistensi kebijakan dan implementasi serta lambannya penerapan hasil riset dan teknologi. [EAS/IGK/M-6]