atu isu klasik dilontarkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X, bahwa Indonesia krisis pemimpin. Pemilihan presiden selama ini dinilai belum bisa melahirkan pemimpin yang mampu membawa bangsa ini keluar dari aneka persoalan yang membelit. Indonesia belum mempunyai pemimpin yang sesungguhnya dan yang ada sekarang baru sebatas manajer.
Apa yang dikemukakan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta itu sesungguhnya bukan hal baru. Masalah ini sudah terlalu sering dibahas. Hasil kajian lembaga-lembaga survei ternama pun menegaskan bahwa Indonesia memang krisis pemimpin sekaligus krisis kader yang layak dipercaya untuk memimpin bangsa ini ke depan. Tak heran bila sejauh ini hasil survei senantiasa membuktikan bahwa calon presiden yang layak bertarung pada Pilpres 2009 masih wajah lama, seperti, Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri.
Krisis kepemimpinan ini pula yang membuat bangsa ini belum juga keluar dari persoalan-persoalan klasik yang menjadi warisan rezim Orde Baru. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih saja jadi isu aktual yang tak kunjung terselesaikan. Reformasi yang telah berjalan hampir satu dekade belum juga mampu menghasilkan pemimpin negarawan yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu dan kelompok.
Ironis memang karena sejak Era Reformasi Indonesia sebenarnya kebanjiran pemimpin. Sayangnya, yang muncul adalah pemimpin-pemimpin politik yang hanya mementingkan kelompoknya. Kalaupun ada kepentingan bangsa dalam benak mereka jelas porsinya sangat minim dibandingkan dengan kepentingan politik menurut idealisme partai masing-masing. Kita tentu masih ingat sejumlah menteri yang diancam ditarik karena dinilai kurang peduli dengan kepentingan politik partainya setelah duduk di kabinet.
Mengamati perilaku para pemimpin saat ini memang bisa membuat kita capek lahir batin. Tapi, kita tidak bisa berpasrah dan berdiam diri. Hidup harus berlanjut dan Indonesia harus bangkit dari keterpurukan.
Supaya tidak dikatakan apatis mungkin kita perlu bersepakat seperti apa pemimpin yang ideal bagi Indonesia, saat ini. Lagi-lagi pertanyaan klasik, tapi tidak mudah menjawabnya. Kepemimpinan di mata seorang Sri Sultan pasti berbeda dengan Yudhoyono, Megawati, Sutiyoso, Wiranto, dan sebagainya. Dari perspektif politik tampaknya memang sulit untuk menyeragamkan definisi tentang yang satu ini. Semua pasti mengacu pada kepentingan politik partainya. Dalam situasi seperti ini, aneka teori kepemimpinan para ilmuwan jelas tidak mungkin laku karena semua bentuk teori pasti akan diterjemahkan sesuai kepentingan masing-masing.
Kondisi kita ini tampak sangat selaras dengan apa yang dikemukakan Dr Steven R Covey dalam bukunya The Seven Habits of Highly Effective People. Covey membuat analisis ilmiah yang sangat menarik tentang tujuh dosa pemimpin negara-negara berkembang.
Pertama, wealth without work (kaya tanpa kerja = KKN). Kedua, pleasure without conscience (kesenangan tanpa hati nurani). Ketiga, knowledge without character (pengetahuan tanpa karakter). Keempat, business without morality (bisnis tanpa moral). Kelima, science without humanity (iptek tanpa kemanusiaan). Keenam, religion without sacrifice (agama tanpa pengorbanan), dan ketujuh, politic without principle (politik tanpa prinsip).
Jika dicermati dan dibedah secara seksama, ketujuh dosa itu tampak sangat relevan dengan kondisi Indonesia, saat ini. Oleh karena itu, terlepas dari kentalnya nuansa politis berkaitan dengan niatnya bertarung dalam Pilpres 2009, apa yang dilontarkan oleh Sri Sultan itu patut kita renungkan agar tidak salah memilih pemimpin kita ke depan.