[JAKARTA] Lembaga Kesehatan Keluarga Miskin (LKKM) mendesak pemerintah melakukan pembenahan terhadap pelayanan kesehatan maksimal bagi keluarga miskin. Masyarakat mengeluhkan pelayanan Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (Askeskin) yang sampai saat ini bahkan belum menyentuh 50 persen keluarga miskin di DKI Jakarta sebagai ibukota negara.
Berdasarkan informasi yang didapat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kesehatan, alokasi dana Askeskin untuk jangka waktu tahun 2005 sampai tahun ini berjumlah Rp 7,8 triliun dengan perincian tahun 2005 sebesar Rp 1,9 triliun, tahun 2006 sebesar Rp 2,5 triliun, dan 2007 sebesar Rp 3,4 triliun. Namun, disinyalir dana itu tidak dikelola dengan benar oleh Departemen Kesehatan.
Pendamping hukum LKKM dari LBH Kesehatan, Roder Siahaan, kepada SP, di Jakarta, Senin (4/2), mengungkapkan, masyarakat telah berulang kali berunjuk rasa dan menyampaikan surat keluhan kep Departemen Kesehatan agar mendapat tanggapan serius dan tindakan nyata.
Pemegang kartu Askeskin, ujar Roder, juga sering mengeluhkan tentang obat-obat yang seharusnya gratis tetapi justru diperjualbelikan oleh pihak rumah sakit dengan memakai alasan belum turunnya dana bantuan Askeskin dari Departemen Kesehatan. Selain itu, ungkapnya, ditemukan fakta sulitnya mengurus dokumen kelengkapan syarat menjadi pemegang kartu Askeskin.
Mengenai tindak lanjut Departemen Kesehatan mengenai perkara ini, dia mengatakan, apabila dalam jangka waktu dua bulan terhitung sejak tanggal penyerahan surat keluhan pada Jumat (1/2) lalu, maka akan diadakan rapat untuk menggugat Departemen Kesehatan dengan tuntutan telah gagal melakukan amanat undang-undang. [WWH/S-26]