SP/Ruht Semiono
Seorang ibu bermain dengan anaknya di pengungsian di atas rel kereta api Jakarta-Tangerang, di Rawa Buaya, Jakarta Barat, Senin (4/2). Jalur KA Jakarta-Tangerang belum bisa beroperasi karena warga korban banjir di sekitar Rawa Buaya memanfaatkan jalur rel tersebut sebagai tempat pengungsian.
[JAKARTA] Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali gagal dalam mengantisipasi datangnya banjir. Hal itu terlihat pada telatnya mengeluarkan tindakan antisipasi sebelum banjir, padahal mereka sudah mengetahui kalau curah hujan cukup tinggi pada Januari hingga Februari.
Demikian dikemukakan Huzin Yazid dari pusat kajian pengembangan dan pembangunan strategis Universitas Indonesia (UI) yang dikonfirmasi SP di Jakarta, Senin (4/2). Dia menanggapi delapan instruksi yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di Jakarta, Minggu (3/2).
Menurut Huzin, Pemprov gagal mengantisipasi masalah yang hampir setiap tahun melanda Jakarta, padahal sifatnya musiman dan bisa diprediksi kapan akan terjadi.
"Masalah ini seharusnya tidak perlu terjadi kalau sudah diantisipasi dari awal, sayangnya mereka baru bereaksi mengevaluasi dan mengambil tindakan setelah terjadi," katanya.
Lemahnya koordinasi, paparnya, terlihat pada belum selesainya pengerukan beberapa saluran makro dan drainase dengan dalih anggaran yang dialokasikan untuk ini relatif kecil.
Selain itu, beberapa pompa tidak beroperasi dengan baik, karena tidak adanya suplai listrik yang memadai akibat padamnya aliran listrik di lokasi yang terendam banjir. Jumlah pompa pengendali air yang dikerahkan sebanyak 200 unit, kapasitasnya juga tidak mampu menyedot aliran air yang mencapai 40 meter kubik (m3) per detik. Di Kali Cideng, misalnya, enam pompa penyedot air dengan kapasitas 6,7 m3/detik tidak mampu menyedot genangan air di jalan protokol seperti di Jalan Thamrin.
Sebagai informasi, Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pengendalian Air Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Maman Suparman mengakui, untuk pengerukan saluran-saluran makro dan kanal masih terkendala biaya. Tahun ini, dana yang dianggarkan untuk pengerukan hanya Rp 50 miliar atau 4,5 persen dari perkiraan kebutuhan pengerukan senilai Rp 1,1 triliun.
Huzin menilai, saat ini gubernur baru bertindak. Tampaknya dia mulai "gerah" dengan bawahannya. Tetapi dia menyesalkan gubernur yang lemah dalam pola pembangunan di wilayah DKI Jakarta. Baik dari perencanaan, pemanfaatan, serta pemantauan proyek tersebut. "Koordinasi antara unit pada saat perencanaan kurang optimal, demikian juga pada saat dimanfaatkan dan dalam pengawasannya," katanya.
Padahal, konsep pembangunan berkelanjutan yang disampaikan Fauzi Bowo salah satu di antaranya yang paling penting yakni koordinasi yang harmonis antar unit pelaksana.
Dia mencontohkan, rekonstruksi untuk pipa dan kabel bawah tanah, masing-masing sektor melakukan sendiri-sendiri seperti Telkom, PLN, dan PAM. Jika ada koordinasi sejak dari perencanaan, tentu mereka bisa melakukan bersama-sama sehingga biayanya lebih efisien. "Ego sektoral masing-masing instansi dan unit yang belum bisa diselesaikan oleh pemimpin saat ini," katanya.
Sementara itu Ketua Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan mengatakan, gubernur harus mengevaluasi kinerja anak buahnya dan menindak yang tidak becus bekerja. "Kinerja kontraktor buruk. Kalau perlu, pecat saja," ujarnya.
Dikatakan, kinerja Dinas Pekerjaan Umum juga buruk karena lambatnya perbaikan jalan rusak. Selain itu, gubernur harus mulai mengikutsertakan masyarakat dalam menilai kinerja stafnya di lapangan. "Pemprov DKI Jakarta harus menyediakan saluran khusus untuk masyarakat. Saluran ini bisa berupa akses telepon langsung atau pertemuan rutin dengan masyarakat. Dialog langsung dengan masyarakat bisa menjaga kredibilitas dan transparansi Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan tugasnya," kata dia.
Koordinasi
Fauzi Bowo dalam delapan instruksinya yang disampaikan sebagai langkah taktis persiapan dan penanganan banjir salah satunya meminta aparatnya berkoordinasi dengan PLN, supaya menyediakan aliran listrik untuk mendukung beroperasinya pompa penyedot.
"Koordinasi itu penting karena bila terjadi banjir maka listrik di kawasan itu dimatikan, sehingga pompa tidak berfungsi optimal, karenanya perlu ada solusi terkait dibuatnya gardu khusus," kata Fauzi.
Gubernur juga meminta diefektifkannya sistem peringatan dini, pengerukan muara sungai sehingga aliran air lebih cepat, revitalisasi waduk-waduk di Jakarta seperti waduk Sunter, Pluit, dan Riario. [ATW/B-15]