[JAKARTA] Kawasan wisata terpadu eksklusif (KWTE) Treasure Bay Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dapat menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bintan sekitar Rp 1,2 triliun per tahun. Kawasan ini juga bisa menyerap belasan ribu tenaga kerja.
"Sayangnya, realisasi proyek tersebut tersendat karena kurang mendapat dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk pengembangannya. Padahal, jika KWTE itu dapat direalisasikan, maka banyak keuntungan yang dapat kita raih, baik secara lokal maupun nasional," ujar anggota Komisi X DPR, Abdul Hakam Naja, di Jakarta, baru-baru ini.
Sementara itu, CEO Landmarks Holding Company, Dato Zakaria Abdul Hamid, mengatakan, pihaknya berencana membangun perhotelan dalam kompleks KWTE Treasure Bay Bintan dengan 1.500 kamar. Saat ini di Bintan, khususnya Lagoi, banyak dikunjungi wisatawan luar negeri melalui Singapura.
Zakaria menargetkan, dengan penyediaan fasilitas di beberapa resor dan tempat wisata, kunjungan wisatawan mancanegara ke Treasure Bay Bintan bisa mencapai 17.000 orang per bulan. Untuk tahap awal, dibangun berbagai sarana dan fasilitas untuk wisatawan. Mulai dari hotel bintang enam, apartemen, vila tepi danau dan di sepanjang kanal, marina, outlet hiburan dan makanan, koridor untuk bisnis retail dan pusat budaya Indonesia.
Selain itu, katanya, akan dibangun fasilitas hiburan, antara lain taman laut, dunia fantasi seperti di Jakarta, Disney Land, dan banyak lagi sarana pendukung yang dibutuhkan di lahan seluas 338 hektare. Proyek itu diperkirakan menelan biaya sebesar S$ 17 miliar atau sekitar Rp 24 triliun.
Target Mendatang
Menurut Abdul Hakam, proyek KWTE tersebut tidak saja akan mendukung target Visit Indonesia 2008 tapi juga target kunjungan wisatawan di masa datang. Namun, itu tidak bisa ditangani secara sektoral atau menjadi urusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) saja.
"Presiden atau Wakil Presiden sebaiknya langsung memimpin penanganan pariwisata, agar menjadi gerakan nasional dengan strategi bisnis yang kuat. Sebagai perbandingan, bisa ditiru pengalaman Singapura dan Malaysia untuk memajukan sektor pariwisata," tuturnya.
Abdul mengungkapkan, untuk menangani taksi liar di bandara Kuala Lumpur, Perdana Menteri Abdullah Badawi sampai turun tangan langsung. Karena itu, menurut Abdul Hakam, tidaklah berlebihan apabila kepala negara langsung mengendalikan komando penanganan pariwisata nasional, karena di dalamnya menyangkut banyak hal.
"Mumpung pencanangan Visit Indonesia 2008 masih awal, pemerintah harus cepat banting stir membenahi ini semua, langsung oleh Presiden. Singapura dan Malaysia saja bisa," ucapnya.
Senada dengan itu, Mantan Sekjen Depbudpar Setyanto P Santoso menyarankan, permasalahan pariwisata segera dibenahi. Posisi pariwisata Indonesia yang masih lemah, antara lain karena pemerintah belum memiliki political will untuk menjadikan sektor ini sebagai menunjang ekonomi nasional. [S-26]