[JAKARTA] Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah menyatakan, inflasi 2008 akan berada pada kisaran 6,0-6,5 persen, lebih tinggi dari target yang ditetapkan pemerintah dalam APBN 2008 yaitu lima persen plus minus satu persen.
Burhanuddin mengemukakan hal itu dalam laporan tertulis yang disampaikan pada Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, di Jakarta, Senin (4/2).
BI mengungkapkan bahwa tingginya inflasi Januari 2008 yang mencapai 1,77 persen dan berbagai kebijakan untuk mengendalikan harga bahan makanan yang masih belum berjalan baik akan mempengaruhi beberapa asumsi makro ekonomi dalam APBN 2008.
Dia mengatakan, BI akan berupaya untuk melaksanakan kebijakan moneter secara terukur dan hati-hati untuk tetap mencapai target pertumbuhan ekonomi 2008 yang ditetapkan BI sekitar 6,2-6,8 persen. Sedangkan pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi 6,8 persen di APBN.
Salah satunya SBI tiga bulan yang diasumsikan 7,5 persen masih dapat digunakan dalam asumsi perubahan APBN 2008.
Di tempat terpisah pengamat ekonomi, Ryan Kiryanto, kepada SP, di Jakarta mengatakan, pemerintah harus merevisi asumsi makro ekonomi dalam APBN 2008, terkait dengan melonjaknya inflasi Januari yang mencapai 1,77 persen.
Secara khusus, asumsi makro ekonomi yang harus direvisi adalah pertumbuhan ekonomi (PE) yang ditargetkan pemerintah mencapai 6,8 persen dan inflasi yang diprediksi sebesar 5 persen plus minus 1 persen.
"PE 2008 mungkin hanya berkisar 6,3 persen sampai 6,5 persen. Sedangkan inflasi 2008 berubah menjadi 6 persen plus minus 1 persen," kata Ryan.
Menurut dia, tekanan dari kenaikan harga bahan makanan terhadap inflasi Januari masih akan berlangsung selama tiga bulan ke depan. Hal itu, dipengaruhi kondisi cuaca yang memasuki musim penghujan dan bencana banjir di sejumlah daerah.
Terkait dengan itu, tim ekonomi pemerintah dan Bank Indonesia (BI) harus berkoordinasi untuk menerapkan kebijakan makro ekonomi yang dapat mencegah lonjakan inflasi di bulan-bulan mendatang.
Ryan mengungkapkan, beberapa kebijakan yang mungkin dapat diterapkan pemerintah untuk mencegah lonjakan inflasi antara lain, mengenakan pajak ekspor untuk komoditas primer yang menjadi sumber bahan makanan.
Selain itu, pemerintah sebaiknya menerapkan kebijakan Market Domestic Operation (DMO) secara disiplin disertai penyelidikan kemungkinan terjadinya penimbunan barang-barang di pasar atau grosir atau produsen. Insentif juga perlu diberikan kepada produsen sektor pertanian penghasil bahan makanan utama, seperti kedelai, beras, dan tepung.
"Insentifnya bisa bebentuk penurunan besaran pajak kepada produsen sektor pertanian penghasil bahan makanan utama," ujar Ryan.
Yang tidak kalah penting, lanjutnya, pemerintah harus berupaya memperluas lahan pertanian secara nasional dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, sehingga persediaan hasil pertanian di dalam negeri dapat mencukupi permintaan.
Serius
Hal senada juga dikatakan Head of Research Recapital, Poltak Hotradero. Menurutnya, inflasi Januari yang mencapai 1,77 persen, jauh melampaui 1,2 persen sampai 1,3 persen seperti yang diprediksi para ekonom, harus disikapi serius oleh pemerintah.
"Kenaikan harga bahan makanan yang menjadi penyebab lonjakan inflasi Januari merupakan akumulasi dari ketiadaan persediaan akibat berbagai bencana alam, kenaikan BBM industri dan lemahnya ketahanan pangan nasional," kata Poltak.
Menurut dia, kondisi ini, harus menjadi pemicu bagi pemerintah untuk mulai meningkatkan produktivitas pangan dalam negeri. Sudah saatnya, produsen atau petani bahan makanan utama mendapat perhatian dan diberikan insentif agar dapat meningkatkan produksinya. [J-9]