Suara pembaca dikirim melalui email opini@suarapembaruan.com atau Faks ke redaksi, disertai alamat lengkap dan fotocopy identitas yang masih berlaku
Pada tanggal 10 Oktober 2007 saya mengikuti salah satu kuis Komedi Putar di stasiun televisi TPI dan memenangkan kuis tersebut. Saya memenangkan hadiah grand prize dan saat itu saya dijanjikan hadiah akan diberikan pada Desember 2007. Nyatanya, sampai sekarang hadiah belum diberikan.
Pada akhir Oktober 2007, salah seorang dari TPI menelepon saya dengan maksud konfirmasi pemenang . Saya ditanyakan mengenai nama, alamat dan nomor KTP untuk pengurusan surat pemenang. Saat itu mereka kembali menjanjikan hadiah akan diberikan pada Desember 2007.
Saya menelepon kembali ke TPI dan yang menerima telepon selalu mengatakan surat pemenang sedang diproses dan meminta saya menunggu. Jawaban yang sama terus diberikan hingga Januari 2008.
Saya hanya ingin mengambil hadiah yang menjadi miliki dan hak saya. Mereka sungguh tidak profesional dalam bekerja dan terkesan mempersulit. Saya tunggu penjelasan dari TPI.
Fersy Risma Widihapsari
Sragen, Jawa Tengah 0271-5886900
Dampak dari pengembangan otonomi daerah, memicu pemekaran wilayah secara besar-besaran. Pembentukan daerah baru, jika dibarengi dengan kesiapan SDM dan administrasi, pasti akan memberikan keuntungan kepada pemerintah untuk memuluskan program pemerataan pembangunan. Tapi pemekaran wilayah tidak didukung SDM yang memadai, justru menimbulkan masalah.
Saya prihatin, ketika Presiden Yudhoyono mengatakan bahwa pemekaran wilayah banyak menimbulkan masalah baru di lapangan. Karenanya, tidak salah jika presiden menegaskan agar pemekaran wilayah dikembalikan sesuai tujuannya. Ide pemekaran wilayah harus dikaji ulang. Perlu sebuah grand design yang lebih mendasar, sehingga bisa jadi pedoman bagi setiap wilayah yang ingin membentuk daerah otonom. Di samping itu, pemekaran wilayah juga harus diikuti kesiapan SDM, sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
Dalam ide pemekaran wilayah, harus tetap dikedepankan sistem persatuan dan kesatuan. Jangan sampai, pemekaran wilayah merusak kesatuan dan integritas bangsa. Juga jangan sampai, pemekaran wilayah ditunggangi oleh ide-ide pemisahan dan keinginan membentuk kelompok atau komunitas sendiri.
Kita harus sadar bahwa Indonesia ini negara besar dengan wilayah yang sangat luas. Pembentukan daerah baru, sangat diperlukan dalam upaya pemerataan pembangunan, tetapi harus tetap berada dalam kerangka persatuan bangsa.
Sutrisno
Jalan PLN Raya No 38 Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang
Sekilas judul di atas mungkin oleh kebanyakan orang dianggap tidak nyambung. Tetapi merujuk pengalaman saya, judul di atas memiliki keterikatan yang sangat erat. Kenapa? Karena, saya merupakan korban dari yang namanya "kemiskinan". Akibat kehidupan keluarga yang pas-pasan, maka saya tidak dapat mengenyam pendidikan yang memadai. Saya bersyukur karena bisa mengenyam pendidikan walau hanya sampai SMP. Sementara banyak dari kawan-kawan saya semasa kecil yang hanya sampai SD.
Lantas apa hubungan antara mengentaskan kemiskinan dengan pendidikan gratis? Hubungannya sangat erat, karena dengan pendidikan gratis, semua anak usia sekolah dapat bersekolah dan mendapatkan ilmu untuk bekal hidup. Dengan ilmu yang dimilikinya, tidak sulit bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu dengan cara bekerja (mencari kerja) maupun membuka usaha sendiri dan membuka lowongan kerja bagi orang lain.
Jika semua rakyat memiliki bekal ilmu yang cukup, dengan sendirinya mereka akan berusaha menerapkan ilmu yang dimiliki untuk menjalani hidup. Sbaliknya, jika banyak masyarakat yang tidak memiliki ilmu, mereka akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup.
Dengan demikian, pendidikan gratis sangat bermanfaat untuk mengentaskan kemiskinan. Karena hasil dari kerja para orang tua akan cukup untuk menghidupi keluarganya tanpa harus memikirkan bagaimana nanti membayar uang sekolah anaknya. Jika orang tua sudah tidak perlu memikirkan biaya sekolah anak-anaknya, penghidupan mereka akan semakin membaik. Sedangkan bagi anak-anak yang bersekolah, ketika nanti sudah lulus akan dapat memanfaatkan ilmunya untuk bekerja.
Sayangnya, hingga saat ini para penguasa negeri ini belum mampu memberikan pendidikan gratis bagi rakyatnya. Dengan biaya sekolah yang mahal, masyarakat Indonesia yang hidupnya pas-pasan akan menjadi semakin sulit. Sebab, di samping harus mencari nafkah (khususnya untuk makan sehari-hari) bagi keluarganya, para orang tua masih dipusingkan dengan biaya sekolah anak-anaknya. Akibatnya, kehidupan mereka justru semakin mengenaskan dan dalam tekanan akibat kemiskinan.
Bahkan amanat UUD 45 untuk menyisihkan anggaran sebesar 20 persen untuk sektor pendidikan hingga kini belum dapat direalisasikan. Semua pemimpin negeri ini (dari Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, hingga Yudhoyono) belum menganggap pendidikan sebagai sektor yang penting untuk kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.
Yang terjadi justru pendidikan dijadikan bisnis oleh beberapa kalangan. Akibatnya hanya orang- orang kaya yang akhirnya mendapatkan pendidikan memadai dan mampu menjalani hidup ini dengan serba ada. Sementara rakyat miskin semakin miskin karena kebodohannya (tidak mengenyam pendidikan yang layak).
Selain itu, Indonesia juga dikaruniai oleh Tuhan berupa sumber daya alam yang melimpah. Tetapi keserakahan segelintir orang telah mengakibatkan sumber daya alam tidak terkelola dengan baik dan tidak memberi manfaat bagi seluruh rakyatnya.
Kenyataan di atas membuktikan bahwa para penguasa negeri ini tidak berpihak pada kesejahteraan rakyatnya. Padahal jika masalah pendidikan gratis ini benar-benar terealisasi, berapa banyak rakyat miskin yang akan sedikit terangkat kondisinya karena tinggal memikirkan bagaimana mereka bekerja untuk mencari makan sehari-hari.
Sarono
Kp Kapitan Barat Rt 0018/04 No 52 Duren Sawit, Jakarta Timur