Reformasi sudah 10 tahun berjalan. Namun kehidupan kaum nelayan masih tetap saja miskin dan terbelakang. Pembangunan sektor perikanan hingga saat ini masih bersifat elitis, berorientasi proyek dan belum berpihak pada kepentingan nelayan.
Itu terindikasi dari rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan per bulan yang kurang dari Rp 300.000.
i mata Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Mayjen TNI AL (Purn) Yusuf Solichien, diperlukan perubahan mendasar untuk melepaskan kaum nelayan dari kungkungan kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah selama ini masih menggunakan paradigma lama.
Pemerintah memandang persoalan kemiskinan nelayan merupakan persoalan individu nelayan semata. Padahal kemiskinan nelayan bersumber dari sistem yang tidak menghargai hak-hak dasar mereka. Jika potensi laut kita dikelola dengan benar, bukan tidak mungkin pendapatan nelayan mencapai US$ 40.000 seperti di Norwegia.
Berbincang-bincang dengan mantan asisten perencanaan umum Kepala Staf TNI Angkatan Laut era Bernard K Sodakh ini cukup mengasyikkan. Semangatnya yang menggebu dan antusias saat membahas advokasi masalah nelayan membuat waktu satu jam terasa singkat. Berikut perbincangannya dengan SP:
Mengapa Anda mau terjun mengurusi nelayan dan menakhodai HNSI?
Sepanjang perjalanan karier saya, terjadi persentuhan dengan kaum nelayan secara intens sejak lama. Dari pergaulan bertahun-tahun dengan nelayan itu memunculkan tekad kuat untuk aktif memberdayakan nelayan yang kondisinya masih saja terpuruk hingga kini.
Menurut Anda, apa sih persoalan utama nelayan saat ini?
Persoalan utama nelayan saat ini adalah belum terpenuhinya hak-hak dasar kaum nelayan. Harus ada strategi yang bisa memastikan hak-hak dasar orang miskin dalam hal ini nelayan terpenuhi dengan baik.
Apa saja hak-hak dasar itu?
Pertama hak yang terkait erat dengan profesi mereka misalnya hak untuk mengakses sumber-daya alam dan sumber-daya ekonomi. Yang kedua, hak-hak yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga nelayan. Misalnya akses untuk memperoleh pendidikan gratis dan layanan kesehatan gratis. Negara bertanggung jawab agar hak-hak dasar tersebut terpenuhi.
Bisa Anda jelaskan seperti apa implementasi dari strategi itu?
Akses terhadap sumberdaya alam misalnya, pendapatan nelayan secara umum terjadi karena wilayah-wilayah tangkapan tradisional mereka sudah overfishing seperti di Pantura Jawa, Selat Malaka, Selat Bali, dan selatan Sulawesi. Padahal kita masih memiliki potensi besar di pesisir barat Sumatera, Laut China Selatan, perairan Natuna, dan perairan pesisir Selatan Jawa.
Tetapi untuk menjangkau daerah tersebut diperlukan kapal berteknologi maju dan berkapasitas sangat besar. Nelayan Indonesia yang memilikinya sangat sedikit jumlahnya.
Belum lagi perairan sekitar Kalimantan, Sulawesi, Gorontalo, Teluk Tomini, Maluku, dan Laut Arafura. Potensinya belum dimanfaatkan secara baik. Mengapa pemerintah tidak mendorong berkembangnya armada perikanan nasional yang modern, dan para nelayan gurem itu diberdayakan sebagai anak buah kapal (ABK)? Atau paling tidak nelayan yang selama ini beroperasi di kawasan yang populasi nelayannya padat bisa memanfaatkan kawasan yang belum tersentuh tersebut.
Artinya nelayan harus bertransmigrasi, bukankah itu sulit diwujudkan selama ini?
Transmigrasi atau relokasi nelayan bisa dijalankan tapi bagi mereka yang bersedia saja, tanpa boleh ada pemaksaan. Selain itu sarana prasarana dan infrastuktur yang diperlukan juga harus disiapkan di lokasi tujuan. Kalau programnya jelas, nelayan pasti mau karena itu untuk mengubah kehidupan mereka agar sejahtera.
Sementara bagi nelayan yang memilih tetap di daerah mereka, pemerintah harus mendorong efisiensi operasional nelayan. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah juga harus membangun fasilitas pendingin, gudang logistik dan mencegah pendangkalan tempat pendaratan ikan. Saat ini HNSI menilai fasilitas pendingin saja masih sangat minim bahkan jumlah pelabuhan perikanan juga tidak memadai.
Anda punya resep untuk memakmurkan nelayan?
Itu semua harus diawali dari pergeseran paradigma pembangunan kita yang selama ini hanya berorientasi daratan. Potensi hasil laut jika dimanfaatkan secara optimal mencapai lebih dari Rp 750 triliun. Dan nelayan harus dijadikan ujung tombak untuk mendulang penghasilan negara yang besar itu. Negara-negara yang rakyatnya paling makmur, itu semua menggantungkan pembangunannya dari sektor perikanan. Norwegia dan Islandia yang merupakan negara paling makmur saat ini, pendapatan perkapita nelayannya mencapai 40.000 dolar AS per tahun. Mengapa Indonesia dengan kekayaan laut yang lebih besar tidak bisa mencapai itu?
Masalahnya pengelolaan yang belum optimal atau distribusi hasil laut yang tidak merata?
Dua-duanya. Gambarannya begini, Peraturan Menteri No 17/2005 yang melarang beroperasinya kapal asing kecuali punya industri di dalam negeri, sudah berjalan sekitar 3 tahun. Namun faktanya tahun 2007 masih banyak berkeliaran kapal-kapal asing ilegal, yang diduga melibatkan oknum petinggi DKP.
Kerugian negara pun mencapai lebih dari Rp 30 triliun. Padahal jumah tersebut lebih dari cukup untuk membangun armada perikanan nasional yang modern dan tangguh. Para nelayan kita pun bisa naik kelas menjadi ABK kapal modern berteknologi canggih milik bangsa sendiri. Penghasilan mereka pun bisa ditingkatkan secara drastis sehingga tidak lagi miskin.
Sementara armada pengawasan dan pengamanan laut ditingkatkan sehingga devisa negara dari perikanan tangkap tak lagi mengalir ke negara lain.
Bagaimana nelayan tradisional yang memilih tidak menjadi ABK armada modern?
Dari hasil kajian kami, nelayan yang miskin umumnya belum banyak tersentuh teknologi modern, kualitas SDM nya masih rendah, dan tingkat produktivitas hasil tangkapan juga rendah. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih serius membantu permodalan mereka. Sudah saatnya dana- dana pemerintah yang begitu besar untuk pemberdayaan usaha rakyat disalurkan secara benar dan bertanggungjawab.
Ketergantungan nelayan pada sistem ijon sudah waktunya diakhiri, karena terus membelenggu mereka dengan jerat kemiskinan. Dukungan permodalan dari perbankan juga masih jauh dari harapan. Di sini pemerintah bisa menyediakan dana khusus sebagai jaminan kepada perbankan untuk menyalurkan dananya kepada nelayan. Misal lokasi anggaran pada nelayan jika diakhiri dan luruskan pengelolaannya, pada akhirnya akan membangkitkan perekonomian nelayan.
Bagaimana dengan budaya kaum nelayan yang terbelakang?
Pendidikan anak-anak nelayan juga harus digratiskan termasuk biaya untuk buku. Kualitas SDM yang baik akan mempengaruhi pola pikir kaum nelayan. Para istri nelayan juga mengembangkan industri rumahan berbasis perikanan dan menerobos kendala pemasaran yang ada. Pada prinsipnya nelayan merupakan kelompok masyarakat yang terbuka dari pengaruh luar. Oleh karena itu perlu upaya sistematis untuk mengubah budaya nelayan agar lebih produktif.
Kunci keberhasilannya?
Untuk mewujudkan semua itu diperlukan kepemimpinan nasional dengan platform pembangunan perikanan dan kelautan yang jelas dan berpihak pada rakyat. Kepemimpinan yang punya tekad kuat yang dibarengi kebijakan dan program yang tegas dan berpihak pada nelayan.
Selain itu harus dibentuk institusi yang bagus untuk melaksanakan program tersebut yang didukung oleh kemampuan untuk memobilisasi segenap potensi masyarakat baik dari kalangan nelayan maupun pengusaha. Saya ambil contoh, seorang pengusaha perikanan yang berbasis di selatan Jawa Barat yang berhasil memobilisasi nelayan menjadi lebih produktif yang mau membayar tinggi hasil produk nelayan asal mutunya terjaga. Pemerintah harus mampu memobilisasi pengusaha-pengusaha semacam ini agar ikut membangkitkan ekonomi nelayan.
Pewawancara: Setia Lesmana