[SURABAYA] Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 504 penyimpangan terhadap laporan keuangan semester II Tahun Anggaran 2007 untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan 38 kabupaten/kota di Jawa Timur (Jatim) senilai Rp 1,3 triliun.
Kepala Perwakilan BPK di Surabaya, Zindar Kar Marbun, mengemukakan hal itu dalam Rapat Paripurna Istimewa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim di Surabaya, Kamis (31/1).
Hasil temuan BPK tersebut meliputi penyimpangan berindikasikan kerugian daerah 121 temuan dengan nilai Rp 15,4 miliar, penyimpangan kekurangan penerimaan daerah 59 temuan sebesar Rp 51,4 miliar.
Sementara itu, 91 temuan penyimpangan lainnya penghematan dan efisiensi senilai Rp 356,3 miliar, penyimpangan efektivitas 233 temuan sebesar Rp 885,8 miliar.
Terbuka
Menurut Marbun, laporan hasil pemeriksaan BPK, yang disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum. Setelah diserahkan kepada DPRD, hasil pemeriksaan BPK, menjadi dokumen publik. "Hasil audit ini segera dimasukkan dalam website BPK, sehingga siapa saja bisa mengaksesnya," katanya.
Ditandaskan, Gubernur Jatim, Imam Utomo Suparno dan 38 bupati/wali kota di daerah ini berkewajiban menindaklanjuti temuan ini serta memberikan jawaban paling lambat 60 hari setelah hasil pemeriksaan diterima.
Materi yang menjadi objek pemeriksaan BPK meliputi 47 bidang, antara lain penyaluran dan penerimaan dana perimbangan Tahun Anggaran 2007, manajemen aset, pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD), pertanggungjawaban keuangan atas penyelenggaraan keuangan dan pengendalian pencemaran udara. Selama semester I Tahun Anggaran 2007, BPK telah melakukan pemeriksaan 16 bidang dan memeriksa tujuh bidang manajemen aset.
Wakil Gubernur Jatim, Soenarjo mengatakan, temuan tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Di jajaran mana pun akan ditemukan, namanya mispersepsi. Ini perlu diklarifikasi.
Hasil temuan audit BPK, tambahnya, harus disambut positif dan harus ditindaklanjuti, dengan evaluasi kerja. Selama ini yang terjadi, banyak daerah menganggap temuan BPK menakutkan. Padahal hasil audit tersebut, merupakan dasar untuk meningkatkan kinerja di masing-masing daerah. [080]