SP/Charles Ulag
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Effendi Choirie (kanan), berbincang dengan anggota Fraksi Partai Golkar, Slamet Effendi Yusuf (tengah), dan anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Chozin Chumaidy di sela-sela diskusi "Membangun Sinergi Kader NU" dan menyambut hari lahir ke-82 NU di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Kamis (31/1).
[JAKARTA] Politisi yang berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) lebih banyak menjadi birokrat ketimbang yang berada di struktural. Namun, politisi dan birokrat itu belum optimal dalam memperjuangkan nasib umatnya, yakni kaum nahdliyin.
Hal itu mengemuka pada diskusi yang digelar Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR menyambut Hari Lahir (Harlah) ke-82 NU di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (31/1). Dalam diskusi bertema "Membangun Sinergi Kader NU di DPR" itu hadir sebagai pembicara KH Tholchah Hasan, Wakil Rais Aam PBNU yang juga Menteri Agama di pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Pembicara lain dalam diskusi itu antara lain Slamet Effendy Yusuf (kader NU di Fraksi Partai Golkar), Hasib Wahab (kader NU di Fraksi PDI Perjuangan), dan Endin AJ Soefihara (kader NU di Fraksi PPP). Menurut Tholchah Hasan banyaknya kader NU di luar struktural justru menimbulkan kesenjangan tersendiri akibat krisis kepemimpinan di kalangan NU.
Contoh paling nyata adalah Pilpres 2004, ketika fatwa kiai NU luar biasa banyak, namun pilihan kaum nahdliyin justru berbeda dengan fatwa tersebut.
"Artinya, ada cara yang berbeda dalam menilai sesuatu. Apa yang dianggap penting oleh pengurus, belum tentu penting bagi umat. Juga soal kepentingan dan kemanfaatan," katanya.
Mengejar Kekuasaan
Apalagi ditambah dengan perpecahan di kalangan pengurus NU yang juga menimbulkan konflik internal. Di satu sisi, masih ada pengurus dan pemimpin NU yang bertujuan mulia, yakni melayani dan memperjuangkan nilai-nilai NU, tetapi di sisi lain ada yang hanya mengejar kekuasaan dan kekayaan.
Di level politisi pun, kata Slamet dan Endin, terjadi polarisasi karena kader NU dibatasi kepentingan masing-masing parpol dan fraksi. Soal anggaran pendidikan 20 persen di APBN dan APBD, misalnya, setiap kader NU bisa berbeda, bergantung pada fraksi dan parpolnya.
"Tantangannya adalah mampukah kader NU di setiap parpol dan fraksi itu menyamakan persepsi karena ujung dari anggaran pendidikan yang besar ini berdampak positif terhadap nahdliyin juga," kata Slamet.
Sementara Endin menilai, selama ini memang tidak ada idealisme yang bisa menjadi pegangan kader NU di ranah politik. Mestinya, tanpa harus membuat kaukus atau mengemukakan secara eksplisit, kader NU sudah dengan sendirinya memperjuangkan nilai- nilai NU untuk kemaslahatan nahdliyin.
Namun, yang terjadi saat ini justru munculnya persaingan di antara parpol yang sama-sama berbasis NU dengan mengklaim diri sebagai yang paling dekat dengan NU.
Mendekati Harlah ke 82 NU, misalnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkesan bersaing mengklaim paling dekat dengan NU. Itu terlihat dari spanduk-spanduk yang ada di tempat-tempat umum. [Y-3]