[JAKARTA] Pemerintah dinilai hanya peduli pada masalah APBN, namun melewatkan masalah lain, seperti utang luar negeri dan kepentingan rakyat. Buktinya, ketika perekonomian bergejolak, yang pertama diselamatkan adalah APBN.
Demikian diungkapkan pengamat ekonomi dari International Center for Applied Finance and Economy (Inter CAFÉ), Iman Sugema, ketika dihubungi SP, Kamis (31/1).
"Saya lihat, Menteri Keuangan hanya punya rencana jangka pendek. Jadi, tidak memikirkan rencana-rencana jangka panjang, seperti pembayaran utang luar negeri," tuturnya.
Ia menilai, problem utang luar negeri Indonesia lebih banyak bersumber pada utang komersial, yang dipicu oleh penjualan SUN maupun obligasi global (global bound) baru-baru ini. Di sini, pemerintah harus ekstra hati-hati karena banyak risiko yang menghadang.
"Pertama adalah risiko likuiditas. Pemerintah enggak bisa seenaknya melakukan roll over, atau membayar obligasi yang jatuh tempo dengan obligasi atau surat utang baru. Yang kedua, risiko nilai tukar. Kalau pemerintah membayar dengan dolar, saat jatuh tempo, pasti akan rebutan dengan pihak swasta," jelasnya.
Sementara itu, M Ikhsan Modjo, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economy and Finance (Indef) menyatakan, saat ini tampaknya pemerintah memang tengah mengalami kepanikan dalam mengatasi krisis ekonomi. Sekitar Rp 50 triliun program yang terangkum dalam APBN 2008 dibiayai dari utang.
Untuk mengatasi masalah itu, pemerintah memilih melakukan penghematan anggaran sebesar 15 persen. Ini, menurut Ikhsan, adalah sebuah tindakan yang terlalu terburu-buru, atau dalam bahasa Jawa, gebyah uyah.
"Perencanaan keuangan di departemen minimal dilakukan dalam tempo tiga bulan. Sementara perintah ini terkesan sangat cepat, hanya dalam tempo beberapa minggu. Inilah konsekuensi dari utang yang harus ditanggung pemerintah," ujar Ikhsan.
Korban
Pemotongan anggaran semacam ini dianggap Ikhsan mengorbankan para pegawai kementerian dan lembaga negara, terutama mereka yang berada di jajaran bawah. Anggaran-anggaran departemen terpaksa dikorbankan hingga membuat seluruh pegawai di kementerian dan lembaga itu tidak bisa optimal menyelesaikan program-programnya.
Namun, kalau pemotongan ini tidak dilakukan, diprediksi pemerintah akan kerepotan. "Kalau pemerintah menutupi pengeluaran dengan menawarkan utang baru dalam bentuk SUN atau instrumen lainnya, akan ada crowding out effect. Defisit meningkat, pemerintah butuh utang baru yang akan meningkatkan suku bunga. Utang pun akan dibayar lebih mahal, yang membuat desakan investasi swasta lebih tinggi," paparnya.
Saat ini saja, pemerintah harus membayar cicilan utang luar negeri sebesar Rp 150 triliun tiap tahun. Namun menurut Iksan, seharusnya langkah penghematan janganlah diwujudkan dalam pemotongan anggaran sebesar 15 persen, melainkan pengalokasian dari sektor-sektor yang kurang penting ke sektor yang saat ini berada dalam posisi sangat penting.
"Misalkan, dana untuk sektor hankam, birokrasi, dan sebagainya, yang saat ini kurang penting, bisa dipotong dan dialokasikan ke sektor-sektor yang lebih butuh. Kalau pemotongan 15 persen secara umum, naga-naganya yang jadi korban adalah anggaran-anggaran departemen," tuturnya. [D-10]