Oleh Jamal Ma'mur Asmani
anggal 31 Januari 2008, organisasi sosial keagamaan NU genap berusia 82 (berdiri 31 Januari 1926). Dalam usia yang sudah tidak muda lagi ini, perlu selalu ditanyakan, apa aspek yang sudah sukses digarap oleh NU? Apakah pendidikan di bawah payung Ma'arif, ekonomi, budaya, atau pendidikan politik kebangsaan.
NU seharusnya mampu menggabungkan dimensi pendidikan, kebangsaan, dan ekonomi kerakyatan. Keberhasilan tiga aspek ini tidak lepas dari latar historis berdirinya NU, mulai dari Tashwirul Afkar (gugus pemikiran) pada tahun 1914, kemudian berkembang menjadi organisasi Nahdlatul Wathan (kebangkitan nasionalisme) pada tahun 1916, lalu berubah menjadi Nahdlatut Tujjar (kebangkitan para pedagang) pada tahun 1918, dan akhirnya menjadi Nahdlatul Ulama (kebangkitan cendekiawan) pada tahun 1926 (Said Aqil Siraj. 1999).
Pendidikan menjadi terobosan pertama, mengingat pendidikan adalah investasi masa depan. Dari pendidikan akan muncul kader-kader andal yang mampu berpartisipasi aktif di era pembangunan nasional di segala aspek kehidupan. Pendidikan model NU, khususnya pesantren, harus melakukan reorientasi, revitalisasi, dan refungsionalisasi aspek-aspek substansial, seperti kurikulum, sarana prasarana, dan pengembangan wawasan. Orientasi hablum minallah (hubungan vertikal) harus diimbangi dengan hambum minannash (hubungan horisontal). Moderasi dan integrasi, kedua mainstream inilah yang menjadi tujuan pendidikan nasional, dalam arti hasanah (berprestasi) di dunia dan hasanah di akhirat. Orientasi teosentrisme harus diimbangi dengan orientasi antroposentrisme. Aspek ketuhanan harus bersinergi dengan aspek kemanusiaan. Doktrin-doktrin ketuhanan harus bersenyawa dengan problematika sosial yang kompleks. Relevansi doktrin agama sangat ditentukan oleh sejauh mana ia mampu memberikan kontribusi bagi penyelesaian kasus-kasus sosial.
Aspek kebangsaan juga harus direvitalisasi, mengingat nasionalisme dan patriotisme anak bangsa ini semakin luntur. Banyaknya kasus korupsi, penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan, dekadensi dan degradasi moral dan ilmu pengetahuan, miskinnya karya, dan apatisme birokrasi terhadap penderitaan rakyat miskin adalah indikator rapuhnya semangat nasionalisme dan patriotisme bangsa. Bangsa ini harus meniru Jepang atau Tiongkok yang mempunyai spirit kebangsaan yang luar biasa, yang mampu melecutkan semangat berprestasi dan mengukir karya. Demi bangsa, semua dikorbankan.
Revitalisasi Aspek Ekonomi
Aspek ketiga yang menjadi pijakan dari dua aspek di atas dan kehadirannya sangat ditunggu oleh jutaan warga NU adalah aspek ekonomi. Kalau zaman dulu ada kebangkitan para pedagang NU (Nahdlatut Tujjar), dengan berdirinya koperasi lintas Jombang-Surabaya, Surabaya-Jember, dan Jakarta, di mana para kiai berperan aktif sebagai seorang wirausahawan sukses yang memikirkan nasib rakyat, maka sekarang adalah momentum strategis untuk membangkitkan kembali semangat Nahdlatut Tujjar tersebut.
Menunggu upaya pemerintah dalam memberdayakan ekonomi rakyat miskin terlalu lama dan terkesan tidak serius. Maka, NU sebagai organisasi sosial keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan, kebangsaan, dan ekonomi, harus menyisingkan lengan baju, bagaimana melejitkan potensi ekonomi warga NU yang warganya berjumlah kurang lebih 40 juta.
Menurut KH Musthofa Bisyri (Gus Mus) {2007}, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hazbullah, Kiai Bisyri Syansuri, dan kiai-kiai yang lain sangat aktif menggerakkan roda ekonomi warga NU. Mereka membuat terobosan berupa Syirkah al-Inan semacam koperasi untuk menjalankan roda ekonomi warga. Barang siapa mempunyai kartu warga NU, maka setiap bertransaksi mendapat diskon 5 persen.
Orang-orang NU persis seperti sahabat Anshan dengan Muhajirin. Mereka menjadi fasilitator, dinamisator, dan katalisator aspirasi warga. Mereka akan membantu dengan sepenuh hati kalau ada warga yang ingin memulai usaha. Mereka akan membantu dan berkorban sesuai kemampuannya demi kesuksesan, kemakmuran, dan kesejahteraan orang lain.
Menurut Dr Ali Haidar (2003), aktivitas ekonomi tokoh NU dapat dilihat, misalnya, kemampuannya menempatkan pesantren dekat dengan dunia industri. Kiai Hasyim Asy'ari memilih tempat pesantren bukan di Keras, desa orang tuanya, tapi agak ke timur, di Tebuireng, karena letaknya yang sangat strategis dari sisi ekonomi, mengingat Tebuireng dekat dengan Pabrik Tebu Cukir. Begitu juga dengan pesantren lain. Insting ekonomi ini akhirnya merambah ke wilayah organisasi.
Menurut Kiai Sahal Mahfudh (2004), zaman dulu sebelum NU menjadi partai politik, ada kewajiban warga NU memberikan iuran bulanan dan tahunan. Dengan iuran ini, program-program organisasi bisa berjalan dengan lancar. Ketika NU masuk politik (1952-1984), maka iuran ini dihentikan, karena mendapat pasokan dari partai politik. Namun, akhirnya tidak jalan sampai sekarang.
Realitas minor dalam aspek ekonomi ini harus direspons semua pihak agar dinamika NU, baik secara jam'iyah (organisasi) dan jama'ah (komunitas), bisa berjalan secara dinamis, progresif, dan kompetitif bersama komponen bangsa yang lain.
Agenda ke Depan
Untuk mempercepat proses revitalisasi ekonomi ini, mendirikan semacam BMT (baitul mal wat tamwil) adalah sebuah keniscayaan. NU selama ini selalu kalah dengan organisasi lain yang secara cepat mampu menangkap dan memanfaatkan peluang ekonomi. Mereka memanfaatkan warga NU yang jumlahnya jutaan ini, sedangkan NU seperti tidur, tidak tahu akan berbuat apa.
Kendala klasik yang selama ini dialami NU adalah manajemen tradisional, manajemen yang masih berpola hirarkis, acak-acakan, dan tidak profesional. Di samping itu, sumber daya manusianya masih belum terlatih dalam urusan ekonomi, administrasi keuangan, dan akuntabilitas publik.
Problem krusial ini tentu harus direspons dan dicarikan jalan keluar, bukan dibiarkan. Intensifikasi training dalam persoalan finansial, administrasi keuangan, dan akuntabilitas publik harus dilakukan. Kalau SDM dari pesantren belum mumpuni, NU masih punya SDM lain, seperti warga NU yang bersekolah di lembaga pendidikan umum, seperti SMA, SMK, sarjana perguruan tinggi dan lainnya. NU selama ini belum merangkul aset ini secara proporsional dan profesional. Selama ini ada kesan, yang berhak mengurusi NU hanya yang dari pesantren atau madrasah. Mereka yang dari pendidikan umum tidak relevan.
Klaim semacam ini harus dihilangkan, melihat tantangan ekonomi sekarang ini semakin hari semakin kompleks. Kisah sukses KH Sahal Mahfudh lewat BPPM (Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) dalam mengentaskan kemiskinan dan kebodohan, harus dijadikan teladan. Para pengurus NU bisa menjadikannya sebagai tempat studi banding untuk program pemberdayaan ekonomi warga.
Kalau aspek ekonomi ini dibiarkan pasif dan stagnan, maka jangan salahkan apabila ada organisasi lain yang memperhatikan sektor ini secara serius, dengan membantu krisis keuangan warga NU dan memfasilitasi segala kebutuhannya. Dan lama-kelamaan jumlah warga NU akan semakin berkurang, karena eksodus ke lembaga lain yang memberikan manfaat nyata.
Keteladanan dan motivasi dari elite NU sangat diharapkan demi suksesnya agenda besar ini. Dimohon para elite NU tidak hanya sukses secara pribadi, tapi juga berjama'ah (kolektif). Kesuksesan individu tanpa berpengaruh terhadap kesuksesan sosial kemasyarakatan tidak banyak manfaatnya.
Selamat ulang tahun yang ke-82, semoga NU senantiasa ada di hati umatnya.
Penulis adalah Peneliti Cepdes, Center for Pesantren and Democracy Studies, Jakarta