Emil Salim
Ketika Presiden Soeharto sibuk menyusun kabinet baru (1978), saya diundang berlayar di Teluk Jakarta. "Kita baru membangun sepuluh tahun, tetapi laut sudah begitu tercemar," keluh Pak Harto sambil menunjuk air laut teluk yang kotor.
"Tadinya saya sering memancing di teluk ini, tetapi sekarang ikannya jauh berkurang karena lautnya kotor tercemar. Bagaimanakah nasib nelayan kita? Juga desa-desa di Wonogiri yang tadinya hutannya rimbun dan sungainya jernih, tempat saya memandikan kerbau, kini hutannya gundul dan sungainya pun cokelat kotor. Bagaimana jadinya alam jika kita membangun sepuluh tahun nanti?" sambung Pak Harto.
Kapal motor menyusuri muara Sungai Ciliwung dan bau menyengat air pekat menusuk hidung. Pak Harto menatap muka saya seraya meminta saya membantu beliau melaksanakan "pembangunan tanpa merusak", yakni menjadi Menteri Lingkungan Hidup.
Saya kaget, dan lantas menjawab, sebagai ekonom, saya mungkin mengerti ekonomi, tetapi saya sama sekali tidak paham ekologi-lingkungan. "Bukankah ekologi dan ekonomi saling berkaitan? Yang satu mengatur rumah tangga alam, dan yang lain rumah tangga masyarakat?" jawab Pak Harto dengan cekatan. Sambil tersenyum, beliau mengulurkan tangan seraya mengucap selamat bekerja.
Tanpa disadari, dalam deretan negara anggota United Nations Environment Program (UNEP), ketika itu Indonesia tercatat sebagai negara berkembang pertama yang memiliki seorang menteri yang khusus mengelola lingkungan hidup. Puluhan tahun kemudian, gagasan pembangunan tanpa merusak, berkembang menjadi sustainable development (pembangunan berkelanjutan), dan ekonomi dengan ekologi menjadi ecological economics.
Akses Langsung
Walaupun status Menteri Negara Lingkungan kala itu tidak memiliki hak eksekutif dan jumlah stafnya kurang dari 35 orang, namun yang paling penting punya aksesibilitas langsung dengan Presiden guna menangani masalah ling- kungan.
Pernah bukit karst (kapur) di Gombong, di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, akan dibongkar pengusaha untuk membangun pabrik semen. Padahal bukit itu berfungsi penting sebagai busa yang menyerap air hujan dan menetes mengaliri sungai bawah tanah sampai kawasan Gunung Kidul, DI Yogyakarta, yang gersang tanahnya. Dengan sumur bor air tanah, kekeringan kawasan ini dapat ditanggulangi. Karena itu bukit karst harus dilestarikan.
Ketika prakarsa proyek pabrik semen masuk ke meja Presiden, tetapi memperoleh pendapat berkeberatan dari Menteri Negara Lingkungan, beliau tidak ragu-ragu menolak proyek ini, sungguhpun pemrakarsanya adalah kerabat dekat.
Begitu pula ketika Menteri Pertambangan berbeda pendapat dengan Menteri Negara Lingkungan mengenai pembangunan geothermal di Bedugul, Bali, beliau memilih melestarikan kawasan suci masyarakat Bali dan tanaman langka Camara Pandak. Sedangkan kebutuhan energi daerah Bali beliau minta dipasok dari Jawa Timur.
Waktu program kehutanan diperkenalkan sebagai "sistem tebang pilih dan tanam Indonesia", para pejabat kehutanan penuh keyakinan menjelaskan, hanya pohon berukuran diameter di atas 60 cm akan ditebang secara selektif. Karena, setiap tahun pohon akan tumbuh, dan diameternya bertambah rata-rata 1 cm. Maka, sistem tebang pilih diyakini akan men- jamin keberlanjutan hutan. Dengan penebangan hutan secara selektif, keutuhan hutan bisa dipelihara, sementara penerimaan negara naik. Sederhana dan masuk akal sistem tebang pilih ini.
Sayangnya, yang luput dari pikiran saya adalah kemampuan dan kualitas tata kelola (governance) aparat kita untuk mendukung pelaksanaan konsep ini. Tetapi bukankah ini harus dibangun pula?
Kalau pembangunan semakin gencar, orang lupa bahwa alam bukanlah monopoli milik manusia semata. Salah satu contohnya, di Sumatera Selatan, secara berkala gerombolan gajah turun gunung menuju pantai mencari garam laut. Karena itu, di zaman kolonial para pejabat Verkeer en Waterstaat atau Pekerjaan Umum (PU) dahulu, selalu memperhitungkan "peta jalan gajah" saat membangun prasarana daerah.
Namun, hal itu kini diabaikan. Akibatnya, 230 gajah di Pantai Banyu Asin, Sumatera Selatan, terkurung oleh pembangunan irigasi dan lahan pertanian. Mudah dibayangkan jika gerombolan gajah sebanyak ini menghancurkan sawah, saluran irigasi, serta permukiman penduduk yang menghalangi jalan gajah kembali ke hutan. Untuk menyelamatkan penduduk, pemerintah daerah meminta bantuan tentara yang siap terjun lengkap dengan senjatanya.
Menerima laporan ini, dengan sigap Presiden menginstruksikan Panglima Tentara Daerah Sumatera Selatan, Try Soetrisno, melarang tentara menggunakan senjata berpeluru dan menggantinya dengan berbagai macam alat bunyian untuk menggiring ratusan ekor gajah ini dari pantai kembali ke hutan.
Sepuluh hari "Operasi Ganesha" dipimpin Komandan IGK Manila, menggiring ratusan gajah. Tatkala gajah terakhir menyeberangi kali dan selamat masuk ke hutan kembali, air mata para prajurit bercucuran dan sorak-sorai meledak penuh kegembiraan atas tuntasnya pelaksanaan tugas tanpa korban seekor gajah pun. Kebanggaan para prajurit semakin meluap ketika beberapa hari kemudian, mereka bisa berjabat tangan, menerima ucapan terima kasih secara pribadi langsung dari Presiden di Bina Graha.
Benahi Pangan
Hati kecil Pak Harto dekat dengan kehidupan wong ndeso. Karena itu, program swasembada pangan bukanlah sekadar program resmi pemerintah, tetapi suatu tugas yang beliau emban dengan sepenuh hati. Karena Indonesia negara pengimpor beras terbesar di dunia, sedangkan kemampuan produksi pangan ada, maka besar obsesi beliau mengejar sasaran swasembada pangan ini.
Setelah sasaran ini tercapai, pada suatu kesempatan saya mengikuti kunjungan Pak Harto ke Yogyakarta dengan bus rombongan melewati Jalan Malioboro. Dengan nada nostalgia, Ibu Tien mengungkapkan keinginan untuk makan lesehan di sana. Saya menyambut hangat usul beliau, karena memang sudah ada keinginan makan lesehan di Malioboro.
Saya tidak sadar, bahwa keinginan Ibu Tien ini menimbulkan heboh di kalangan pengawal Presiden. Alhasil, malamnya kami diundang makan di Istana. Bukan rombongan yang makan ke Malioboro, tetapi aula Istana diubah menjadi semacam Malioboro kecil, penuh pedagang makan.
Bersama Pak Harto dan Ibu Tien, kami duduk di lantai makan lesehan. Secara khusus, Pak Harto memperkenalkan saya pada makanan tiwul, yang menjadi makanan beliau di masa sulit waktu muda dulu. Tiwul bisa mengenyangkan, tetapi rendah nilai gizinya. Itu sebabnya beliau bertekad bulat mengubah menu makanan rakyat tersebut dengan bahan pangan yang lebih bergizi, melalui program swasem bada pangan.
Selama bertahun-tahun berkesempatan membantu Pak Harto, saya kian sadar bahwa bertambah tinggi tanggung jawab seorang pemimpin, semakin vital peranan objektivitas dan kebenaran masukan yang diterimanya bagi pengambilan keputusan yang bijaksana. Dan kebenaran tidak hanya punya satu muka, tetapi berbagai segi, sehingga tidaklah mudah untuk memahami kebenaran secara penuh. Begitu pula tidaklah gampang mengenali kesalahan secara lengkap.
Selaku manusia, Pak Harto mungkin ada berbuat kesalahan di samping kebaikan. Namun, dalam keadaan Pak Harto masih terbaring sakit pada saat saya menulis ini, saya lebih cenderung mendoakan hal-hal terbaik bagi beliau disertai sikap mikul dhuwur (menjunjung tinggi). *