[JAKARTA] Pengoperasian jalur busway koridor VIII yakni Lebak Bulus-Harmoni, koridor IX Pinangranti-Pluit dan koridor X rute Cililitan-Tanjung Priok terancam mundur, karena anggaran yang diajukan belum mencukupi pembangunan sarana pendukung seperti pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO), halte dan pagar pembatas.
Pemerintah Provinsi DKI sendiri sebelumnya menargetkan pengoperasian koridor ini pada awal tahun 2008, tetapi diundur hingga ke Juli 2008, karena terbentur masalah pendanaan di mana Anggaran Pendapatan dan Pembangunan Daerah (APBD) baru disahkan secepatnya pada bulan Februari mendatang.
"DPRD dan Pemprov sudah mengusulkan penambahan anggaran untuk mempercepat pembangunan jalur tersebut, tetapi kalau tidak disetujui Departemen Dalam Negeri (Depdagri) atau dananya belum cukup, maka sulit dipaksakan," kata Anggota Panitia Anggaran DPRD DKI dari Fraksi PDI-P, H Nakoem di Jakarta, Selasa (29/1).
Dia mengatakan, jika anggaran yang diajukan ke Departemen Dalam Negeri tidak disetujui sepenuhnya atau alokasi yang dianggarkan belum mampu menutupi semua kebutuhan pembiayaan tiga koridor tersebut, maka sulit dipaksakan untuk selesai dan beroperasi sesuai dengan target waktu yang ditetapkan Pemprov.
Pemprov tutur Nakoem, sebenarnya masih bisa menyelesaikan tahun ini kalau anggaran yang disetujui kurang. Caranya melalui mekanisme penyesuaian kembali anggaran pada APBD-Perubahan yang mulai dibahas pada bulan Juli dan selambat-lambatnya Agustus 2008. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Nurachman menargetkan pembangunan busway koridor VIII-X akan rampung Juni 2008 mendatang sehingga pada Juli sudah dapat dioperasikan.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, di Jakarta, Senin (28/1) mengatakan, Pemprov DKI tetap konsisten pada target waktu yang telah dicanangkan untuk mengoperasikan jalur busway koridor VIII-X . Sebab, keberadaan busway sebagai salah satu moda angkutan massal, sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang menginginkan sarana transportasi umum, yang cepat, aman, dan nyaman.
Pemprov dalam pembangunan transportasi tahun ini menjadikan pembangunan jalur ini sebagai prioritas utama. "Saya tidak akan membiarkan pembangunan busway koridor VIII, IX, dan X nasibnya seperti monorel (kereta rel tunggal). Monorel itu pekerjaan swasta, sedangkan busway, pekerjaan pemerintah," katanya. Pemerintah pada dasarnya akan memprioritaskan penyelesaian program yang menyangkut kepentingan umum dan tidak membiarkannya terbengkalai.
Secara terpisah Ketua DPRD DKI Jakarta Ade Surapriatna mengatakan, untuk mempercepat pembangunan busway koridor VIII, IX, dan X, pihaknya akan menambah anggaran ketiga koridor itu. "Pada tahun ini alokasi anggaran ketiga koridor busway itu hanya Rp 78 miliar. Tentu saja ini tidak mencukupi untuk membiayai pembangunan halted dan JPO," kata Ade.
Penambahan anggaran itu, bisa diperoleh dari hasil efisiensi program lainnya yang tidak terlalu mendesak seperti pembangunan gedung baru DPRD DKI Jakarta, renovasi gedung kantor walikota, kecamatan dan kelurahan. Dikatakan, pembangunan halte dan JPO di tiga koridor busway itu menghabiskan anggaran sebesar Rp 310 miliar.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Aliman A'at mengatakan, pembangunan busway koridor VIII-X mesti diselesaikan pada tahun ini. Sebab, keberadaan tiga koridor itu sangat dibutuhkan untuk mengatasi kepadatan lalu lintas yang semakin meningkat. [B-15]