[JAMBI] Aksi mogok mengajar yang dilakukan sekitar 3.700 guru di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi masih berlanjut hingga Jumat (25/1). Sekolah-sekolah di daerah itu, mulai dari sekolah dasar (SD) - sekolah menengah umum (SMU) masih tutup. Sekitar 400 kunci sekolah di daerah itu diserahkan para guru kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merangin.
Ketua Forum Bersama Pendidikan untuk Rakyat (FBPR) Kabupaten Merangin yang juga menjabat Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Bangko, Efrianto SPd MPd menjelang pertemuan dengan Gubernur Jambi, H Zulkifli Nurdin di Jambi, Jumat (25/1) menjelaskan, kegiatan aksi mogok guru sudah mereka tetapkan hingga Sabtu (26/1).
Surat edaran mengenai hal itu sudah disampaikan kepada seluruh sekolah. Dalam surat edaran itu ditetapkan bahwa seluruh sekolah di daerah itu tutup hingga Sabtu (26/1). Kesepakatan itu diambil seluruh organisasi guru se-Kabupaten Merangin menyusul tidak ada respons DPRD setempat terhadap tuntutan guru untuk menaikkan anggaran pendidikan Merangin dari angka Rp 23,36 miliar.
"Para guru melakukan aksi mogok mengajar dan menyerahkan 400 buah kunci sekolah kepada dewan ketika kami melakukan unjuk rasa ke kantor DPRD Merangin, Selasa (22/1) agar mereka memenuhi tuntutan kami. Mogok mengajar ditetapkan sampai Sabtu (26/1). Ditanggapi atau tidak tuntutan kami sampai Sabtu, kami sudah sepakat mengajar kembali Senin (28/1)," katanya.
Para guru mogok mengajar karena pihak dewan tidak memenuhi tuntutan mereka untuk meningkatkan anggaran pendidikan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2008 Merangin, anggaran pendidikan hanya Rp 23,36 miliar atau 4,2 persen dari total APBD sekitar Rp 503 miliar. Para guru meminta anggaran pendidikan dinaikkan hingga 12 persen.
Sementara itu, orangtua siswa SMK Negeri Merangin, Wandi Rizal mengatakan, mogok guru tersebut membuat anak-anak sekolah di Kota Bangko banyak yang keluyuran. Mereka ada yang pergi melihat keadaan sekolah, setelah itu keluyuran di pusat-pusat perbelanjaan Kota Bangko.
"Aksi mogok guru ini memang membuat anak-anak sekolah terlantar. Mereka keluyuran. Mereka tidak belajar di rumah karena ingin melihat perkembangan di sekolah masing-masing," katanya.
Menurut Wandi, sekolah-sekolah keagamaan seperti madrasah iptidayah, madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah di daerah itu tidak terpengaruh aksi mogok guru di Merangin. Kegiatan belajar-mengajar di sekolah-sekolah keagamaan itu tetap berlangsung seperti biasa hingga Jumat pagi.
Menjamin
Sementara itu, Gubernur Jambi, H Zulkifli Nurdin menjamin kenaikan anggaran pendidikan di Kabupaten Bangko, Jambi sebagai solusi terhadap aksi mogok sekitar 3.000 guru di kabupaten itu. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Gubernur Jambi akan merevisi keputusan DPRD Kabupaten Merangin yang menetapkan anggaran pendidikan hanya Rp 23,36 miliar atau 4,2 persen dari Rp 530 miliar total RAPBD 2008 Merangin.
"Saya sudah memanggil Bupati Merangin, H Royani Yutaka, Panitia Anggaran DPRD Merangin, perwakilan guru se-Merangin. Kami akan rapat khusus membahas kenaikan anggaran pendidikan Merangin di Jambi, Jumat (25/1). Saya pastikan adanya kenaikan karena itu aksi mogok guru di Merangin tidak perlu dilanjutkan," kata Zulkifli di Jambi, Kamis (24/1).
Gubernur Jambi menyampaikan pernyataan tersebut berkaitan aksi mogok sekitar 3.000 guru di Kabupaten Merangin yang berlangsung hingga Kamis (24/1). Aksi mogok yang dimulai Rabu (23/1) itu merupakan protes para guru di Merangin karena pihak DPRD setempat tidak menanggapi tuntutan mereka mengenai kenaikan anggaran pendidikan ketika unjuk rasa ke kantor dewan Senin-Selasa (21 -22/1).
Menurut Gubernur Jambi, untuk menaikkan anggaran pendidikan dalam APBD Merangin di atas Rp 23,36 miliar, anggaran sektor pembangunan yang tidak masuk prioritas dalam RAPBD Merangin bisa dikurangi. Melalui cara ini, anggaran pendidikan pasti dapat ditingkatkan.
Sementara itu, anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P), I Wayan Koster mengatakan, PDI-P menyatakan penyesalannya atas kekerasan yang dilakukan aparat polisi pada unjuk rasa (demo) para guru dan mahasiswa di Jambi. Aparat polisi seharusnya lebih mengedepankan cara-cara persuasif, bukan kekerasan. [141/Y-3]