Musyawarah kerja nasional (mukernas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Bali pada 1-3 Februari akan menjadi ajang merajut kebersamaan dan komunikasi yang lebih baik dengan seluruh lapisan masyarakat, tanpa tersekat ideologi. Selama ini ada pencitraan yang salah terhadap PKS. "Selama ini PKS dinilai sebagai partai yang bersifat ekslusif dan hanya untuk kalangan tertentu saja. Anggapan itu hanya praduga yang kurang memahami PKS dan bila masyarakat menjalin komunikasi dengan kader-kader PKS, hal itu tidak akan terjadi," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Fachri Hamzah di Jakarta, Kamis (24/1).
Untuk itu, PKS memandang perlu dilakukan berbagai pembenahan, di antaranya membangun kebersamaan antara anak-anak bangsa serta mengintensifkan komunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat. Bali dipilih sebagai tempat Mukernas juga tidak terlepas dari upaya partai memperlakukan semua daerah di seluruh Indonesia secara sama. [PR/M-11]
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memeriksa Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel) Amiruddin Inoed terkait dugaan korupsi penggunaan dana APBD 2003-2004. "Kasus ini sudah lama mengendap di KPK. Kami minta KPK segera menuntaskan penyidikannya," kata Koordinator Nasional Nusantara Corruption Watch (NCW) Gobuan Harahap kepada wartawan di Jakarta, Kamis (24/1).
Dia mengatakan indikasi penyimpangan penggunaan dana APBD yang melibatkan Amiruddin di antaranya proyek normalisasi saluran yang diduga fiktif senilai Rp 38 miliar, pembangunan sarana gedung perkantoran dan sarana penunjang lain sekitar Rp 157 miliar, serta belanja rutin Kepala Daerah senilai Rp10 miliar yang hingga saat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. [E-8]
SP/Charles Ulag
Dengan membawa poster dan sepanduk puluhan warga dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Indonesia Maluku Utara berunjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Kamis (24/1). Aksi mereka meminta agar MA dapat menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Maluku Utara.